Humaniora

Rindu Ibnu Rusyd

Tiba-tiba khayalanku kembali ke abad 11 silam, teringat seorang filsuf legendaris Ibnu Rusyd. Saya berangan-angan sosok filsuf itu kembali hadir di masa kini. Kerinduan lahirnya pemikir besar sangat beralasan di saat orang gandrung pada hal-hal yang post truth, pasca kebenaran. Kebenaran tak lagi menjadi rujukan penting, kalah pamor dengan perasaan emosional terhadap keyakinan dan kelompok.

Filsut kelahiran Cordova tahun 1126 ini mempunyai pengaruh besar dalam melahirkan abad modern di Barat. Sebagian karyanya bisa ditemukan hingga saat ini, dan sebagian lain musnah karena dibakar akibat pergolakan politik yang berujung gerakan anti filsafat.

Ernest Renan pernah meneliti di Perpustakaan Escurial di Madrid Spanyol menemukan manuskrip-manuskrip karya Ibnu Rusyd (Averroes). Jumlahnya 78 buah, yang meliputi 28 di bidang filsafat, lima di bidang ilmu kalam, delapan bidang fikih, empat di bidang astronomi, dua di bidang sastra Arab, 20 karya bidang kedokteran, serta 11 lainnya tidak disebutkan. (Siraj, 2012 : 19). Sumber lain menyebutkan karya Ibnu Rusyd mencapai 10.000 halaman buku. Ada juga yang menyebutkan hingga 400 karya buku.

Ibnu Rusyd seorang pembelajar hebat. Setiap waktunya dihabiskan untuk belajar, membaca dan menulis. Di buku Ibn Rusyd, Cahaya Islam di Barat karya Fuad Mahbub Siraj (2012), menyebutkan hanya pada saat malam ia jadi pengantin dan pada saat ayahnya meninggal saja ia berhenti membaca dan menulis. Ia belajar dari satu guru ke guru lain. Belajar filsafat, ilmu kedokteran, astronomi, fikih, sastra, sehingga ia menjadi sosok yang ahli di berbagai bidang. Keahlian yang susah dicari padanannya pada ilmuwan sekarang yang serba spesialis.

Rusyd merupakan penafsir ulung karya-karya Aristoteles, filsuf yang mengenalkan tradisi ilmiah berbasis empirik. Rusyd menjadi pembela utama Aristoteles saat filsuf besar Yunani ini dikritik habis-habisan akibat kekeliruan mereka memahami filsafat Aristoteles. Tanpa peran Rusyd, karya-karya Aristoteles tidak akan pernah bisa dipahami secara luas.

Ia menulis buku Tahafut Al Tahafut (kerancuan atas kerancuan) untuk menjawab buku Al-Ghazali, Tahafut Al-Falasifah (kerancuan para filsuf) yang mengkritik keras pandangan para filsuf. Bahkan Al-Ghazali menyebut para filsuf telah kafir, keluar dari ajaran agama. Karya Tahafut Al-Tahafut menjelaskan poin per poin secara rinci pandangan al-Ghazali yang dianggap keliru dalam memahami filsafat. Al-Ghazali sendiri sebenarnya juga seorang filsuf tapi dari aliran Plato yang banyak berbeda pandangan dengan Aristoteles.

Ibnu Rusyd punya pengaruh besar terhadap kesarjaaan di Eropa. Karya-karya Ibnu Rusyd menjadi rujukan-rujukan penting di kampus-kampus pada abad pertengahan. Ilmu kedokteran Ibnu Rusyd juga menjadi referensi di perguruan tinggi di Eropa. Karya-karya Rusyd tak berlanjut setelah muncul filsuf-filsuf modern di Eropa. Futurolog Ziauddin Sardar melalui buku Jihad Intelektual (1998) menjelaskan ketiadaan ilmuwan yang melanjutkan riset-riset karya Ibnu Rusyd menyebabkan karya filsafat dan ilmu kedokteran Timur ala Rusyd kalah pamor dengan paradigma keilmuwan Barat sehingga karya Rusyd tak lagi menjadi rujukan penting di perguruan tinggi.

Karya besar Rusyd adalah pandanganya tentang konsep kebenaran ganda (double truth doctrine) dalam filsafat. Lutfhie Assyaukani melalui makalah Ibn Sina dan Ibn Rushd, Dalam Filsafat Eropa Abad Pertengahan (2016), menjelaskan kebenaran ganda berarti adanya dua kebenaran yang bisa diterima manusia, yakni kebenaran yang datang dari kitab suci (wahyu) dan kebenaran yang datang dari akal pikiran. Ibnu Rusyd menjelaskan posisinya terkait peran akal dan wahyu dalam berbagai karyanya.

Pandangan kebenaran ganda ini, menurut Lutfhie, sulit diterima kalangan agamawan Eropa saat itu. Selama berabad-abad kaum agamawan hanya mengakui satu sumber kebenaran, yakni wahyu. Di luar itu adalah kebenaran semu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bila ada pertentangan akal dan wahyu, maka wahyu yang harus dimenangkan.

Meski ditolak agamawan, diam-diam pandangan Ibnu Rusyd ini memperoleh simpati di Eropa. Mereka secara terus terang menjadi pengikut Averroes atau kaum Averroist. Gerakan pengikut akal pikiran ini akhirnya bisa diterima secara luas. Pemikiran Ibnu Rusyd kemudian menghilhami lahirnya gerakan renaissance (abad ke-16), aufklarung dan revolusi industri (abad ke-18). Eropa kemudian memperoleh kemajuan peradaban hingga saat ini. Sementara di dunia muslim pemikiran Al-Ghazali yang dimaknai anti filsafat lebih dominan. Itu yang menyebabkan gerakan pemikiran di dunia muslim berhenti, hingga saat ini.

Malu

Melihat prestasi Ibnu Rusyd, seharusnya kita malu. Di tengah kehidupan teknologi yang serba terbatas, sang filsuf sangat produktif menghasilkan karya. Kita yang hidup di era revolusi industri 4.0 (revolusi digital), era yang begitu kaya akan data dan informasi, justru tak menghasilkan karya bermutu, atau bahkan tak berkarya sama sekali. Orang malas berpikir mendalam, padahal itu menjadi ciri berpikir secara filsafat.

Ibnu Rusyd memilih jalan intelektual menulis buku untuk meluruskan “kekeliruan” Al-Ghazali saat mengkritik para filsuf, generasi zaman “now” memilih memaki, menebar kebencian, bahkan memfitnah kala menghadapi orang yang berbeda pandangan. Di era digital setiap orang merasa pintar, ikut ngomong sebuah isu padahal ia tak berkompeten sama sekali.

Seorang yang masih belepotan membaca kitab suci saja berani memaki, menantang debat seorang guru besar di bidang ilmu tafsir yang kaya karya. Keahlian seperti tak berarti di era media sosial.

Ibnu Rusyd menebar gerakan filsafat, mengekspor cara berpikir yang mampu merubah wajah dunia, kita yang di sini sibuk mengimpor ideologi politik yang terbukti gagal di negara asalnya. Para politisi dari partai tertentu sibuk menuduh pemerintah antikelompok mayoritas karena pemerintah membubarkan organisasi yang jelas-jelas mengusung ideologi khilafah yang bertentangan dengan konsensus bangsa ini. Seolah-olah ideologi itu mampu menjadi “obat” mengatasi semua persoalan bangsa ini.

Sebagian orang cenderung mendukung ideologi yang mengusung kekerasan, menebar teror untuk mencapai tujuan, padahal gerakan itu tak menggunakan akal warasnya dalam menafsirkan kitab suci. Sebagian orang tak menampakkan rasa empati terhadap korban terorisme, tapi malah sibuk menebar spekulasi yang sulit dibuktikan. Kemanusiaan seperti barang langka di negeri ini.

Inilah risiko hidup di saat kebenaran mulai kehilangan supremasinya. Orang kebanyakan gaya, tapi miskin gagasan.

Sungguh,  aku rindu padamu….

Keterangan : Artikel ini pernah dimuat di Solopos edisi Senin, 28 Mei 2018

Advertisements
Humaniora, Uncategorized

Asing dan Keterasingan…

Seorang teman menuliskan statusnya di akun Facebook, ”Ya biarin data pribadi saya dicuri. Lha wong saya tidak punya data apa-apa.” Status kawan saya itu untuk menanggapi skandal pencurian data oleh konsultan politik Cambridge Analytica untuk kepentingan pemenangan pemilihan presiden Amerika Serikat 2016 silam.

Kawan saya itu tidak khawatir data pribadinya dimanfaatkan untuk kepentingan lain. Ia cuek saja. Secara global pengguna media sosial (medsos) tidak begitu mempedulikan tentang keamanan data privasinya. Pemilik akun jejaring sosial terus meningkat di tengah ketidakberesan pemanfaatan data pengguna baik oleh pemilik aplikasi maupun pihak lain.
Konsultan Simon Kemp di situs www.wearesocial.com menunjukkan dalam tiga bulan pertama pada 2018 pengguna medsos dunia meningkat lebih dari 100 juta. Total hampir mencapai 3,3 miliar pada akhir Maret lalu. Sebanyak 2,234 miliar di antaranya pengguna Facebook.Bagaimana di Indonesia?

Menurut situs tersebut, pengguna akun facebook di Indonesia mencapai 140 juta, menempati posisi tiga besar setelah India dan Amerika Serikat. Pengguna Instagram 56 juta (nomor empat dunia). Sedangkan pengguna Twitter 6,6 juta atau peringkat 11 dunia. Hasil riset Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada 2017, penetrasi internet di Indonesia mencapai 143 juta, atau 54,68% dari 262 juta penduduk Indonesia. Artinya lebih dari separuh penduduk sudah melek internet. Yang elok dari dua data di www.wearesocial.com dan APJII itu, hampir semua pengakses internet di Indonesia mempunyai akun Facebook.

Saya tidak tahu, sedih, gembira atau gabungan antara sedih dan gembira melihat data pengguna internet tersebut. Di satu sisi bertambahnya pengguna internet menunjukkan tingkat kemelekan teknologi internet kian meningkat. Salah satu penanda kemajuan bangsa. Pada lain sisi pemanfaatan internet yang sebagian besar untuk berselancar di medsos menjadi kabar yang tak menarik.

Di balik banyaknya pengguna medsos (khususnya Facebook) di Indonesia, ada hal yang patut direnungkan terkait relasi pengguna medsos dengan sang pemilik aplikasi. Sesungguhnya pengguna medsos tak berdaulat atas informasi dan aktivitasnya sendiri. Ada nuansa keterasingan (alienasi). Alienasi berasal dari bahasa Latin “alienatio”, derivasi dari kata kerja “alienare”. Artinya “menjadikan sesuatu menjadi milik orang lain (Schacht, 2005 : 12). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), salah satu makna “alienasi” adalah “pemindahan hak milik dan pangkat kepada orang lain”.

Di ranah ilmu sosial, keterasingan memang punya makna yang sangat luas. Secara sederhana keterasingan merupakan situasi di mana manusia tak punya kuasa atas apa yang ia ciptakan sendiri. Manusia berkreasi atas sesuatu, tapi hasil kreativitas itu dikuasai orang lain. Sebuah pengalaman di mana orang merasa dirinya seperti alien (makhluk asing), jelas ahli psikologi sosial, Erich Fromm.

Kecenderungan

Ilmuwan Sosial Karl Marx pernah menganalisis fenomena alienasi pada buruh yang bekerja kepada pemilik modal. Pekerja kehilangan otonomi atas dirinya karena mereka menciptakan barang tapi tidak berdaulat atas barang itu. Buruh harus menyerahkan barang kepada sang majikan.
Pengguna jejaring sosial memang bukan pekerja. Tapi relasi pengguna dengan pemilik aplikasi sebangun dengan relasi pekerja-majikan. Setiap orang bisa membuka akun media sosial secara gratis, tapi dengan menyerahkan data pribadi seperti nama, jenis kelamin, tempat tinggal, tanggal kelahiran, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, hobi, serta aktivitas lainnya. Setiap saat aplikasi selalu memancing pengguna untuk terus memproduksi konten, baik berupa tulisan, video, gambar. Penyedia aplikasi juga menyediakan tanda “like” di setiap data yang Anda unggah. Sang kreator aplikasi tentu punya maksud dan kepentingan atas data-data pribadi pengguna.

Kumpulan data aktivitas pengguna dapat diolah dengan teknologi big data sehingga menghasilkan informasi yang sangat berharga. Dari aktivitas dan informasi pengguna di medsos akan tergambar data demografis maupun psikografis (perilaku, minat, hobi). Profil-profil pengguna bisa dibaca dengan jelas berdasarkan kecenderungan-kecenderungan tertentu. Jadilah data segmentasi yang bernilai emas sebagai basis pengambilan keputusan yang sangat penting.

Data itu bisa dimanfaatkan berbagai peruntukan seperti kepentingan bisnis dan politik oleh pemilik aplikasi. Perusahaan medsos menggunakan data pribadi sebagai model bisnis untuk mengeruk keuntungan. Pengguna seperti tak sadar telah dieksploitasi untuk kepentingan kapitalisme. Pengguna jadi terasing terhadap kumpulan data miliknya yang jumlahnya miliaran itu. Siapa penguasa data itu? Ya perusahaan pemilik aplikasi yang berpusat di Amerika Serikat (AS) sana. Orang asing.

Dalam konteks ini, pengguna medsos mengalami dua keterasingan sekaligus. Keterasingan secara pribadi seperti paparan di atas. Kemudian keterasingan sebagai warga negara. Negara kita tak berdaulat pada ranah digital. Tata kelola internet dunia selama ini dikuasai AS. Negara kita cukup puas sebagai penikmat teknologi itu. Siapa peduli situasi ini? Politisi?
Bobot politik isu kedaulatan digital sangat tidak seksi. Bandingkan isu-isu “asing” lainnya. Utang luar negeri Indonesia. Tenaga kerja Tiongkok yang masuk secara massal. Penguasaan pemodal asing atas aset-aset penting di dalam negeri. Impor dosen asing untuk memicu kemajuan ilmu dan teknologi di Indonesia. Kesemuanya punya nilai politik yang tinggi, sebagai bahan mengkritik pemerintah.

Sementara politisi kita sangat berkepentingan terhadap platform asing itu. Selain sebagai media untuk berebut pengaruh publik memasuki pemilu 2019, politisi juga bisa mengintip arus percakapan di media sosial untuk kepentingan kampanye. Bila politisi dan para buzzer nyaman terhadap platform asing, maka isu kedaulatan digital jadi tak menarik. Andai mereka protes “anti asing” ranah digital, maka akan mengenai muka sendiri. Mosok mau protes platform asing dengan media facebook, twitter, instagram? Lucu kan? Jadi ya lebih baik diam…

Sepertinya pengguna medsos akan tetap happy-happy saja. Narsis, nyinyir, menyebar kabar hoaks tetap jalan. Seolah-olah tak terjadi apa-apa. Mereka terasing tapi tak merasa dirinya terasing. Ya itulah keterasingan dalam arti sebenarnya…..

Keterangan : 

Artikel ini pernah dimuat di rubrik Gagasan Harian Solopos edisi, Senin (30 April 2018)

 

Agama

Agama Digital

Seorang kawan sibuk berselancar di internet untuk mencari bahan kutbah Jumat di masjid di kantornya. Kawan saya itu memanfaatkan teknologi internet karena itu cara paling cepat dan mudah mendapatkan materi kutbah. Bandingkan kalau harus mencari di buku. Butuh pengorbanan waktu dan tenaga yang lebih banyak.

Di mesin pencari, si kawan tadi tinggal mengetikkan kata kunci yang diinginkan. Ribuan konten agama dalam sekejap tersaji di komputer. Tinggal bagaimana kawan saya tadi memilih, memilah, memverifikasi sehingga sah untuk disampaikan di mimbar kutbah. Mudah bukan? Kemudahan itu yang menggoda orang untuk lebih memercayakan pencarian konten agama ke mesin pencari ketimbang mencari sendiri data dan informasi secara konvensional.

Tak bisa mungkiri teknologi digital ikut mendisrupsi pengajaran agama di Tanah Air. Orang belajar agama, sosialisasi nilai-nilai agama mulai memanfaatkan teknologi digital. Perubahan ini yang membuat deg-degan para agamawan, pendakwah, termasuk organisasi keagamaan mapan yang masih memanfaatkan saluran tradisional (tatap muka, misalnya) dalam berdakwah. Mereka terancam kehilangan pengaruhnya dalam membentuk pengetahuan keagamaan bagi umatnya. Pemeluk agama kini lebih independen, otonom dalam membentuk persepsi keagamaan dan keyakinannya.

Peneliti bidang sosiologi agama dan media dari Kanada, Christopher Helland (2000), sejak 1999 meneliti pemanfaatan internet, khususnya website, untuk kepentingan agama. Dia menemukan dua pola relasi antarkeduanya. Pertama,pola religion online sebagai aktivitas menggunakan internet sebagai sumber pengetahuan keagamaan, termasuk dalam proses belajar beragama. Kedua, online religion  adalah aktivitas dengan mengekspesikan pengamalan serta praktek ritual keagamaan melalui internet. Pada pola ini partisipan bisa berinteraksi langsung dalam kegiatan peribadatan.

Pola relasi agama dan internet karya Helland ini terus berkembang, Apalagi setelah booming penggunaan media sosial (medsos). Pemanfaatan medsos, termasuk aplikasi percakapan, untuk kepentingan agama kian masif. Karakter media sosial yang interaktif serta mudah menyebarkan pesan memang efektif untuk mencapai audien yang diinginkan. Pesan-pesan keagamaan tiap detik berseliweran dari gawai ke gawai dalam tempo cepat.  Banyak peneliti yang tertarik meneliti fenomena ini. Selain konsep religion online dan online religion, kita juga mengenal terminologi digital religion (agama digital), virtual religion  (agama virtual) yang kesemuanya itu sebagai kategori penjelas relasi agama dan internet.

Konsekuensi

Membludaknya konten agama di internet membawa banyak konsekuensi. Di satu sisi akan mempermudah siapapun untuk mengakses pengetahuan agama di internet. Pada pihak lain kemudahan itu memantik kekhawatiran. Sudah jamak kita pahami di dunia maya siapapun bisa memproduksi konten keagamaan. Dan tidak semua konten didesain untuk kepentingan kemuliaan agama. Sangat mungkin informasi yang berseliweran itu memuat kepentingan-kepentingan lain di luar ranah keyakinan dan spiritualitas. Termasuk kepentingan ideologi politik yang memanfaatkan brand agama sebagai tunggangan.

Kita punya pengalaman kelam tentang hal itu. Setiap proses politik perebutan kekuasaan berlangsung, pemanfaatan agama untuk tujuan politik dipastikan marak. Sang pendesain pesan paham, cara termudah dan termurah untuk menggerakkan orang adalah dengan menyentuh sistem keyakinannya. Orang akan rela bertindak yang kadang di luar kelaziman. Apalagi, dalam pandangan sosiolog Max Weber, setiap individu pasti beragama. Setiap individu meyakini ada kekuatan lain di luar dirinya sehingga mendorong setiap individu melakukan sesuatu sebagai bentuk loyalitas terhadap agama yang dipercayainya.

Karena itu, memanfaatkan konten agama di internet membutuhkan prasyarat tertentu agar tidak salah arah. Beberapa prasyarat itu antara lain media literacy (literasi media). Literasi media merupakan kemampuan orang untuk mengakses , menganalisis, mengevaluasi, membuat bermacam pesan yang melintasi berbagai konteks (Livingstone, 2004). Literasi media tak hanya berlaku bagi konsumen pesan, tapi juga pembuat konten. Dengan literasi media setiap orang punya bekal untuk membuat dan menerima informasi secara kritis. Ingat, setiap pesan di media adalah dikonstruksi oleh pembuat pesan dengan agenda tertentu. Dengan demikian memanfaatkan konten kegamaan di internet tidak bisa dengan menerima begitu saja tanpa proses verifikasi yang cukup.

Pengakses internet untuk kepentingan agama juga perlu religious literacy (literasi keagamaan). Pengajar senior literasi keagamaan di Harvard Divinity School , Diane L Moore,  memaknai literasi keagamaan merupakan kemampuan membedakan dan menganalisis persimpangan fundamental agama dan kehidupan sosial, politik, budaya melalui berbagai sudut pandang. Seseorang dengan literasi keagamaan akan mampu membedakan dan mengeksplorasi mana dimensi religius, dimensi pesan asli agama dengan dimensi lain di luar agama. Ia tidak mudah menerima pesan keagamaan yang sudah dikacaukan oleh kepentingan lain.

Selain itu, hidup di masyarakat serba terbuka, juga membutuhkan kemampuan berpikir yang terbuka pula. Keterbukaan itu diperlukan agar kita tidak terkungkung oleh pemikiran sendiri atas informasi yang kita terima. Apalagi algoritme di mesin pencari di internet selalu mendekatkan jejak digital pada aspek-aspek yang kita sukai. Mesin secara otomatis menyodorkan informasi yang menjadi perhatian pengguna. Kita mengkonsumsi informasi yang “itu-itu” saja. Kita didorong berpikir tertutup di alam terbuka.  Padahal di luar informasi yang dipilihkan mesin pencari, banyak data keagamaan yang luar biasa kaya dan berkualitas.

Saya berpikir, kita masih mengalami keterkejutan budaya terkait masuknya teknologi internet dalam ranah keagamaan. Kecepatan perubahan teknologi digital melebihi pertumbuhan literasi media dan literasi beragama. Jadilah setiap konten yang bersimbol agama masih dimaknai sebagai agama itu sendiri. Entah sadar atau tidak, sebagian dari kita lantas mengimaninya. Padahal boleh jadi itu pesan-pesan palsu.

Makin mendekati pesta akbar politik di Tanah Air 2019 nanti, saya meyakini akan banyak pihak  yang memanfaatkan keterkejutan budaya ini untuk kepentingan kekuasaan. Hmmm…

Keterangan :

Artikel ini pernah dimuat di Harian Solopos edisi Senin (5/3/2018)

Humaniora

Ahmadiyah,,,

Hari masih pagi. Jam baru menunjukkan pukul 6.30 WIB. Seperti rutinitas yang saya jalani tiap pagi : bangun tidur, solat subuh, jalan pagi (biar kondisi fisik selalu fit gitu lhoh…) , terus mencari channel berita di TV. Bagi saya, rutinitas nonton berita di TV ini menjadi “menu” wajib harian, guna mengetahui kabar-kabar terkini yang terjadi malam hingga pagi hari. “Siapa tahu ada berita mengejutkan yang bisa saya peroleh pagi ini,” begitu pikir saya saat memencet tombol “on” di remote control TV. Benar saja, pagi itu saya memperoleh kabar yang sangat menyedihkan : “Mesjid Al Furqon, mesjid milik Jemaat Ahmadiyah, di Sukabumi dibakar massa bercadar pada Senin (28/4) dini hari”. Kendati udara di luar masih terasa dingin, saya merasa badan ini tiba-tiba menjadi panas setelah melihat berita itu…

Saya benar-benar terkejut dan tidak bisa mengerti.  Ada sekelompok massa yang tega membakar mesjid, rumah Allah, tempat ibadah yang sangat disucikan ummat Islam. Akal sehat dan nurani saya tidak bisa menangkap sama sekali. Apakah para pembakar mesjid itu masih punya akal sehat? Apakah para perusak rumah ibadah itu masih punya hati nurani? Masih pantaskah para pembakar mesjid itu disebut orang-orang beragama? Apa yang berkecamuk dalam otak mereka saat menghanguskan tempat suci itu? Apakah mereka bangga karena sudah berhasil menghancurkan tempat ibadah orang-orang yang mereka tuduh sesat? Bukankah membakar mesjid hanya pantas dilakukan para setan dan iblis? Ataukah orang-orang itu memang iblis yang sudah berwujud jadi manusia? Wallahu’alam…Naudzubillahi min dzalik…terus terang sampai sekarang saya belum memperoleh jawabannya….

Musibah yang dialami kawan-kawan pengikut Ahmadiyah ini bukan sekali ini terjadi. Sudah puluhan tahun warga aliran Ahmadiyah ini memperoleh perlakukan yang tidak semestinya : dituduh sesat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), dikafirkan, dianggap keluar dari aqidah Islam, dihardik, tidak boleh memasang papan nama Ahmadiyah, diusir dari kampung halamannya, mesjidnya disegel lantas dibakar. Bagi warga Ahmadiyah perlakuan-perlakuan seperti mungkin dianggap hal itu dianggap hal biasa, karena terlalu sering mereka alami. Tapi bagi saya, itu hal sesuatu yang luar biasa…jangankan dengan sesama umat beragama, dengan orang kafir sekalipun Islam melarang menebar permusuhan…mereka perlu diperlakukan sebagai sesama makhluk Tuhan, dan punya hak sama dalam menentukan pilihan hidupnya…

Pemerintah yang semestinya menjadi pengayom masyarakat, tidak bisa berkutik apa-apa. Aparat kepolisian selalu tidak tegas dalam menindak pihak-pihak yang menyerang Ahmadiyah. Jelas, kekerasan adalah tindak kriminal. Pemerintah malah sedang menyiapkan surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri yang—konon—akan melarang aktivitas Ahmadiyah di Indonesia. Rencana penerbitan SKB ini atas rekomendasi Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem) yang menilai Ahmadiyah menyimpang dari Islam dan diminta menghentikan kegiatannya. Apabila pemerintah benar-benar mengeluarkan SKB, maka ini akan menjadi tragedi luar biasa. Pemerintah bisa melarang sebuah keyakinan, sementara tidak ada hukum-hukum negara yang dilanggar Ahmadiyah…

Terus terang saya menjadi sangat bersimpati terhadap “penderitaan” yang dialami kawan-kawan di Ahmadiyah. Meskipun saya sendiri tidak sepaham dengan keyakinan Ahmadiyah,   tapi saya sangat menghargai prinsip-prinsip yang dipegang pengikut Ahmadiyah. Mereka terlihat gigih mempertahankan pendapatnya meski berseberangan dengan pendapat mainstream umat Islam. Ahmadiyah juga dikenal sebagai kelompok yang anti kekerasan. Sejauh yang saya ketahui, keberadan aliran ini belum pernah bikin ulah…Ahmadiyah juga tidak pernah menggunakan simbol-simbol agama untuk menghantam  pihak lain. Coba bandingkan dengan kelompok-kelompok. FPI misalnya, keberadaannya mereka selalu bikin resah. Mereka sering menggunakan simbol-simbol suci agama guna melakukan tindakan yang justru dapat menodai kesucian ajaran agama itu sendiri. Dalam hal ini, boleh-boleh saja kita tidak sependapat dengan ajaran Ahmadiyah, tapi apakah kemudian kita boleh semena-mena dengan mereka? Bagi saya tidak….”Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi kaum yang kamu olok-olok itu lebih baik dari kamu…”

Paling asasi

Bagi saya, keyakinan adalah hal paling asasi dalam diri manusia. Tiap manusia punya kebebasan meyakini sesuatu atau tidak meyakini sesuatu. Hak ini dijamin oleh prinsip-prinsip universal yang diyakini umat manusia. Konstitusi di negara kita (pasal 29 UUD ’45) pun jelas-jelas menjamin adanya kebebasan beragama. Dalam agama Islam yang saya yakini pun, Allah membebaskan umat manusia untuk menentukan pilihan : mau jadi kafir atau beriman. “Barang siapa ingin kafir, silakan kafir. Barang siapa ingin beriman, silakan beriman.”. Dalam surat Alkafirun juga disebutkan, lakum dinukum waliyadin (bagimu agamamu, bagiku agamaku). Dalam Alquran sendiri ada 300 ayat (menurut studi Zuhairi Misrawi) yang membahas tentang toleransi, inklusivime, demokrasi, dan pluralisme. Dari keterangan ayat ini, jelas Allah sangat demokratis dalam memberi pilihan kepada manusia meskipun tiap pilihan (kafir atau beriman) punya konsekuensi di mata Allah. Kalau Allah saja sangat demokratis, tepo seliro, memberi kebebasan pilihan, mengapa diantara kita justru bertindak otoriter? Sok merasa paling benar, sok merasa paling Islam dibanding orang lain? Sok merasa menjadi satu-satunya pemilik surga? Huh…

Yang harus diiingat bahwa salah tidaknya keyakinan ini hanya Tuhan yang berhak meminta pertanggungjawaban. Sebagai sesama, manusia (termasuk MUI, yang katanya warasatul ambiya atau pewaris para nabi itu) tidak berhak meminta pertanggungjawaban—apalagi menghukum—orang yang punya keyakinan berbeda. Apakah sebuah keyakinan itu sesat, salah, melenceng dari garis lurus, hanya akan bisa kita ketahui di akhirat nanti. Dus, jika ada orang memvonis sesat keyakinan orang lain, itu sama artinya mereka telah “merebut” otoritas Tuhan. Ya nggak?….bukankah mereka itu orang-orang sesat dalam arti sebenarnya…?

Mulai sekarang agaknya kita perlu mengembangkan sikap dialogis guna menjembatani perbedaan tafsir atas ajaran agama. Jika satu kelompok memandang kelompok lain punya keyakinan yang tidak pas, seharusnya jalan diskusi, tukar pikiran dengan semangat menghargai perbedaan yang bisa ditempuh. Jika cara-cara dialogis ternyata tidak bisa menyamakan persepsi, maka biarkanlah mereka berjalan sesuai keyakinannya…sekali lagi : lakum dinukum waliyadin…kekerasan, dengan dalih apapun tidak bisa dibenarkan, baik oleh etika, hukum, prinsip-prinsip universal, dan ajaran agama manapun…

Buat kawan-kawanku di Ahmadiyah…teruskan perjuanganmu…aku ada di belakangmu…

Solo, 30 April 2008

Humaniora

Bersenang-Senang

Belakangan ini terjadi perubahan secara radikal pada lanskap ekonomi dan bisnis di Tanah Air. Sektor bisnis konvensional mulai surut, cenderung muram, tapi di sisi lain ada sektor tertentu menunjukkan titik cerah. Sektor ritel disebut-sebut mulai lesu yang ditandai dengan tutupnya beberapa outlet merek yang punya nama besar. Beberapa pihak mengatakan suramnya bisnis retail akibat turunnya daya beli masyarakat.

Tapi di sisi lain fenomena itu terjadi karena perubahan perilaku ekonomi masyarakat. Temuan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan memang terjadi pergeseran (shifting) perilaku dari sebelumnya belanja barang kini berubah ke belanja untuk bersenang-senang (leisure). Menurut Kamus Oxford, leisure maknanya “use of free time for enjoyment” atau menggunakan waktu luang untuk sesuatu yang menggembirakan, seperti berwisata, menonton, kuliner, menginap di hotel, membeli gadget, dan sebagainya.

Pada diskusi Business Review 2017 : Situasi Anomali? yang digelar Harian Solopos, Indonesia Marketing Association (IMA) Chapter Solo dan The Sunan Hotel Solo pada 17 Oktober silam juga mengonfirmasi temuan BPS. Peserta diskusi yang mencakup para pelaku usaha dan akademisi itu mereka bertestimoni terjadinya pergeseran lanskap bisnis di Soloraya khususnya. Para pengelola mal besar mengeluh sepinya pengunjung, dan tentu saja penjualan turun. Sementara pelaku usaha yang melayani aktivitas untuk bersenang-senang seperti pariwisata, penerbangan, kuliner tersenyum sumringah karena penjualan melonjak.

Pada saat mengikuti diskusi tersebut saya sempat ngobrol dengan pakar manajemen dari Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Dr. Anton A. Setyawan tentang fenomena perilaku masyarakat yang mulai menonjolkan ke arah gaya hidup. Dia mengatakan masyarakat cenderung mementingkan aspek gaya hidup itu menunjukkan kebutuhan hidup dasar masyarakat itu sudah “selesai” alias  tercukupi. Meskipun tidak bisa menafikan soal adanya kesenjangan sosial di masyarakat. Ada sekelompok orang yang masih kesulitan sekadar hidup secara layak.

Dalam piramida kebutuhan menusia ala Abraham Maslow, kebutuhan aktualisasi diri berada di puncak piramida. Ini menandakan orang cenderung berpikir eksistensi diri dalam konteks status sosial setelah kebutuhan pokok sandang, papan, pangan dan pendidikan, serta rasa aman  tercukupi. Benarkah? Memang piramida Maslow ini juga tak lepas dari kritik. Secara guyon muncul meme di dunia maya, piramida ala Maslow ini sekarang sudah berubah. Eksistensi diri sekarang menjadi kebutuhan pokok yang mengalahkan kebutuhan lainnya.  

Apakah benar masyarakat kita tengah bergerak menuju the leisure class? Dalam perspektif ekonom sekaligus sosiolog Amerika Thorstein Veblen, teori leisure class adalah teori yang menjelaskan motivasi berkonsumsi,  bagaimana aktivitas sekelompok orang memanfaatkan waktu luang, menghabiskan uang untuk kepuasan diri dengan membangun status sosial di lingkungannya. Teori ini sebagai kritik atas masyarakat kapitalis Amerika yang cenderung tidak peduli dengan masyarakat sekitarnya. Orang hanya mencari uang kemudian menghabiskannnya untuk bersenang-senang. Semakin banyak uang dibelanjakan untuk kesenangan, akan dipandang makin tinggi status sosialnya.

Memanipulasi Diri

Secara sosial, perilaku leisure di masyarakat kita salah satunya dipicu maraknya media sosial (medsos). Medsos menjadi etalase, ruang pamer di mana setiap orang bisa menunjukkan eksistensi dirinya untuk memperoleh pengakuan orang lain. Orang cenderung mendokumentasikan semua aktivitas leisure via dunia maya, baik dalam bentuk tulisan, gambar maupun video untuk memperoleh pengakuan itu. Semakin banyak tanda like akan makin memberi kepuasan diri serta bermakna status sosial bagi yang memercayainya. Perilaku unjuk  diri di media sosial itu akan menular ke orang lain untuk melakukan hal yang sama. Karena, dalam pandangan Veblen, motivasi orang berkonsumsi sangat dipengaruhi perilaku orang lain bila perilaku itu sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dirinya.  Jadilah perilaku pamer secara massal.

Demi eksistensi diri pula sebagian orang memanipulasi diri dengan menunjukkan etalase hidup yang tidak mencerminkan realitas yang sebenarnya. Dalam pandangan teori dramaturgi Erving Goffman, saat berada di media sosial, kita berada di panggung depan (front stage), panggung semu untuk membangun kesan diri atas orang lain. Ia berusaha menampilkan sosok sesuai kesan yang diinginkan. Misalnya kesan kaya, pinter, saleh, dermawan dan bahkan kesan mesra dengan pasangan hidupnya. Padahal boleh jadi kehidupan yang sebenarnya (back stage) tak seperti yang dipertontonkan. Secara bisnis, semakin banyak orang suka bersenang-senang bisa menjadi komoditas yang diperjualbelikan. Dalam diskusi di Business Review itu, salah peserta mengatakan, “Kalau Anda mau berbisnis, masuk saja bisnis gaya hidup. Tidak akan ada matinya…..”.

Tapi secara sosial perilaku leisure bisa kita kritisi. Demi gaya hidup orang rela mengeluarkan banyak uang untuk menaikkan posisi sosial di lingkungannya. Kelompok leisure class  yang berada di kelas menengah ini terkadang oportunis. Mereka tak segan menghabiskan uang demi status sosial, tapi mereka masih meminta sebagian kebutuhan hidupnya disubsidi negara. Kelompok-kelompok ini paling keras protes saat pemerintah mencabut subsidi BBM, subsidi listrik, subsidi gas elpiji bagi mereka. Ya beginilah ironi Indonesia…

Yang memprihatinkan sikap bersenang-senang kini tidak hanya menyangkut perilaku ekonomi dan sosial, tapi makin jauh masuk pada ranah politik. Orang masuk ke jabatan-jabatan publik pun tidak dilandasi untuk mengabdikan diri kepada kepentingan warga. Pejabat publik bermakna status sosial, memiliki daya tawar, bisa membangun rente ekonomi untuk menumpuk kekayaan. Perilaku culas pejabat publik di Indonesia  salah satunya dipicu perilaku gaya hidup yang kelewat batas. Jabatan publik bukan lagi sesuatu yang sakral.

Tidak mengherankan, meski ketua lembaga terhormat di negeri ini jadi tersangka, nyaris tak ada politisi yang mempersoalkan. Sebagian malah membelanya. Maklum, lha wong jadi pejabat publik sekadar untuk mengisi waktu luang, untuk bersenang-senang. Tidak perlu mikir soal marwah wakil rakyat. Alamak…

Solo, 13 November 2017

 

Keterangan : Esai ini pernah dimuat di Harian Solopos edisi 13 November 2017

Humaniora

Rabun…

 Judul esai saya ini saya adopsi dari terminologi Profesor Theodore Levitt tentang marketing myopia atau rabun jauh pemasaran. Levitt menuangkan gagasannya itu dalam artikel yang dimuat di Jurnal Harvard Business Review pada 1960.

Dalam literatur pemasaran, marketing myopia sejatinya menunjuk pada ketidakmampuan seorang pemasar dalam memandang masa depan produk yang dikelolanya. Pemasar yang rabun hanya fokus pada produk yang dikelola saat ini serta mengabaikan perubahan perilaku konsumen pada masa mendatang.

Bisa dipastikan pemasar yang rabun tak akan bertahan lama karena tidak bisa menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan yang sangat cepat. Terus terang saya sangat tergelitik dengan konsep ini.

Istilah ”rabun” itu begitu sarat sindiran, ngenyek, menohok siapa pun yang berpikiran cupet. Ini tidak hanya menyindir para manajer yang takut menatap masa depan, tapi siapa pun yang sibuk dengan urusan jangka pendek yang nir-visi.

Termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang selalu meributkan hal-hal sepele serta mengabaikan persoalan strategis bagi masa depan hidup manusia.  Bukankah kita begitu mudah menemukan model orang seperti ini? Contohnya adalah orang yang selalu ribut mengedepankan kepentingan diri dan kelompoknya.

Orang-orang pragmatis  yang menilai sesuatu bukan atas dasar kebenaran hakiki melainkan berdasar sesuatu yang berimplikasi secara praktis sesuai kepentingan mereka. Dan, orang-orang pragmatis inilah yang selalu ”menghiasi” ruang publik kita secara terus-menerus.

Jadilah ruang publik yang ribut, gaduh, berisi caci maki, menebar kebencian, dan lain-lain. Ruang publik tak lagi seksi sebagai ruang untuk warga berpartisipasi dalam suasana yang dialogis dan mencerahkan.Dalam konteks pendapat Jurgen Habermas, ruang publik mestinya menjadi tempat berdialog, bertemunya gagasan dan pemikiran secara kritis dan rasional serta dibebaskan dari kepentingan politik dan kapitalisme.  Ruang yang bisa memunculkan solidaritas sosial dalam arti yang luas. Ruang publik bertujuan menciptakan masyarakat sipil yang  dapat saling berbagi informasi, minat, keinginan tanpa paksaan guna meraih tujuan bersama.

Saya memberi catatan tentang diskusi di ruang publik untuk tujuan masyarakat bersama. Ini sangat menarik karena interaksi di ruang publik kita nyaris tanpa tujuan yang jelas.

Visi Bersama

 Kalau saya mengacu pakar manajemen Peter F. Drucker tentang management by objectives, bahwa sebuah tata kelola organisasi (apa pun organisasi itu) seharusya ada tujuan yang jelas dan kemudian menggunakan pendekatan sistematis dan  terorganisasi untuk mencapai sasaran yang ditetapkan itu.

Itu artinya kesamaan visi para pemangku kepentingan di negeri ini menjadi sangat penting. Bila sebuah tujuan sudah ditetapkan maka perlu diikuti langkah konsisten di organisasi itu untuk bersama-sama menuju arah  yang sama. Tanpa konsistensi maka upaya untuk mencapai tujuan tidak akan efektif dan efisien.

Banyak kasus yang belakangan ini menjadi bukti bahwa bangsa ini tidak konsisten dalam menyusun strategi untuk tujuan panjang. Penguasa sering membongkar pasang strategi hanya untuk kepentingan pragmatis.

Cara itu bukan hanya menjauhkan visi untuk mencapai sasaran, tapi juga menelan ongkos yang mahal, baik biaya, waktu, tenaga, dan sebagainya.

Pemerintah belum lama ini membentuk Unit Khusus Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila yang bertujuan menyosialiasikan nilai-nilai Pancasila kepada warga negara. Unit ini dibentuk setelah kita terkaget-kaget banyak praktik kehidupan yang makin jauh dari ideologi negara, padahal sebenarnya Indonesia pernah memiliki Ketetapan MPR No. II Tahun 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila  yang kemudian dicabut.  Ini artinya kita harus mulai dari nol lagi untuk menjalankan program ”mem-Pancasila-kan” masyarakat.

Majelis Permusyawaratan Rakyat kembali mewacanakan penyusunan semacam garis-garis besar haluan negara yang dihapus sebagai konsekuensi amendemen UUD 1945.  Ini juga pengakuan kegagalan kita yang telah memotong strategi yang disusun pemerintahan sebelumnya. MPR ingin menghidupkan garis-garis besar haluan negara (meskipun saat ini wacana itu tidak jelas) setelah melihat pembangunan negara berjalan nyaris tanpa pedoman.

Dalam dunia pendidikan, kita acap mendengar keluhan setiap rezim memiliki konsep sendiri tentang arah pendidikan di Indonesia. Tiap menteri pendidkan  ganti maka selalu muncul ide untuk merevisi sistem pendidikan yang  berjalan. Bandingkan dengan Finlandia, negara yang paling bagus sistem pendidikannya di dunia, sejak mencetuskan revolusi pendidikan pada 1963 dan 1979 hingga saat ini negara itu konsisten menerapkannya. Hasilnya? efektif mencetak target yang ditetapkan sehingga diakui dunia.

Di ranah pemberantasan korupsi,  para penguasa saat ini begitu berambisi untuk melumpuhkan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan berbagai cara. KPK dibentuk sebagai strategi untuk mempercepat pemberantasan korupsi.

Kecupetan pola pikir penguasa—khususnya para wakil rakyat di DPR—memunculkan ide mereka untuk mengenyahkan KPK dari peta pemberantasan korupsi. Sementara saat ini tujuan menekan korupsi masih butuh kerja sangat berat karena belum ada tanda-tanda negara kita bebas dari laku culas itu.  Kalau saat ini kita masih meributkan soal strategi, lantas kapan kita sampai pada tujuan? Bukankah strategi cara mencapai tujuan? Saya jadi curiga kita memang berada di tengah masyarakat yang ”rabun” seperti sindiran Theodore Levitt itu.Penguasa rabun, politikus rabun, penegak hukum rabun, dan kita warga yang rabun pula.

Futurolog Ziauddin Sardar pernah mengingatkan bahwa masa depan tergantung saat ini. Sardar lantas mengajak kita untuk melukis sejarah masa depan. Problemnya kalau kita banyak yang rabun, pura-pura rabun, atau merabunkan diri, bagaimana kita bisa menulis sejarah masa depan?…

 

Keterangan : Artikel ini pernah dimuat di Solopos edisi Senin (11/9/2017), dengan sedikit revisi dari edisi cetak.   

 

Politik

Membumikan Politik Profetik

Saya tidak bermaksud berutopia bila dalam esai ini mewacanakan kembali politik profetik. Dalam ranah wacana, politik profetik sejatinya bukan isu baru. Kita bisa banyak menemukan banyak artikel yang membahas tema ini.

Di tengah maraknya praksis politik yang kian kumuh di negeri ini, wacana politik profetik menemukan relevasi untuk terus didorong. Ide tentang politik profetik seperti menebar embun di tengah padang pasir: terasa menyejukkan.

Paling tidak paradigma politik profetik akan menjadi narasi tandingan atau antitesis atas narasi dan praktik politik yang kian kehilangan arah. Ide dasar politik profetik sejatinya mengadopsi gagasan cendekiawan Kuntowijoyo tentang perlunya membangun ilmu sosial profetik.

Melalui karyanya, Paradigma Islam, Interpretasi untuk Aksi (2008), Kuntowijoyo menguraikan perspektifnya tentang ilmu sosial profetik itu.  Ia mengkritik ilmu-ilmu sosial yang hanya berhenti saat menjelaskan fenomena-fenomena sosial.

Tugas  ilmu sosial sejatinya tidak hanya menjelaskan, tapi juga menstransformasikannya ke dalam perubahan. Ilmu sosial profetik yang dia sodorkan untuk membuat perubahan berdasarkan cita-cita etik dan profetik tertentu.

Cita-cita perubahan itu didasarkan pada tiga prinsip: humanisasi, liberasi, dan transendensi. Humanisasi adalah memanusiakan manusia karena proses dehumanisasi di masyarakat industrial terjadi dan menempatkan manusia sebagai bagian dari masyarakat abstrak tanpa wajah kemanusiaan.

Liberasi adalah membebaskan manusia dari belenggu-belenggu yang diciptakan sendiri, seperti kekejaman kemiskinan, keangkuhan teknologi, pemerasan, yang kemudian menyatu dengan mereka yang terpinggirkan di tengah-tengah raksasa ekonomi yang membelenggu.

Sedangkan tujuan transendensi adalah menambahkan dimensi transenden dalam kebudayaan. Transendental sebagai bagian yang sah dari fitrah kemanusiaan. ”Kita ingin merasakan dunia ini sebagai rahmat Tuhan,” kata Kuntowijoyo dalam bukunya itu.

Politik profetik sejatinya sebangun dengan konsep Kuntowijoyo itu. Bahwa paradigma politik bukan sekadar urusan kekuasaan seperti yang selama ini kita pahami, melainkan ada sesuatu yang transendental, terkait nilai-nilai adiluhung kenabian.

Muhammad Nur melalui artikel Rekonstruksi Epistemologi Politik: Dari Humanistik ke Profetik di Jurnal Asy-Syirah (jurnal ilmu syariat dan hukum)  Volume 48 Nomor 1 Tahun 2014 mengemukakan filosofi profetik sejatinya muncul dari kritik atas kecenderungan ilmu sosial yang kian positivistik.

Positivisme muncul saat prosedur-prosedur ilmu alam diadopsi dalam ilmu sosial sehingga fenomena sosial tidak lagi dianggap sebagai produk kegiatan manusia tapi sebagai sesuatu peristiwa alam.  Gejala sosial diterima apa adanya, bebas nilai.

Di artikel itu, Muhammad Nur menulis bahwa politik profetik juga bisa menjadi narasi tandingan terhadap filsafat politik barat yang bercita rasa humanis an sich.  Kerja politik berasal dari manusia, oleh manusia, dan untuk manusia.

Politik profetik mewacanakan konsep lain. Politik tidak sekadar urusan manusia, tapi sebagai perwujudan nilai-nilai ketuhanan. Politik profetik bertumpu pada humanisme yang transenden, politik yang memberi rahmat kepada semua (rahmatan lil alamin).

Formalisme

Dari sisi konsep, politik profetik sungguh indah. Memberi tawaran lain dari praktik politik yang bebas nilai itu. Berpolitik tidak semata-mata urusan perebutan kekuasaan yang diatur oleh mekanisme yang disepakati.

Berpolitik punya misi seperti yang diemban para nabi. Sungguh menyedihkan bila wacana politik profetik ini kian terpinggirkan dalam budaya politik di Indonesia.

Praktis tak ada tokoh politik yang (minimal) mewacanakan kerinduan akan politik yang bermisi ketuhanan, seperti membangun kemaslahatan bersama, kemakmuran, membebaskan diri dari eksploitasi, menebar kasih sayang tanpa mengenal sekat identitas.

Alih-alih membumikan politik yang bermartabat, praktik politik di Indonesia justru diwarnai kian kentalnya politik identitas dan formalisme agama. Menguatnya sentimen politik identitas acap kali muncul dari ekspoitasi sistem keyakinan yang dipaksa masuk dalam ranah politik.

Secara paradigmatik, politik identitas bukan menjadi bagian dari politik profetik. Paradigma profetik bertumpu pada nilai-nilai, bukan pada formalisme (simbol) yang kadang mengaburkan substansi.

Kalau saya meminjam perspektif Bassam Tibi, guru besar politik di Jerman, formalisme agama bukan bagian dari agama, melainkan ”politik  yang diagamaisasikan.” Formalisme agama dalam ranah politik sejatinya justru merendahkan agama.

Agama yang agung itu kemudian jadi sekadar komoditas dalam pemasaran politik (political marketing). Politik identitas bukan pula perwujutan politik yang transenden, tapi sebaliknya, politik yang dekaden (mundur, merosot).

Keringnya praktik politik yang transenden itu bisa kita lihat dalam laku politikus—dan para pengikutnya. Kebenaran dalam politik bukan lagi dilandaskan pada kebenaran hakiki, lahir dari cara berpikir yang sistematis, melainkan kebenaran berdasarkan perspektif kepentingan.

Politikus begitu mudah berubah sikap, mengubah sudut pandang, hanya karena kepentingan yang berubah. Mereka beretorika politik itu dinamis, padahal hakikatnya adalah mencla-mencle .

Demokrasi bukan lagi sebagai mekanisme politik yang menggembirakan, tapi justru membikin stres sebagian warga ini.  Segelintir elite politik, ketua partai politik  yang menjadi penentu kebijakan, seperti berada dalam zona nyaman, menikmati situasi yang boleh jadi menyenangkan bagi mereka.

Situasi itu sejatinya membikin ”mual” mereka yang berhati nurani. Protes keras rakyat atas terbentuknya Panitia Khusus Hak Angket DPR untuk Komisi Pemberantasan Korupsi dianggap angin lalu. Mereka bekerja lepas dari mandat rakyat yang memilih mereka.  Mereka sebenarnya mewakili siapa?

Kondisi itu pula yang menyebabkan praktik dan budaya politik di Indonesia nyaris tanpa kemajuan. Dalam beberapa indikator malah menunjukkan kemunduran. Periodisasi sejarah (dalam perspektif Kuntowijoyo) yang mestinya kita sudah masuk era ilmu, era berkemajuan, tapi kita malah kembali lagi ke era ideologi kekuasaan yang masih berdebat tentang bentuk negara.

Bidang-bidang lain (marketing, misalnya) sangat cepat berubah, makin kreatif mengikuti perubahan lingkungan, perubahan teknologi, dan perubahan perilaku konsumen, sementara praktik dan budaya politik kita justru resisten terhadap ide-ide baru.

Saya masih bimbang, apakah dalam lanskap politik di negeri ini masih menyisakan sedikit ruang bagi lahirnya politik profetik, politik berperadaban, berkeadaban, dan  politik yang menebar rahmat itu. Mari bertanya pada nurani kita masing-masing.

 

Keterangan :

Artikel ini pernah dimuat di Harian Solopos, edisi Senin, 17 Juli 2017