Rabun…

 Judul esai saya ini saya adopsi dari terminologi Profesor Theodore Levitt tentang marketing myopia atau rabun jauh pemasaran. Levitt menuangkan gagasannya itu dalam artikel yang dimuat di Jurnal Harvard Business Review pada 1960.

Dalam literatur pemasaran, marketing myopia sejatinya menunjuk pada ketidakmampuan seorang pemasar dalam memandang masa depan produk yang dikelolanya. Pemasar yang rabun hanya fokus pada produk yang dikelola saat ini serta mengabaikan perubahan perilaku konsumen pada masa mendatang.

Bisa dipastikan pemasar yang rabun tak akan bertahan lama karena tidak bisa menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan yang sangat cepat. Terus terang saya sangat tergelitik dengan konsep ini.

Istilah ”rabun” itu begitu sarat sindiran, ngenyek, menohok siapa pun yang berpikiran cupet. Ini tidak hanya menyindir para manajer yang takut menatap masa depan, tapi siapa pun yang sibuk dengan urusan jangka pendek yang nir-visi.

Termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang selalu meributkan hal-hal sepele serta mengabaikan persoalan strategis bagi masa depan hidup manusia.  Bukankah kita begitu mudah menemukan model orang seperti ini? Contohnya adalah orang yang selalu ribut mengedepankan kepentingan diri dan kelompoknya.

Orang-orang pragmatis  yang menilai sesuatu bukan atas dasar kebenaran hakiki melainkan berdasar sesuatu yang berimplikasi secara praktis sesuai kepentingan mereka. Dan, orang-orang pragmatis inilah yang selalu ”menghiasi” ruang publik kita secara terus-menerus.

Jadilah ruang publik yang ribut, gaduh, berisi caci maki, menebar kebencian, dan lain-lain. Ruang publik tak lagi seksi sebagai ruang untuk warga berpartisipasi dalam suasana yang dialogis dan mencerahkan.Dalam konteks pendapat Jurgen Habermas, ruang publik mestinya menjadi tempat berdialog, bertemunya gagasan dan pemikiran secara kritis dan rasional serta dibebaskan dari kepentingan politik dan kapitalisme.  Ruang yang bisa memunculkan solidaritas sosial dalam arti yang luas. Ruang publik bertujuan menciptakan masyarakat sipil yang  dapat saling berbagi informasi, minat, keinginan tanpa paksaan guna meraih tujuan bersama.

Saya memberi catatan tentang diskusi di ruang publik untuk tujuan masyarakat bersama. Ini sangat menarik karena interaksi di ruang publik kita nyaris tanpa tujuan yang jelas.

Visi Bersama

 Kalau saya mengacu pakar manajemen Peter F. Drucker tentang management by objectives, bahwa sebuah tata kelola organisasi (apa pun organisasi itu) seharusya ada tujuan yang jelas dan kemudian menggunakan pendekatan sistematis dan  terorganisasi untuk mencapai sasaran yang ditetapkan itu.

Itu artinya kesamaan visi para pemangku kepentingan di negeri ini menjadi sangat penting. Bila sebuah tujuan sudah ditetapkan maka perlu diikuti langkah konsisten di organisasi itu untuk bersama-sama menuju arah  yang sama. Tanpa konsistensi maka upaya untuk mencapai tujuan tidak akan efektif dan efisien.

Banyak kasus yang belakangan ini menjadi bukti bahwa bangsa ini tidak konsisten dalam menyusun strategi untuk tujuan panjang. Penguasa sering membongkar pasang strategi hanya untuk kepentingan pragmatis.

Cara itu bukan hanya menjauhkan visi untuk mencapai sasaran, tapi juga menelan ongkos yang mahal, baik biaya, waktu, tenaga, dan sebagainya.

Pemerintah belum lama ini membentuk Unit Khusus Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila yang bertujuan menyosialiasikan nilai-nilai Pancasila kepada warga negara. Unit ini dibentuk setelah kita terkaget-kaget banyak praktik kehidupan yang makin jauh dari ideologi negara, padahal sebenarnya Indonesia pernah memiliki Ketetapan MPR No. II Tahun 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila  yang kemudian dicabut.  Ini artinya kita harus mulai dari nol lagi untuk menjalankan program ”mem-Pancasila-kan” masyarakat.

Majelis Permusyawaratan Rakyat kembali mewacanakan penyusunan semacam garis-garis besar haluan negara yang dihapus sebagai konsekuensi amendemen UUD 1945.  Ini juga pengakuan kegagalan kita yang telah memotong strategi yang disusun pemerintahan sebelumnya. MPR ingin menghidupkan garis-garis besar haluan negara (meskipun saat ini wacana itu tidak jelas) setelah melihat pembangunan negara berjalan nyaris tanpa pedoman.

Dalam dunia pendidikan, kita acap mendengar keluhan setiap rezim memiliki konsep sendiri tentang arah pendidikan di Indonesia. Tiap menteri pendidkan  ganti maka selalu muncul ide untuk merevisi sistem pendidikan yang  berjalan. Bandingkan dengan Finlandia, negara yang paling bagus sistem pendidikannya di dunia, sejak mencetuskan revolusi pendidikan pada 1963 dan 1979 hingga saat ini negara itu konsisten menerapkannya. Hasilnya? efektif mencetak target yang ditetapkan sehingga diakui dunia.

Di ranah pemberantasan korupsi,  para penguasa saat ini begitu berambisi untuk melumpuhkan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan berbagai cara. KPK dibentuk sebagai strategi untuk mempercepat pemberantasan korupsi.

Kecupetan pola pikir penguasa—khususnya para wakil rakyat di DPR—memunculkan ide mereka untuk mengenyahkan KPK dari peta pemberantasan korupsi. Sementara saat ini tujuan menekan korupsi masih butuh kerja sangat berat karena belum ada tanda-tanda negara kita bebas dari laku culas itu.  Kalau saat ini kita masih meributkan soal strategi, lantas kapan kita sampai pada tujuan? Bukankah strategi cara mencapai tujuan? Saya jadi curiga kita memang berada di tengah masyarakat yang ”rabun” seperti sindiran Theodore Levitt itu.Penguasa rabun, politikus rabun, penegak hukum rabun, dan kita warga yang rabun pula.

Futurolog Ziauddin Sardar pernah mengingatkan bahwa masa depan tergantung saat ini. Sardar lantas mengajak kita untuk melukis sejarah masa depan. Problemnya kalau kita banyak yang rabun, pura-pura rabun, atau merabunkan diri, bagaimana kita bisa menulis sejarah masa depan?…

 

Keterangan : Artikel ini pernah dimuat di Solopos edisi Senin (11/9/2017), dengan sedikit revisi dari edisi cetak.   

 

Advertisements

Membumikan Politik Profetik

Saya tidak bermaksud berutopia bila dalam esai ini mewacanakan kembali politik profetik. Dalam ranah wacana, politik profetik sejatinya bukan isu baru. Kita bisa banyak menemukan banyak artikel yang membahas tema ini.

Di tengah maraknya praksis politik yang kian kumuh di negeri ini, wacana politik profetik menemukan relevasi untuk terus didorong. Ide tentang politik profetik seperti menebar embun di tengah padang pasir: terasa menyejukkan.

Paling tidak paradigma politik profetik akan menjadi narasi tandingan atau antitesis atas narasi dan praktik politik yang kian kehilangan arah. Ide dasar politik profetik sejatinya mengadopsi gagasan cendekiawan Kuntowijoyo tentang perlunya membangun ilmu sosial profetik.

Melalui karyanya, Paradigma Islam, Interpretasi untuk Aksi (2008), Kuntowijoyo menguraikan perspektifnya tentang ilmu sosial profetik itu.  Ia mengkritik ilmu-ilmu sosial yang hanya berhenti saat menjelaskan fenomena-fenomena sosial.

Tugas  ilmu sosial sejatinya tidak hanya menjelaskan, tapi juga menstransformasikannya ke dalam perubahan. Ilmu sosial profetik yang dia sodorkan untuk membuat perubahan berdasarkan cita-cita etik dan profetik tertentu.

Cita-cita perubahan itu didasarkan pada tiga prinsip: humanisasi, liberasi, dan transendensi. Humanisasi adalah memanusiakan manusia karena proses dehumanisasi di masyarakat industrial terjadi dan menempatkan manusia sebagai bagian dari masyarakat abstrak tanpa wajah kemanusiaan.

Liberasi adalah membebaskan manusia dari belenggu-belenggu yang diciptakan sendiri, seperti kekejaman kemiskinan, keangkuhan teknologi, pemerasan, yang kemudian menyatu dengan mereka yang terpinggirkan di tengah-tengah raksasa ekonomi yang membelenggu.

Sedangkan tujuan transendensi adalah menambahkan dimensi transenden dalam kebudayaan. Transendental sebagai bagian yang sah dari fitrah kemanusiaan. ”Kita ingin merasakan dunia ini sebagai rahmat Tuhan,” kata Kuntowijoyo dalam bukunya itu.

Politik profetik sejatinya sebangun dengan konsep Kuntowijoyo itu. Bahwa paradigma politik bukan sekadar urusan kekuasaan seperti yang selama ini kita pahami, melainkan ada sesuatu yang transendental, terkait nilai-nilai adiluhung kenabian.

Muhammad Nur melalui artikel Rekonstruksi Epistemologi Politik: Dari Humanistik ke Profetik di Jurnal Asy-Syirah (jurnal ilmu syariat dan hukum)  Volume 48 Nomor 1 Tahun 2014 mengemukakan filosofi profetik sejatinya muncul dari kritik atas kecenderungan ilmu sosial yang kian positivistik.

Positivisme muncul saat prosedur-prosedur ilmu alam diadopsi dalam ilmu sosial sehingga fenomena sosial tidak lagi dianggap sebagai produk kegiatan manusia tapi sebagai sesuatu peristiwa alam.  Gejala sosial diterima apa adanya, bebas nilai.

Di artikel itu, Muhammad Nur menulis bahwa politik profetik juga bisa menjadi narasi tandingan terhadap filsafat politik barat yang bercita rasa humanis an sich.  Kerja politik berasal dari manusia, oleh manusia, dan untuk manusia.

Politik profetik mewacanakan konsep lain. Politik tidak sekadar urusan manusia, tapi sebagai perwujudan nilai-nilai ketuhanan. Politik profetik bertumpu pada humanisme yang transenden, politik yang memberi rahmat kepada semua (rahmatan lil alamin).

Formalisme

Dari sisi konsep, politik profetik sungguh indah. Memberi tawaran lain dari praktik politik yang bebas nilai itu. Berpolitik tidak semata-mata urusan perebutan kekuasaan yang diatur oleh mekanisme yang disepakati.

Berpolitik punya misi seperti yang diemban para nabi. Sungguh menyedihkan bila wacana politik profetik ini kian terpinggirkan dalam budaya politik di Indonesia.

Praktis tak ada tokoh politik yang (minimal) mewacanakan kerinduan akan politik yang bermisi ketuhanan, seperti membangun kemaslahatan bersama, kemakmuran, membebaskan diri dari eksploitasi, menebar kasih sayang tanpa mengenal sekat identitas.

Alih-alih membumikan politik yang bermartabat, praktik politik di Indonesia justru diwarnai kian kentalnya politik identitas dan formalisme agama. Menguatnya sentimen politik identitas acap kali muncul dari ekspoitasi sistem keyakinan yang dipaksa masuk dalam ranah politik.

Secara paradigmatik, politik identitas bukan menjadi bagian dari politik profetik. Paradigma profetik bertumpu pada nilai-nilai, bukan pada formalisme (simbol) yang kadang mengaburkan substansi.

Kalau saya meminjam perspektif Bassam Tibi, guru besar politik di Jerman, formalisme agama bukan bagian dari agama, melainkan ”politik  yang diagamaisasikan.” Formalisme agama dalam ranah politik sejatinya justru merendahkan agama.

Agama yang agung itu kemudian jadi sekadar komoditas dalam pemasaran politik (political marketing). Politik identitas bukan pula perwujutan politik yang transenden, tapi sebaliknya, politik yang dekaden (mundur, merosot).

Keringnya praktik politik yang transenden itu bisa kita lihat dalam laku politikus—dan para pengikutnya. Kebenaran dalam politik bukan lagi dilandaskan pada kebenaran hakiki, lahir dari cara berpikir yang sistematis, melainkan kebenaran berdasarkan perspektif kepentingan.

Politikus begitu mudah berubah sikap, mengubah sudut pandang, hanya karena kepentingan yang berubah. Mereka beretorika politik itu dinamis, padahal hakikatnya adalah mencla-mencle .

Demokrasi bukan lagi sebagai mekanisme politik yang menggembirakan, tapi justru membikin stres sebagian warga ini.  Segelintir elite politik, ketua partai politik  yang menjadi penentu kebijakan, seperti berada dalam zona nyaman, menikmati situasi yang boleh jadi menyenangkan bagi mereka.

Situasi itu sejatinya membikin ”mual” mereka yang berhati nurani. Protes keras rakyat atas terbentuknya Panitia Khusus Hak Angket DPR untuk Komisi Pemberantasan Korupsi dianggap angin lalu. Mereka bekerja lepas dari mandat rakyat yang memilih mereka.  Mereka sebenarnya mewakili siapa?

Kondisi itu pula yang menyebabkan praktik dan budaya politik di Indonesia nyaris tanpa kemajuan. Dalam beberapa indikator malah menunjukkan kemunduran. Periodisasi sejarah (dalam perspektif Kuntowijoyo) yang mestinya kita sudah masuk era ilmu, era berkemajuan, tapi kita malah kembali lagi ke era ideologi kekuasaan yang masih berdebat tentang bentuk negara.

Bidang-bidang lain (marketing, misalnya) sangat cepat berubah, makin kreatif mengikuti perubahan lingkungan, perubahan teknologi, dan perubahan perilaku konsumen, sementara praktik dan budaya politik kita justru resisten terhadap ide-ide baru.

Saya masih bimbang, apakah dalam lanskap politik di negeri ini masih menyisakan sedikit ruang bagi lahirnya politik profetik, politik berperadaban, berkeadaban, dan  politik yang menebar rahmat itu. Mari bertanya pada nurani kita masing-masing.

 

Keterangan :

Artikel ini pernah dimuat di Harian Solopos, edisi Senin, 17 Juli 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jurnalisme itu Mendamaikan…

Akademisi Nurwegia, Johan Galtung, mengkritik media, khususnya pemberitaan media dalam situasi konflik/perang.  Gavilan (2011) menulis, Galtung melalui artikelnya The Structure of Foreign News pada 1965 mengemukakan media berkontribusi terhadap polarisasi konflik melalui penggunaan beberapa orientasi bahasa. Peneliti di bidang konflik dan perdamaian itu menyebut media yang memicu polarisasi masyarakat itu sebagai jurnalisme perang (war journalism). Kebalikannya adalah jurnalisme damai (peace journalism) atau jurnalisme yang berorientasi mewujudkan nilai-nilai kedamaian

Dua hal dia atas merupakan cara media membingkai yang saling berkompetisi saat meliput suasana perang maupun konflik. Jurnalisme perang berorientasi pada kekerasan, propaganda, bersifat elit dan beroreintasi pada “kemenangan”, sehingga publik sebagai dua pihak yang saling berhadapan. Jurnalisme damai adalah bingkai media yang menganalisis konflik secara lebih luas, lebih akurat, mewarnai pandangan-pandangan tentang konflik yang kemudian mentransformasikannya (Fong, 2009).

Saat ini Indonesia memang tidak dalam suasana perang. Tetapi spirit jurnalisme damai relevan untuk membingkai pemberitaan yang berorientasi pada tegaknya nilai-nilai perdamaian. Realitas sosiologis masyarakat Indonesia belakangan mengkhawatirkan. Munculnya gejala baru berupa menguatnya ikatan solidaritas kelompok (solidaritas in-group) terutama yang disatukan oleh ikatan keagamaan tertentu. Publik seolah terpolarisasi ke dalam dua kelompok yang saling berhadapan. Kelompok tertentu menjadi sangat sensitif bila kesakralan akan keyakinanya merasa diusik.

Solidaritas in-group, dalam terminologi sosiologis, akan menguat bila ada sesuatu yang dianggap “musuh” dari kelompok out-group (luar kelompok). Berbagai isu seputar Pilkada Jakarta 2017 memicu menguatnya ikatan primordialisme itu. Bila kondisi ini dibiarkan, bisa membahayakan keutuhan bangsa ini. Sosiolog Ibn Khaldun sejak abad 13 telah mengingatkan variabel ashabiyyah atau ikatan kelompok, ikatan primordialisme sebagai faktor yang dapat memengaruhi jatuh bangunnya sebuah bangsa (Alatas, 2017). Sentimen keagamaan ini kian kompleks karena banyak aktor  ikut bermain dalam dramaturgi (panggung)  politik di Indonesia.

Saya tidak tahu apakah situasi ini akan segera berakhir, atau sebaliknya, akan terus berlangsung. Hasil Pilkada DKI Jakarta Rabu (15/2) akan sangat menentukan situasi ke depan. Apabila pemenangnya dari kelompok out-group dari kelompok mayoritas, saya memprediksi situasi ini akan berlanjut. Terlebih lagi usai Pilkada Jakarta akan segera menyusul Pilpres 2019. Meski masih dua tahun lebih, perasaan kelompok ini masih bisa digoreng seperti pada suasana saat Pilpres 2014 lalu.

Pada kondisi yang tidak menguntungkan ini, hadirnya jurnalisme damai terasa menyejukkan. Bagaimanapun media sangat berperan dalam memberi warna terhadap situasi ini—selain media sosial tentunya. Berkaca pada pemberitaan media, terutama di media online dan elektronik, belum banyak menggunakan genre jurnalisme damai dalam mengonstruksi realitas. Media sering memberitakan “perang pernyataan” meski dalam situasi kritis.

Sebagai media yang punya pengaruh besar di jagad ruang publik kita, media online dan elektronik secara etik dituntut punya tanggungjawab lebih dalam menjaga keharmonian masyarakat, bukan malah ikut arus mengikuti langgam media sosial yang nyaris tanpa aturan itu. Berdalih pada kecepatan dan keinginan mengejar tingkat “klik” dan rating, banyak media yang mengeksploitasi suasana konfliktual menjadi sekadar komoditas.

Media yang dikelola media mainstream pun, ikut mencari jalan pintas dengan menjadikan media sosial, khususnya milik para pesohor, sebagai sumber berita tanpa proses verifikasi yang cukup. Beberapa terjebak pada kabar atau akun palsu yang kemudian terpaksa meralatnya.  Dalam batas tertentu, pemberitaan di media online dan elektronik mirip dengan jurnalisme “perang” ketimbang jurnalisme damai. Di artikel ini saya tidak membahas media cetak karena secara rata-rata kualitas jurnalismenya lebih bagus.

Saya sangat jarang menemukan jurnalisme yang mengonstruksi konflik dalam dimensi yang luas, kemudian mentransformasikan suasana konfliktual itu menuju titik temu.  Membuat produk jurnalistik yang berkualitas membutuhkan ongkos yang tidak sedikit sehingga banyak pengelola media yang menghindari. Tidak aneh bila pengelola media online merasa puas ketika beritanya menjadi viral (menyebar luas) di internet tanpa melihat kualitas produknya. Viral seolah menjadi “agama” baru yang dapat menyokong keberlangsungan bisnis media itu.  Padahal tujuan jurnalisme bukan menjadi viral, tapi lebih dari itu, punya misi yang diikat oleh bingkai kode etik yang kuat.

Mengeksploitasi kasus bernuansa SARA (suku, agama, ras) adalah haram dalam kode etik jurnalistik. Dalam ranah bisnis pun, hasrat untuk kepentingan mengejar keuntungan haruslah dalam dibingkai moral pula. Bisnis harus etis demi kepentingan bisnis itu sendiri. Semboyan ethics pay atau etika yang membawa untung layak terus kita perjuangkan (Bertens, 2013). Bukankah banyak perusahaan besar yang hancur karena skandal yang terkait etika bisnis?

Dua Pendekatan

Dalam jurnalisme, konflik memang bisa menjadi salah satu indikator nilai berita (news value). Tapi berita konflik seperti yang pas? Ini yang perlu kita renungkan.

Dalam perspektif sosilogis, kita mengenal beberapa pendekatan tentang masyarakat ideal.Di antaranya, pertama, pendekatan fungsionalisme struktural. Menurut aliran ini, masyarakat yang baik terjadi saat antarsubsistem dalam masyarakat itu bekerja secara fungsional. Aliran ini mengedepankan keharmonian dan cenderung antikonflik. Kedua, pendekatan konflik. Teori konflik—antitesis teori fungsionalisme struktural—mengatakan konflik tak selamanya buruk bagi masyarakat. Menurut Ralf Dahrendof, pentolan teori itu, konflik diperlukan guna mendorong terjadinya konsensus di masyarakat. Konflik dan konsensus jadi dua hal yang tak terpisahkan (Ritzer, 2012).

Dua pendekatan ini bisa digunakan alat analisis bagi jurnalis saat mengonstruksi realitas. Pada situasi apa jurnalis menggunakan fungsionalisme struktural dan pada situasi apa jurnalis memakai  pendekatan konflik. Pada kasus yang berpotensi mengancam disintegrasi bangsa seperti saat ini, fungsionalis struktural yang identik dengan genre jurnalisme damai lebih tepat digunakan. Pada situasi lain bisa menggunakan pendekatan konflik sebagai terapi kejut guna mendorong wacana publik menuju keharmonian.

Untuk bisa memilih di antara dua strategi itu membutuhkan kecerdasan intelektual yang cukup seorang jurnalis.  Apalagi bila jurnalis memilih strategi konflik dalam membingkai berita. Salah dalam mengambil strategi dalam mengonstruksi realitas konfliktual, akan berbahaya karena bisa mendorong publik menuju disharmoni sosial. Berbekal sertifikat “kompeten”  Dewan Pers yang dipegang jurnalis saja tak cukup tanpa dibarengi kompetensi menganalisis sosial yang mumpuni.

Pada 9 Februari pekan lalu sebagian jurnalis merayakan Hari Pers Nasional (HPN). Lepas dari kontroversi penetapan HPN, ada baiknya momentum itu digunakan para jurnalis dan pengelola media untuk mengasah kembali kepekaan dalam menganalisis masalah. Kita buka lagi lembaran-lembaran karya Johan Galtung yang fenomenal itu.

Sebagai penutup, saya jadi teringat tokoh fenomenal pers dunia, Joseph Pulitzer, sebagaimana dikutip Wibowo (2009). Dia mengatakan media (dia menyebut “surat kabar”-red) tanpa etika bukan hanya tak mampu melayani khalayak, melainkan justru berbahaya bagi khayalak. Selamat Hari Pers Nasional bagi yang merayakan…

Penulis :

Sholahuddin

Manajer Litbang Harian Solopos

Artikel ini pernah dimuat di Harian Solopos pada 13 Februari 2017

Masyarakat Terbuka

Doktor filsafat kelahiran Austria, Karl R. Popper, mengemukakan ide menarik tentang masyarakat terbuka (open society) sebagai tipe ideal masyarakat masa depan.

Ide masyarakat terbuka ala Popper ini merupakan kelanjutan dari Henri Bergson sebagai orang pertama yang menggunakan istilah ”masyarakat terbuka”.

Awalnya konsep masyarakat terbuka ini muncul sebagai kritik terhadap paham dan praktik politik totaliter, namun spirit masyarakat terbuka ini tetap relevan sebagai pisau analisis terhadap kondisi masyarakat Indonesia saat ini.

Ini sebuah konsep yang layak untuk terus kita diskusikan. Pertanyaannya, layakkah Indonesia masuk kategori masyarakat terbuka atau minimal masyarakat yang tengah berproses menuju masyarakat terbuka? Mari kita tengok bersama-sama.

Perempuan filsuf Indonesia, Karlina Supelli, menulis artikel menarik  berjudul Masyarakat Terbuka, Catatan Kritis untuk Pesona Sebuah Konsep di Majalah Prisma, Vol. 30 Tahun 2011. Secara prinsip, menurut Karlina Supelli, masyarakat terbuka ala Popper merupakan masyarakat warga yang mengandalkan ruang publik.

Ruang publik yang dimaksud adalah ruang publik yang menjamin kebebasan individu untuk berpendapat. Di ruang publik itu memungkinkan daya kritis manusia mengemuka dengan bebas.

Selain itu, logika sains yang melandasi filsafat ilmu Popper mampu mengandaikan masyarakat sanggup menyelesaikan persoalan dengan pikiran jernih ketimbang emosi serta ada kesediaan untuk mengakui setiap gagasan, pengetahuan, dan keyakinan bisa salah.

Dalam konteks ini perbedaan bukanlah momok yang perlu ditindas, tetapi menjadi roh yang menghidupkan ruang publik.  Banyak yang berpendapat konsep masyarakat terbuka ini terlalu ideal sehingga sulit untuk dipraksiskan.

Dalam pandangan subjektif saya, tipe ideal (ideal type) sebuah masyarakat memang menuntut untuk terus diperjuangkan, meski kita tidak tahu kapan hal itu akan terwujud. Jadi sah-sah saja kalau saya memimpikan masyarakat terbuka benar-benar hadir di sini.

 Infrastruktur Politik

Infrastruktur politik di Indonesia sangat menjamin setiap warga negeri ini untuk masuk dalam ruang publik secara bebas. Regulasi politik di Indonesia juga dibangun untuk menjamin agar dialog publik berjalan secara fair.

Apalagi saat ini ditunjang infrastruktur teknologi informasi yang memperluas jangkauan ruang publik itu. Sebelumnya hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakes ruang publik untuk menyampaikan gagasan.

Kala itu sebagian besar anggota masyarakat menjadi mayoritas diam (silent majority). Melalui Internet, khususnya media sosial, setiap warga bisa masuk ke ruang publik untuk berdialog, berdiskusi, bertransformasi menjadi kelompok penekan (pressure group) guna memengaruhi kebijakan agar sesuai nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

Hasil riset Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2016 menunjukkan pengguna Internet di Indonesia mencapai 132,7 juta orang dari 256,2 juta jiwa penduduk Indonesia. Jadi, 51,8% penduduk Indonesia terhubung di dunia maya. Sebanyak 129,2 juta orang (97,4%) di antara mereka adalah pengakes media sosial. Ini menandakan betapa banyak penduduk Indonesia yang bisa mengakses ruang publik melalui dunia maya.

Yang menjadi persoalan, makin terbukanya warga Indonesia dengan terhubung ke dunia luar—melalui Internet–tak diiringi sikap mental dan pikiran terbuka. Sepanjang 2016 yang baru saja kita tinggalkan, banyak situasi paradoks terkait perilaku warga negeri ini di dunia maya.

Dunia makin terbuka, tapi pikiran dan sikap mental warga negeri ini yang mengakses media sosial justru cenderung tertutup. Mereka berinteraksi, berdebat, tapi tak terjadi dialog. Mereka secara praksis berkomunikasi dua arah, tapi hakikatnya adalah monolog.

Setiap menyikapi sebuah isu, warga Internet cenderung kukuh dengan sikap, pendapat, keyakinan, serta fanatisme—agama–yang sempit. Ketika berdebat sebagian orang tidak menggunakan jalan berpikir  yang sahih, tapi justru mengeluarkan label-label ”sesat”, “kafir”, “liberal”, “syiah”, “kiri”, “komunis”, dan lain-lain untuk menekan “lawan”,  untuk “membungkam”  lawan bicara.

Kelompok tertentu mengampanyekan antimedia arus utama tapi anehnya mereka memuja situs-situs penebar berita palsu. Kegemaran sebagian orang terhadap berita palsu dimanfaatkan beberapa orang untuk kepentingan ekonomi. Parah!

Daya kritis, sikap skeptis, rasionalitas jadi mandul, padahal nalar kritis menjadi prasyarat penting menuju masyarakat terbuka. Masyarakat terbuka juga menuntut warganya untuk selalu berpikir terbuka.

Orang yang berpikiran terbuka akan membuka diri terhadap informasi, gagasan, teori, hasil riset yang punya kadar kebenaran lebih. Masyarakat terbuka menuntut orang selalu berpikir kritis, yakni orang tidak begitu saja menerima informasi apa pun sebelum melakukan verifikasi secara benar.

Situasi warga Internet di Indonesia ini sudah menjadi tahap mengkhawatirkan. Beberapa elemen bangsa mulai siuman terhadap maraknya kegaduhan yang menekuk-nekuk akal sehat ini. Saya berprasangka baik, semoga kehebohan warga Internet sekadar periode  antara  menuju masyarakat yang lebih dewasa.

Boleh jadi kita tengah mengalami keterkejutan budaya dengan menikmati kebebasan secara ngawur. Situasi 2017 tidak akan banyak berubah bila tak ada upaya-upaya serius untuk melakukan edukasi.

Pada kondisi seperti ini kita butuh ”sang pencerah” guna mendorong warga untuk menuju masyarakat terbuka. Saya berharap para intelektual, akademisi, ilmuwan hadir untuk memberikan narasi yang mencerahkan. Nalar akademis dan prinsip filsafat keilmuan sangat tepat untuk mendorong warga Indonesia belajar cara berpikir dan bersikap sesuai kaidah ilmu dan logika yang benar.

Sayangnya tidak semua akademisi dan kalangan ilmuwan bisa hadir memberi pencerahan. Sebagian akademisi malah menjadi bagian dari masalah. Habitat akademisi tak menjamin mereka berpikir kritis dan terbuka dalam bermedia sosial.

Teori habitus dari pemikir Prancis, Pierre Bourdieu, boleh jadi gagal untuk menjelaskan perilaku orang-orang terdidik yang suka membagi berita tendensius dan berceloteh sekenanya di media sosial.

Habitus ilmiah tak menjamin orang bertindak ilmiah. Seorang kawan yang jadi dosen pernah mengeluh di sebuah forum seminar karena di grup Whatsapp para dosen di sebuah perguruan tinggi di Solo kerap berseliweran kabar hoax yang dibagi para anggota grup itu.

Saya hanya melongo mendengar kabar ini. Ya, sikap partisan kadang bisa menumpulkan akal sehat, siapa pun orangnya. Nah, bila orang-orang terdidik itu bersikap seperti itu, lantas ke mana lagi saya berharap?

Bila ruang publik di Indonesia masih dipenuhi konten kepalsuan, ini berarti cita-cita untuk mewujudkan masyarakat terbuka masih sangat jauh.  Sebagian fenomena justru menunjukkan kemunduran menuju: masyarakat tertutup.

Melihat situasi seperti itu, saya jadi ingat kata-kata penyair terkenal dari Jerman, Friedrich von Schiller : Sebuah abad besar telah lahir. Tetapi, ia menemukan generasi yang kerdil.

Penulis :

Sholahuddin

Manajer Litbang Solopos

ARtikel ini pernah di muat  Solopos, 2 Januari 2017

 

 

 

 

 

 

Kekerasan Ulang Oleh Media Massa

Jurnalis perlu ekstra hati-hati saat melaporkan berita yang menyangkut anak, khususnya anak pelaku kejahatan maupun korban kejahatan susila. Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik secara tegas menyebutkan Wartawan Indonesia tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Dalam penjelasan kode etik itu secara tegas menyebutkan identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak. Sedangkan anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah. Kode etik jurnalistik merasa perlu mengatur secara jelas dengan maksud untuk melindungi masa depan si anak. Meski seorang anak melakukan kejahatan, dalam perspektif anak, pada hakikatnya dia adalah korban. Korban dari situasi lingkungan yang memaksa si anak berbuat jahat. Ingat, anak-anak adalah orang yang belum bisa dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Di dalam UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan yang dimaksud perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Soal batasan umur anak, antara kode etik jurnalistik dan UU anak memang beda. Kode etik jurnalistik menyebut anak adalah seseorang yang berusia kurang dari 16 tahun. Sedangkan UU Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang berumur kurang dari 18 tahun. Sebagian media mengacu ke kode etik jurnalistik dalam soal umur, ada juga sebagian yang merujuk ke UU Perlindungan Anak.

Lepas dari perbedaan soal kategori umur anak, yang perlu mendapatkan perhatian serius adalah masih banyak media massa yang tidak konsisten menerapkan kode jurnalistik terkait dengan anak. Harian Wawasan edisi Sabtu, 23 Januari 2016, misalnya, memberitakan kasus R, 14, seorang siswi SMP yang diarak secara bugil keliling kampung di Sragen karena dituduh mencuri. Berita itu berjudul Siswi SMP Korban Arak Keliling Mulai Pulih: Ingin Sekolah Lagi dan Bertemu Jokowi.

Koran itu menyebut dengan jelas nama si anak. Wawasan memuat foto si anak yang didampingi orangtua dan tim pendamping si anak di rumanya. Dalam foto itu wajah R memang disamarkan, namun indentitas fisik si anak begitu mudah dikenali. Apalagi koran terbitan Semarang itu menampilkan foto orangtuanya dengan jelas. Pada edisi Senin (25/1) Wawasan kembali menurunkan foto saat si anak saat aktivis perlindungan anak, Kak Seto, menemuinya. Kali ini si anak memakai masker penutup wajah. Foto itu diambil di rumahnya dengan didampingi orangtua korban. Foto yang hampir sama dimuat di Harian Joglosemar edisi yang sama.

Di berita berjudul Kak Seto Empat Mata Dengarkan Curhat: Surat RS untuk Keadilan Anak, Joglosemar menyamarkan nama anak dengan inisial RS, tapi harian ini dengan jelas menyebut alamat kampung tempat kediaman orangtua si anak. Menyebut nama si anak, menampilkan foto, menampilkan foto orangtuanya sama saja memberi petunjuk kepada publik siapa sebenarnya indentitas si anak.

Dalam perspektif kode etik, jelas ini sudah mengarahkan kepada pembaca untuk bisa dengan mudah melacak R, baik nama, jenis kelamin, alamat rumah, nama orangtua, nama maupun alamat sekolah dengan cukup melihat fotonya. Apalagi bila pembaca kenal dengan orangtua R, akan lebih mudah lagi. Media mestinya menyamarkan semua identitas, data dan informasi yang bisa mengarah pembaca untuk mengenali korban, seperti nama korban, alamat rumah, nama orangtua, nama sekolah, dst. Ingat R adalah korban yang harus dilindungi oleh jurnalis.

Korban

Pertama, R masih anak-anak karena baru berumur 14 tahun. Kedua, dia juga korban kejahatan asusila karena dipaksa bugil dengan diarak keliling kampung. Dua alasan itu menjadi fakta tak terbantahkan bagi jurnalis untuk benar-benar melindungi pihak yang diberitakan. Sayang banyak media massa tak punya empati terhadap si korban. Apalagi R berada dalam situasi psikologis yang tertekan akibat diarak tanpa baju.

Dalam sebuah talkshow penulis dengan Dinding Sugiyantoro, aktivis Yayasan Kakak Solo di sebuah stasiun radio swasta, aktivis anak itu mengeluhkan pemberitaan media massa terhadap anak yang menjadi korban kejahatan. Anak, kata si aktivis, adalah korban kekerasan. Sayangnya si anak kembali mendapatkan kekerasan dari media massa. Dia menyebut dengan istilah “kekerasan ulang” oleh media massa karena media itu menulis berita dengan mengabaikan kode etik, tak berempatik, dan tidak menggunakan perspektif anak dalam mengonstruksi fakta. Kekerasan ulang yang dilakukan media, kata Dinding, mempersulit saat mendampingi anak, khususnya untuk memulihkan kondisi psikologis anak.

Kekerasan ulang oleh media massa terhadap anak yang dikorbankan bisa terjadi karena kesengajaan, kecerobohan, ketidaktahuan, atau bisa juga karena ke-bego-an si wartawan. Persoalan ini perlu menjadi perhatian serius para awak media.

Pemberitaan yang menyangkut anak mestinya berorientasi untuk membantu pemulihan kondisi si anak agar bisa kembali hidup normal.

Jurnalisme selalu berpihak kepada orang yang jadi korban, mereka yang tak bersuara. Misi jurnalisme bukan untuk mengorbankan mereka….

Solo, 29 Januari 2016

Saat Agama Kehilangan Ruh…

muhammadiyah logo

Keranjang Pemikiran

Apa sebenarnya agama itu? Tanya seorang murid kepada KH Ahmad Dahlan.

Ahmad Dahlan tak langsung menjawab. Ia justru mengambil biola dan memainkannya. Indah sekali…para muridnya terpesona oleh biola sang kiai.

“Apa yang Anda rasakan,” tanya Ahmad Dahlan.

Murid-muridnya menjawab,” damai, indah, harmoni, keteraturan.”

“Ya begitulah agama,” jawab Ahmad Dahlan. Jawaban singkat tapi penuh makna. Dahlan lantas menyerahkan biola itu kepada muridnya. Dasar tak bisa main biola, sang murid memainkannya sembarangan. Melodinnya tak karuan. Murid lain menutup telinga.

“Apa yang Anda rasakan,”?

“Kacau,” jawab murid-muridnya serentak.

“Begitulah Agama kalau tanpa keteraturan,” sambung Dahlan.

Penggalan dialog dalam film Sang Pencerah ini (mungkin dialog di atas tak persis karena keterbatasan ingatan saya) sangat mengesankan saya. Meski setting cerita ini terjadi sekitar 100 tahun silam, pemaknaan agama Ahmad Dahlan sangat pas di saat agama mulai kehilangan ruhnya.

Meski hanya dalam film, dialog Ahmad Dahlan dan murid-muridnya ini memberi pelajaran berharga. Bahwa agama hadir di…

View original post 347 more words

Dahulukan Tabayun, Hentikan Fitnah….

Seorang kawan mengunggah tautan di media sosial facebook yang berisi ulasan mengenai gaya hidup seorang istri tokoh politik yang saat ini sedang menjadi pusat perhatian banyak orang. Menurut tulisan itu, si suami selama ini dicitrakan sebagai tokoh politik yang sederhana, apa adanya, tak mau bermewah-mewah dan suka blusukan.

Sementara, kata tulisan itu, si istri suka hidup bermewah-mewah, memakai tas yang harganya jutaan. Si istri juga pernah menjadi pengurus sebuah organisasi yang disebut-sebut berhubungan dengan Yahudi dan gerakan zinonisme. Sungguh kontras kehidupannya dengan sang suami.

Setelah kawan itu mengunggah tautan tulisan, muncul beberapa tanggapan.Satu di antaranya menyebut informasi itu sebagai “fitnah”. Namun si peng-upload menanggapi yang seolah-olah ingin meyakinkan bahwa tulisan itu benar karena bersumber dari mantan tim sukses saat si tokoh politik saat masih menjabat walikota. “Bener ora info ini (Benar tidak informasi ini)?,” kata si uploader.

Nah, dari contoh tulisan di atas, menurut saya ada logika yang sangat bertolak belakang. Pertama, si pengunggah berani menautkan sebuah tulisan dan kemudian dia bersikap yang “mendukung” kebenaran isi tautan. Kalau kita memakai prinsip teori ilmu komunikasi, ketika seseorang menyebarkan pesan kepada orang lain, maka dia pasti berniat untuk memengaruhi orang lain sesuai yang diharapkan. Karena esensi komunikasi massa adalah effect yang diinginkan dari audiens. Kedua, hal yang menurut saya sangat aneh, di sisi lain pada awalnya dia bersikap “mendukung”, tapi di belakang ternyata dia masih ragu dan bertanya benar tidaknya informasi itu. Saya jadi heran, “Lha kalau memang belum yakin kebenaran informasi itu, lantas mengapa Anda berani bersikap dan kemudian menyebarkan informasi itu kepada orang lain.”? Sungguh logika yang tidak bisa saya terima. Berarti dia bersikap berdasarkan informasi yang justru dia dipertanyakan kesahihannya.

Kasus di atas hanya salah satu contoh saja. Saya sering menemui model orang seperti kawan saya tadi, apalagi pas musim pemilu presiden seperti sekarang ini. Begitu banyak informasi mengenai capres-cawapres berseliweran, di media sosial broadcast via BBM maupun SMS. Dalam situasi demikian, perlu kehati-hatian ekstra untuk mencerna setiap informasi yang datang.

Menurut saya, ada satu prinsip penting yang diabaikan kawan saya saat mengunggah tulisan itu, yakni verifikasi maupun klarifikasi. Kewajiban verifikasi menjadi keharusan di dunia informasi. Tokoh pers, Bill Covach dalam Sembilan Elemen Jurnalisme-nya menyebut Esensi Jurnalisme adalah disiplinverifikasi. Covach menempatkan verifikasi pada elemen ketiga. Tanpa kewajiban verifikasi, dunia informasi akan menjadi suatu yang sangat mengerikan.Bayangkan kalau setiap orang bisa membuat dan menyebarkan informasi apa saja sesuai kehendak dan kepentingannya. Kita jadi susah membedakan mana data dan mana fitnah, meski keduanya sangat jelas perbedaannya. Menurut Kamus BesarBahasa Indonesia (KBBI), data adalah keterangan yang benar dan nyata. Keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian atau analisis. Sedangkan fitnah adalah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yangdisebarkan dengan maksud menjelekkan orang (seperti menodai nama baik,merugikan kehormatan orang).

Tabayun

Dalam bahasa agama, verifikasi itu setara pengertiannya dengan tabayun. Dalam KBBI, tabayun adalah pemahaman, penjelasan. Kitab suci Alquran memerintahkan umatnya untuk bertabayun, baik yang tertuang dalam Surat An-Nisa (4) : 94 maupun Surat Al-Hujarat (49) : 6.

Di sebuah blog marzanianwar.wordpress.com, menuliskan, pengertian tabayyun pada surat An-Nisa bisa dilihat antara lain dalam Tafsir Al-Quran Departemen Agama tahun 2004. Kata itu merupakan fiil amr (kata perintah) untuk jamak, dari kata kerja tabayyana, masdarnya (kata kerja) at-tabayyun yang artinya mencari kejelasan hakekat suatu atau kebenaran suatu fakta dengan teliti, seksama dan hati-hati.

Menurut Tafsir Al-Misbah karya M Quraish Shihab, ayat dalam surat An-Nisa itu juga menunjukkan betapa Alquran menekankan perlunya menyebarluaskan rasa aman dan kepercayaan di kalangan masyarakat dan menghindarkan segala macam keraguan dan tuduhan yang boleh jadi tidak berdasar, dan karena itu pula terbaca di atas, fa tabayyanu (telitilah dengan sungguh-sungguh) diulanginya dua kali dalam ayat tersebut.

Yang lebih memprihatinkan lagi, kawan-kawan saya yang rajin mengunggah informasi-informasi tak jelas itu adalah orang-orang yang saya kenal “taat” beragama. Sebagian dari mereka adalah aktivis-aktivis partai ber-Tuhan. Uniknya perilaku politiknya tak mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. Mereka begitu semangat menyebarkan berbagai informasi yang menyudutkan lawan politik.Bahkan informasi-informasi SARA yang tak jelas juntrungnya. Mereka mengambil sumber dari media, khususnya media online, yang tak jelas pula, tendensius, provokatif dan waton menuduh tanpa disertai oleh data dan logika yang sahih. Mereka tak peduli dengan kebenaran informasi yang mereka sebar, yang diutamakan kepentingan mereka sampai tujuan.

Saya benar-benar heran, mengapa mereka tega menginjak-injak pesan-pesan kitab suci yang mereka agungkan? Mengapa mereka menumpulkan akal sehat? Padahal mereka juga orang-orang yang berpendidikan? Apakah demi kepentingan politik orang boleh menghalalkan segala cara? Termasuk cara-cara memfitnah, menyebarkan kabar bohong, menuduh orang lahir dari etnis tertentu? Padahal etnis yang dituduhkan itu juga bagian dari ciptaan Tuhan? Bukankah mereka sama saja melawan kodrat Tuhan yang sungguh sangat besar dosanya? Bukankah Tuhan menciptakan manusia ke dalam keragaman bangsa dan suku? Bukankah hanya ketakwaan yang membuat kita berbeda di mata Tuhan? Bukankah sebagai orang beragama mereka bisa menerapkan keagungan agamanya dalam perilaku politiknya? Toh mereka sebenarnya bisa bersaing untuk meraih kebajikan (fastabiqul khoirat)? Mengapa mereka menempuh cara-cara yang sangat naif? Apakah tidak cara yang lebih elegan untuk meraih simpati publik?

Apakah memang begini model paradigma berpikir politisi? Yang penting simpulkan dulu, tuduh dulu, lontarkan dulu, terbukti atau tidak tuduhan itu bukan hal penting? Apakah karena politisi punya senjata ampuh yang namanya “retorika dan pembenaran”? Mengapa cara berpikir politisi  sungguh sangat berbeda dengan paradigma keilmuwan? Yang mengharuskan sesuatu dibuktikan kebenarannya dulu, baru kemudian diambil kesimpulan? Dan mempertimbangkan aspek kemanfaatannya untuk disebarkan?

Sebagai orang awam, saya memahami politik itu sesuatu yang suci, sakral. Kekuasaan itu sesuatu yang sangat mulia. Perilaku politisi saja yang membuat politik itu kotor. Dengan memegang kekuasaan, sebenarnya orang punya kesempatan lebih besar untuk menebar kebajikan, mengubah sesuatu yang buruk menjadi baik,membuat kebijakan untuk kemaslahatan umat manusia (dakwah bil hal/dakwah secara nyata). Bandingkan dengan orang yang tak berkuasa. Paling banter Cuma bisa ngomong atau bahkan cuma bisa berdoa. Kata para ustad, itulah selemah-lemah iman seseorang.

Bermain di luar ring tidak begitu efektif untuk meraih tujuan kebajikan.So, sebagai sesuatu yang suci, maka untuk meraih kekuasaan harus dilakukan dengan cara-cara yang suci pula. Mari tinggalkan fitnah…

 

Solo, 20 Juni 2014.