Humaniora, Uncategorized

Asing dan Keterasingan…

Seorang teman menuliskan statusnya di akun Facebook, ”Ya biarin data pribadi saya dicuri. Lha wong saya tidak punya data apa-apa.” Status kawan saya itu untuk menanggapi skandal pencurian data oleh konsultan politik Cambridge Analytica untuk kepentingan pemenangan pemilihan presiden Amerika Serikat 2016 silam.

Kawan saya itu tidak khawatir data pribadinya dimanfaatkan untuk kepentingan lain. Ia cuek saja. Secara global pengguna media sosial (medsos) tidak begitu mempedulikan tentang keamanan data privasinya. Pemilik akun jejaring sosial terus meningkat di tengah ketidakberesan pemanfaatan data pengguna baik oleh pemilik aplikasi maupun pihak lain.
Konsultan Simon Kemp di situs www.wearesocial.com menunjukkan dalam tiga bulan pertama pada 2018 pengguna medsos dunia meningkat lebih dari 100 juta. Total hampir mencapai 3,3 miliar pada akhir Maret lalu. Sebanyak 2,234 miliar di antaranya pengguna Facebook.Bagaimana di Indonesia?

Menurut situs tersebut, pengguna akun facebook di Indonesia mencapai 140 juta, menempati posisi tiga besar setelah India dan Amerika Serikat. Pengguna Instagram 56 juta (nomor empat dunia). Sedangkan pengguna Twitter 6,6 juta atau peringkat 11 dunia. Hasil riset Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada 2017, penetrasi internet di Indonesia mencapai 143 juta, atau 54,68% dari 262 juta penduduk Indonesia. Artinya lebih dari separuh penduduk sudah melek internet. Yang elok dari dua data di www.wearesocial.com dan APJII itu, hampir semua pengakses internet di Indonesia mempunyai akun Facebook.

Saya tidak tahu, sedih, gembira atau gabungan antara sedih dan gembira melihat data pengguna internet tersebut. Di satu sisi bertambahnya pengguna internet menunjukkan tingkat kemelekan teknologi internet kian meningkat. Salah satu penanda kemajuan bangsa. Pada lain sisi pemanfaatan internet yang sebagian besar untuk berselancar di medsos menjadi kabar yang tak menarik.

Di balik banyaknya pengguna medsos (khususnya Facebook) di Indonesia, ada hal yang patut direnungkan terkait relasi pengguna medsos dengan sang pemilik aplikasi. Sesungguhnya pengguna medsos tak berdaulat atas informasi dan aktivitasnya sendiri. Ada nuansa keterasingan (alienasi). Alienasi berasal dari bahasa Latin “alienatio”, derivasi dari kata kerja “alienare”. Artinya “menjadikan sesuatu menjadi milik orang lain (Schacht, 2005 : 12). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), salah satu makna “alienasi” adalah “pemindahan hak milik dan pangkat kepada orang lain”.

Di ranah ilmu sosial, keterasingan memang punya makna yang sangat luas. Secara sederhana keterasingan merupakan situasi di mana manusia tak punya kuasa atas apa yang ia ciptakan sendiri. Manusia berkreasi atas sesuatu, tapi hasil kreativitas itu dikuasai orang lain. Sebuah pengalaman di mana orang merasa dirinya seperti alien (makhluk asing), jelas ahli psikologi sosial, Erich Fromm.

Kecenderungan

Ilmuwan Sosial Karl Marx pernah menganalisis fenomena alienasi pada buruh yang bekerja kepada pemilik modal. Pekerja kehilangan otonomi atas dirinya karena mereka menciptakan barang tapi tidak berdaulat atas barang itu. Buruh harus menyerahkan barang kepada sang majikan.
Pengguna jejaring sosial memang bukan pekerja. Tapi relasi pengguna dengan pemilik aplikasi sebangun dengan relasi pekerja-majikan. Setiap orang bisa membuka akun media sosial secara gratis, tapi dengan menyerahkan data pribadi seperti nama, jenis kelamin, tempat tinggal, tanggal kelahiran, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, hobi, serta aktivitas lainnya. Setiap saat aplikasi selalu memancing pengguna untuk terus memproduksi konten, baik berupa tulisan, video, gambar. Penyedia aplikasi juga menyediakan tanda “like” di setiap data yang Anda unggah. Sang kreator aplikasi tentu punya maksud dan kepentingan atas data-data pribadi pengguna.

Kumpulan data aktivitas pengguna dapat diolah dengan teknologi big data sehingga menghasilkan informasi yang sangat berharga. Dari aktivitas dan informasi pengguna di medsos akan tergambar data demografis maupun psikografis (perilaku, minat, hobi). Profil-profil pengguna bisa dibaca dengan jelas berdasarkan kecenderungan-kecenderungan tertentu. Jadilah data segmentasi yang bernilai emas sebagai basis pengambilan keputusan yang sangat penting.

Data itu bisa dimanfaatkan berbagai peruntukan seperti kepentingan bisnis dan politik oleh pemilik aplikasi. Perusahaan medsos menggunakan data pribadi sebagai model bisnis untuk mengeruk keuntungan. Pengguna seperti tak sadar telah dieksploitasi untuk kepentingan kapitalisme. Pengguna jadi terasing terhadap kumpulan data miliknya yang jumlahnya miliaran itu. Siapa penguasa data itu? Ya perusahaan pemilik aplikasi yang berpusat di Amerika Serikat (AS) sana. Orang asing.

Dalam konteks ini, pengguna medsos mengalami dua keterasingan sekaligus. Keterasingan secara pribadi seperti paparan di atas. Kemudian keterasingan sebagai warga negara. Negara kita tak berdaulat pada ranah digital. Tata kelola internet dunia selama ini dikuasai AS. Negara kita cukup puas sebagai penikmat teknologi itu. Siapa peduli situasi ini? Politisi?
Bobot politik isu kedaulatan digital sangat tidak seksi. Bandingkan isu-isu “asing” lainnya. Utang luar negeri Indonesia. Tenaga kerja Tiongkok yang masuk secara massal. Penguasaan pemodal asing atas aset-aset penting di dalam negeri. Impor dosen asing untuk memicu kemajuan ilmu dan teknologi di Indonesia. Kesemuanya punya nilai politik yang tinggi, sebagai bahan mengkritik pemerintah.

Sementara politisi kita sangat berkepentingan terhadap platform asing itu. Selain sebagai media untuk berebut pengaruh publik memasuki pemilu 2019, politisi juga bisa mengintip arus percakapan di media sosial untuk kepentingan kampanye. Bila politisi dan para buzzer nyaman terhadap platform asing, maka isu kedaulatan digital jadi tak menarik. Andai mereka protes “anti asing” ranah digital, maka akan mengenai muka sendiri. Mosok mau protes platform asing dengan media facebook, twitter, instagram? Lucu kan? Jadi ya lebih baik diam…

Sepertinya pengguna medsos akan tetap happy-happy saja. Narsis, nyinyir, menyebar kabar hoaks tetap jalan. Seolah-olah tak terjadi apa-apa. Mereka terasing tapi tak merasa dirinya terasing. Ya itulah keterasingan dalam arti sebenarnya…..

Keterangan : 

Artikel ini pernah dimuat di rubrik Gagasan Harian Solopos edisi, Senin (30 April 2018)

 

Advertisements
Uncategorized

Fatwa Ulama

Sebagian di antara kita sering bingung menyikapi fatwa ulama. Di satu sisi banyak di antara kita yang ingin menaati fatwa itu. Namun, tak selalu fatwa-fatwa itu membawa kemaslahatan umat. Banyak fatwa ulama di Indonesia yang justru mengundang kontroversi.

Contohnya, fatwa haram pluralisme, haram bunga bank konvensional. Fatwa terakhir MUI, haram merokok, haram Golput, haram Yoga. Fatwa sesat ajaran Ahmadiyah malah dijadikan dalih orang untuk menyerang secara fisik kepada pengikut Ahmadiyah. Lantas bagaimana seharusnya kita menyikapsi fatwa-fatwa ulama itu? Haruskah umat Islam menaati?

Dalam Ensiklopedi Islam, fatwa (arab : fatwa, jamak : fatawa= petuah, nasihat, jawaban pertanyaan hukum). Fatwa merupakan pendapat mengenai hukum, merupakan tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa dan tidak mempunyai daya ikat. Dengan kata lain, si peminta fatwa, baik perorangan, lembaga maupun masyarakat luas tidak harus mengikuti isi atau hukum dari fatwa yang diberikan kepadanya. Hal ini disebabkan fatwa ulama atau mufti di suatu tempat akan berbeda dengan dari fatwa ulama di tempat yang sama. Fatwa juga cenderung dinamis karena merupakan tanggapan terhadap perkembangan baru yang sedang dihadapi masyarakat peminta fatwa. Isi fatwa itu sendiri belum tentu dinamis, tetapi minimal fatwa itu responsif (hal.6).  

Fatwa ulama diperlukan jika umat menghadapi problem hukum Islam. Hal ini disebabkan problem itu tidak secara jelas ada Alquran maupun Alhadis, seiring dengan perkembangan umat Islam. Ijtihad diperlukan guna menemukan hukum-hukum baru yang tidak ada dalam sumber utama hukum Islam. Memang, tidak sembarang orang bisa mengeluarkan fatwa. Diperlukan kualifikasi dan persyaratan khusus. Namun tidak perlukan kriteria khusus untuk menentukan apakah sebuah fatwa ulama perlu ditaati atau tidak.

Setiap orang bisa melakukannya. Jika kita menghadapi fatwa ulama yang tidak sesuai nurani kita, boleh saja fatwa itu diabaikan. Atau kita mengikuti fatwa-fatwa ulama lain yang lebih bisa diterima.Seperti untuk menilai sebuah karya sastra tidak perlu menjadi seorang sastrawan. Tidak perlu menjadi seorang wartawan untuk menilai sebuah berita bagus atau tidak. Demikian pula tidak perlu menjadi seorang pemain bola untuk menilai baik tidaknya permainan sebuah tim sepakbola. 

Tokoh Jaringan Islam Liberal (JIL) Ulil Abshar Abdalla mengemukakan, dalam Islam tidak mengenal lembaga klerikal yang terpusat yang menentukan kata putus dalam segala hal yang berurusan dengan soal agama. Dalam Islam tidak mengenal lembaga terpusat yang bisa memaksakan satu pendapat kepada seluruh umat.

Sebuah fatwa, meskipun dikeluarkan oleh ratusan atau (bahkan) ribuan ulama, tetap saja sebuah pendapat saja. Umat boleh mengikuti, boleh pula mengabaikan. Sebuah fatwa bisa ditentang oleh fatwa lain.

Menurut Ulil, kerapkali kita membaca fatwa-fatwa menghebohkan. Di Malaysia mengharamkan Yoga. Sebagian besar ulama Saudi hingga sekarang mengharamkan perempuan menyetir mobil. Beberapa ulama juga melarang perempuan memakai ”bra” karena hal itu bisa menipu laki-laki, seolah-olah dia memiliki payudara yang besar, padahal belum tentu demikian, dan karena itu bisa dianggap menipu. Begitu juga perempuan diharamkan memakai sepatu hak tinggi, lagi-lagi dengan alasan penipuan. Dengan sepatu hak tinggi, perempuan tampak lebih tinggi dari aslinya, dan itu menipu.

Menghadapi fatwa-fatwa ulama kontroversial itu, pemberdayaan umat memang diperlukan. Pemahaman bahwa fatwa sekadar pendapat yang tidak wajib diikuti perlu disosialisasikan. Pemahaman ini penting agar umat tidak bingung, terombang-ambing oleh fatwa-fatwa ulama. Banyak diantara kita menempatkan fatwa ulama sebagai sesuatu yang ”sakral”. Seolah-olah mengabaikan fatwa ulama sebagai sebuah perbutan dosa.

Meski demikian, bagi kalangan ulama perlu berpikir matang sebelum mengeluarkan fatwa. Setiap pendapat hukum tentu punya konsekuensi moral bagi yang mengeluarkan. Fatwa-fatwa ”tak masuk akal” bukan hanya akan ditertawakan umat lain, juga bakal menurunkan kredibilitas ulama (MUI) di mata umat.

Ulama adalah pewaris para nabi.Semua perilaku dan pendapat ulama mestinya perwujudan dan manifestasi pesan-pesan kenabian. Ulama mesti cerdas menempatkan diri. Tidak semua kasus bisa dibahasakan dengan fatwa ; haram, halal, mubah, makruh, dsb. Fenomena sosial sangatlah kompleks, dan kadang-kadang tak bisa disimplikasikan dengan bahasa sederhana ; bahasa hukum Islam. Memaksakan fatwa, mengeluarkan fatwa “asal-asalan”, bisa-bisa malah menciderai ajaran Islam itu sendiri. Ironis…!

Solo, 27 Januari 2009 

Uncategorized

1 Dari 4 Orang Indonesia Sakit Jiwa

Beberapa waktu lalu saya terkejut sewaktu mendengar berita di TV, bahwa satu dari empat orang di Indonesia menderita sakit jiwa.  Artinya tiap ada empat orang, satu diantaranya menderita gangguan kesehatan jiwa. Mengerikan bukan? Saya jadi khawatir, jangan-jangan saya menjadi satu orang dari empat orang itu. Ah, semoga saja tidak….

Pertumbuhan orang yang sakit jiwa saat ini mencapai tahap mengkhawatirkan. Dari pemberitaan media, kita bisa melihat betapa orang-orang yang mengalami gangguan jiwa ada di sekeliling kita. Fenomena bunuh diri, orang yang membunuh secara keji tanpa perasaan bersalah, orang yang tega membunuh anggota keluarganya sendiri, ibu yang membuang bayinya, menjadi beberapa contoh problem kejiwaan (dan sosial) di Indonesia. Krisis ekonomi, desakan kebutuhan hidup, kasus PHK yang merajalela, problem rumah tangga, yang kian hari kian berat menjadi beberapa faktor yang memicu gangguan jiwa.  Makin beratnya beban hidup, memungkinkan orang yang terancam penyakit jiwa makin membengkak jumlahnya.

Fakta ini tentu perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak. Saya memperkirakan setelah Pemilu nanti jumlah orang yang mengalami gangguan jiwa akan meningkat. Seperti pada Pemilu sebelumnya, banyak Caleg yang stres, depresi, bahkan menjadi gila karena gagal menjadi anggota Dewan. Mereka kadung mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, sudah membayangkan jadi ”orang-orang terhormat” sebagai wakil rakyat, namun tiba-tiba harapannya itu cuma semu.

Menurut data Badan Kesehatan Dunia (WHO), masalah gangguan kesehatan jiwa di seluruh dunia sudah menjadi masalah serius. Pada 2001 WHO memperkirakan sekitar 450 juta orang di dunia yang mengalami gangguan jiwa. Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) 1995 saja, di Indonesia diperkirakan sebesar 264 dari 1000 rumah tangga menderita gangguan kesehatan jiwa. Dalam hal ini, menurut Prof Dr Azrul Azswar MPH, Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat Depkes, angka itu menunjukkan jumlah penderita gangguan kesehatan jiwa di masyarakat Indonesia sangat tinggi. Yakni satu dari empat penduduk Indonesia menderita kelainan jiwa dari rasa cemas, depresi, stres, penyalahgunaan obat, kenakalan remaja sampai skizofrenia. 

Menurut Prof Dr dr H Aris Sudiyanto SpKJ, guru besar ilmu kedokteran jiwa (psikiatri) Fakultas Kedokteran UNS Solo, ada tiga golongan penyebab gangguan jiwa. Pertama, gangguan fisik, biologik atau organik. Penyebabnya antara lain faktor keturunan, kelainan pada otak, penyakit infeksi (tifus, hepatitis, malaria, dll), kecanduan obat dan alkohol, dll. Kedua, gangguan mental, emosional atau kejiwaan. Penyebabnya karena salah asuh, hubungan yang patologis di antara anggota keluarga disebabkan frustasi, konflik, tekanan krisis. Ketiga, gangguan sosial dan lingkungan. Penyebabnya dapat berupa stresor psikososial (baca : perkawinan, problem orang tua, hubungan anterpersonal dalam pekerjaan atau sekolah, di lingkungan hidup, dalam masalah keuangan, hukum, pengembangan diri, faktor keluarga, penyakit fisik) yang ada di sebagian masyarakat saat ini.

Melihat fakta-fakta di atas, agaknya setiap pribadi perlu mawas diri, agar gangguan kesehatan jiwa ini tidak mampir ke kita atau orang-orang terdekat kita. Berbeda dengan penyakit fisik, di mana penderitanya umumnya sadar dirinya sakit sehingga ada upaya untuk menyembuhkannya. Sementara orang yang mengalami gangguan jiwa kadang-kadang tak sadar dirinya sedang sakit. Ini yang susah. Orang-orang di sekelilingnya yang mesti peka dalam memahami fenomena ini.

Contohnya, ketika ada orang lain, entah teman Anda, keluarga Anda, rekan kerja Anda berperilaku yang sulit dipahami dari kacamata umum (keluar dari kepatutan), maka orang itu patut dicurigai ”tidak waras”. Orang yang berperilaku menyimpang menjadi salah satu ciri orang tidak waras. Mereka perlu memperoleh perhatian khusus. Kewaspadaan untuk menangkal penyakit jiwa menjadi sesuatu yang sangat penting. Bagaimanapun, pencegahan dinilai menjadi jalan terbaik ketimbang pengobatan. Sikap pasrah, ikhlas, dan sabar (meskipun dianggap klise) dalam menyikapi setiap persoalan hidup, diyakini beberapa pihak sebagai penangkal ”racun” sakit jiwa. Bahkan puasa, menurut hasil survei, terbukti ampuh menyembuhkan sakit jiwa ketimbang pengobatan sekalipun. Waspadalah….

Solo, 05 Februari 2009 

Uncategorized

Sorban

Dalam khazanah bahasa Indonesia, kata ”sorban” bukanlah kata baru. Perbendaharaan kata ini sudah sejak lama kita kenal. Saya tidak tahu persis kapan kata ini mulai dipakai. Tapi, baru-baru ini saja kata ”sorban” mendadak begitu populer. Banyak orang memperbincangkannya. Adalah film ”Perempuan Berkalung Sorban” yang kontroversial yang menjadi pemicunya. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sorban (serban) adalah ikat kepala yang lebar (yang dipakai orang Arab, haji). Dari sisi fisik, sorban bukan hal istimewa, tidak ada bedanya dengan selembar kain lainnya. Sorban menjadi istimewa karena mewakili sebuah simbol. Di kalangan masyarakat kita, kain sorban tidak bisa dipakai sembarang orang. Meski bukan hal yang haram dipakai ”orang biasa”, cobalah Anda yang (mungkin) tidak memenuhi kualifikasi tertentu, memakai sorban di tempat-tempat umum. Pastilah Anda akan disindir orang-orang di sekitar Anda. Entah dikira ulama, kiai, atau minimal Anda akan dipanggil ”Pak Haji”. Kalau Anda orang normal, pasti Anda akan merasa risih, terganggu. Tidak percaya? Coba saja deh…

Sorban adalah simbol kearifan, penguasaan ilmu agama, ketaatan menjalankan perintah agama, kesalehan, dan simbol orang yang sudah menjalankan rukun Islam yang paling mahal : ibadah haji. Orang-orang yang memakai sorban tentulah orang yang memenuhi kualifikasi sebagai ulama, kiai, atau paling tidak pernah berhaji. Diantara pria-pria bersorban itu banyak yang memimpin pesantren, simbol pendidikan Islam di Indonesia.

Tempo dulu, orang-orang bersorban ini menempati posisi istimewa. Bukan hanya karena keluasannya dalam penguasaan ilmu agama (lebih tepatnya lagi : ilmu fikih), ulama dan kiai menjadi panutan umat. Pendapat-pendapatnya selalu didengar umat. Perilakunya, dalam segala hal, menjadi pusat identifikasi sosial bagi masyarakat.

Ketika umat atau individu tengah menghadapi masalah, entah masalah pribadi  atau masalah lain, mereka selalu lari ke ulama, kiai.  Umumnya mereka pun merasa tentram, masalahnya terpecahkan ketika bertemu ”orang-orang suci” itu.  Prinsipnya, para pemakai sorban adalah orang yang punya daya linuwih yang tidak dimiliki orang kebanyakan. Bagaimana sekarang? Masihkah sorban mewakili simbol-simbol kesucian? Itulah yang saat ini menjadi keprihatinan saya. Saya sedih, sebagai bagian dari umat beragama, saya memandang orang-orang bersorban  bukan lagi orang istimewa.

Sejatinya, saya tidak ingin mengubah pandangan saya ini. Ulama, dalam kitab suci, merupakan orang yang menempati derajat tertentu. Para cerdik pandai yang memegang supremasi keilmuwan. Mereka orang yang pantas kita hormati. Di mata Allah pun mereka ”punya kelas” tersendiri. Sayangnya, belakangan ini, sikap  perilaku, pendapat para ulama itulah yang membuat pandangan saya berubah. Kalau saya boleh berkata jujur, stigma terhadap orang-orang bersorban ini begitu ”rendah”. Pendapat (fatwa) pria-pria bersorban bukan lagi mencerminkan penguasaan supremasi kelimuwan. Apa sebenarnya landasan berpikir para ulama dalam mengeluarkan fatwa, saya tidak tahu. Saya tidak perlu membuat contoh. Fatwa Golput haram beberapa waktu lalu menjadi titik puncak ketidakpahaman saya.

Akal sehat dan nurani saya benar-benar gagal memahami. Saya tidak tahu persis ketidakmengertian saya ini karena akal saya yang terlalu dangkal, atau para pembuat fatwa itu yang ”sempit akalnya”. Entahlah..pastinya, setelah fatwa itu keluar, segala hormat saya terhadap ulama tiba-tiba ”runtuh”. Belum lagi ”fatwa” imam besar Mesjid Itiqlal Jakarta—yang juga Ketua Komisi Fatwa MUI—meminta menarik film ”Perempuan Berkalung Sorban” dari peredaran, dengan alasan yang susah saya mengerti (padahal dia

mengaku belum pernah nonton filmnya).

 

Dalam acara Empat lawan satu (atau satu lawan empat ya?) di AnTv beberapa waktu lalu, sang imam begitu kedodoran mendapat serangan dari empat nara sumber dan audiens, terkait dua hal : Golput dan boikot film  Sang imam menjadi bulan-bulanan. Ia beberapa kali terlihat sangat terpojok dalam mengemukakan argumentasinya. Saya jadi berpikir, oh..beginilah sosok ulama Indonesia? Beginikah karya-karya ”pewaris para nabi” itu diperlakukan? Jangankan diikuti dan didengar umat, justru menjadi bahan dagelan dan olok-olokkan.

 

Saya jadi berpikir, jangan-jangan ini tanda-tanda kiamat sudah dekat, saat para ulama, kiai, telah kehilangan sorbannya…

Solo, 11 Februari 2009

Uncategorized

Munafik…

Dalam forum dialog tokoh-tokoh Parpol di kantor beberapa waktu lalu, seorang Caleg dari Parpol baru mengatakan, dirinya maju menjadi Caleg semata-mata berorientasi mengejar uang. “Saya tidak mau munafik. Saya jadi Caleg memang UUD. Ujung-ujungnya duit!,” tandasnya mantap, dengan raut muka datar, seolah merasa tak berdosa. Apa maksud di Caleg, saya sendiri tidak tahu. Mungkin saja dia ingin menyampaikan kejujuran, biar dianggap pahlawan, atau…Entahlah, tentu si caleg itu sendiri yang tahu.     

Pernyataan seperti itu sebenarnya bukan hal istimewa. Dalam dialog keseharian, toh kita terlalu sering mendengarnya. Namun, hal itu tetap saja menggelitik pikiran saya. Saya jadi ingat, saat para artis yang sering tampil ”terbuka” di layar lebar menghadapi kritik masyarakat, beberapa tahun silam. Apa ungkapannya?  ”Saya kira masyarakat tidak perlu munafik. Kalau mau jujur, masyarakat juga suka kan kalau melihat artis tampil buka-bukaan?.” wow… !

Bagi si Caleg, dengan ungkapannya itu dia seolah ingin menyindir kawan-kawannya sesama Caleg yang banyak mengombar janji muluk-muluk, meski pada akhirnya UUD juga. Sekilas, si Caleg dari partai baru (aku lupa nama partainya. Yang jelas partai gak populer) ingin menunjukkan dirinya bukanlah seorang munafik, dengan bicara apa adanya, tanpa selimut apapun. Ungkapan, “saya tidak mau munafik”, tentu saja dia berharap dirinya benar-benar menjadi orang lurus, tidak masuk golongan orang yang suka bertopeng, bermuka dua, seperti Caleg pada umumnya.

Tapi, benarkah dia tidak munafik? Nanti dulu. Tidak segampang itu menghindar dari kemunafikan. Tidak cukup hanya mengatakan, ”saya tidak mau munafik.” Dalam keseharian, ”munafik” sering disalahartikan. Kata itu kadang diletakkan dalam posisi yang tidak pas. Banyak dipakai apologi atau pembenaran terhadap sebuah perilaku. Secara umum, munafik sering dimaknai : mulutnya bicara baik, tapi hatinya menyimpan kebusukan. Dalam kamus bahasa Indonesia, munafik berarti berpura-pura percaya atau setia dsb kepada kepada agama dsb, tetapi sebenarnya hatinya tidak; suka (selalu) mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatannya; bermuka dua. 

Kalau logika kamus di atas dibalik, maka ”tidak munafik” berarti tidak berpura-pura. Mulutnya baik, perbuatannya baik. Bicaranya baik, hatinya juga baik. Lantas bagaimana jika ada orang yang bicaranya jujur tapi sebenarnya perilakunya busuk? Kalau seorang pemerkosa mengakui dirinya  memperkosa, benarkah dia terhindar dari kemunafikan? Bagaimana juga dengan si Caleg yang bicaranya jujur atas perilakunya yang jahat?

Asal tahu saja, uang bukanlah menjadi tujuan seseorang masuk bursa Caleg. Artinya, niat semata-mata mencari duit saat menjadi Caleg adalah bentuk perilaku busuk. Semua orang tahu, kursi wakil rakyat bukanlah lapangan kerja, tapi jabatan politik. Semua bentuk jabatan politik, orientasinya selalu untuk kepentingan rakyat (publik). 

Kesimpulannya, saat si Caleg dengan jujur mengatakan ”saya tidak mau munafik”, sebenarnya dia tengah mengumumkan kemunafikannya kepada orang lain… 

Solo, 12 Januari 2009

Uncategorized

Refleksi 264 tahun Kota Solo…

Kota Solo, Selasa (17/2) pekan depan, genap berusia ke 264 tahun. Tidak muda lagi untuk ukuran Kota. Di usianya yang lebih dari 2,5 abad, banyak hal yang perlu direfleksikan dan dipikirkan kembali. Tidak hanya melihat wajah kota dari sisi fisik, lebih jauh lagi, melihat karakter masyarakat Solo.

Secara fisik, harus diakui, jika dibanding 264 tahun lalu silam, saat perpindahan keraton Kasunanan dari Kartasura ke Dusun Sala sebagai penanda dimulainya lahirnya Kota Solo, wajah Kota Bengawan mengalami lompatan luar biasa. Meski berulangkali hancur akibat  amuk massa, dalam 10 tahun terakhir pembangunan fisik Kota Solo boleh dibilang luar biasa. Pusat perbelanjaan tumbuh menjamur, hotel-hotel berbintang terus bertambah, dua apartemen mulai dibangun, pembangunan kawasan pejalan kaki (city walk), penataan PKL, pembangunan taman-taman kota, dll. Dan, penataan fisik pun hingga kini terus berlanjut. Dalam lima tahun ke depan, diyakini wajah kota Solo akan makin ”cantik”.

Di sisi lain, ekonomi Kota Solo terus tumbuh. Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan, ekonomi Kota Solo terus membaik. Salah satu indikatornya, laju pertumbuhan ekonomi yang positif sejak 2000-2005. Perhitungan PDRB terus meningkat. Empat tahun pertama tumbuh 6,46%, tahun berikutnya terus naik, meski kenaikannya tak setinggi empat tahun pertama, karena hanya 4,3%.  Jika dibanding di tingkat  Jateng, pertumbuhan PDRB di Kota Solo masih jauh lebih tinggi. Secara demikian Kota Solo termasuk  kota yang maju dan cepat tumbuh.  Status perekonomiannya pun termasuk prima, yakni kondisi tingkat pertumbuhan PDRB melebihi rerata provinsi Jateng.

Membaiknya kondisi ekonomi Kota Solo, tumbuhnya pusat-pusat perbelanjaan, menandakan investor mulai percaya menanamkan modalnya di Kota Solo. Para investor melihat, Kota Solo sebagai kota yang prospektif untuk menanamkan modal. Posisi Kota Solo yang terletak di tengah kota besar di sekitarnya, Semarang dan Yogyakarta (kawasan Joglosemar),   menjadi kawasan strategis sebagai kota perdagangan. Bandara Adisumarmo sebagai Bandara Internasional makin mempermudah akses investor dari luar melakukan penetrasi ke Solo. Tak berlebihan kiranya banyak pihak menilai Kota Solo tengah tumbuh menjadi kota megapolitan. Luar biasa…

Pertumbuhan wajah kota dan perbaikan ekonomi Kota Solo tentu menggembirakan. Namun, rasa bangga saja tidaklah cukup. Sebab, di balik gemerlap Kota Solo, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan. Sebagai kota yang ”tidak pernah tidur”, Solo sebenarnya menyimpan “bara”, problem laten. Apabila problem tersebut tidak ditangani dengan baik, bakal menjadi problem manifes yang distruktif.

Kota Solo selama ini dikenal sebagai masyarakat yang plural. Tidak hanya dari segi agama, tapi juga etnis dan budaya. Beberapa tradisi berkembang berlandaskan agama : Islam, Kristen, Hindu, Budha, Konghuchu. Dua komunitas yang dominan adalah ; Islam dan Kristen.  Komunitas Islam pun terbagi ke dalam beberapa kelompok : Islam radikal, Islam moderat, dan Islam abangan.  Secara etnisitas, Kota Solo pun majemuk. Masyarakat Solo terdiri dari orang Jawa (dan pendatang), China, Sunda, madura, dll. Solo dikenal sebagai pusat kebudayaan Jawa, pusat berkembangnya tradisi Jawa.

Sebagai Kota penting di pulau Jawa, sejak periode Jawa kuno, Kota ini telah menyedot pedagang untuk mengembangkan bisnis dan investasi. Di antaranya, komunitas etnis China yang mendominiasi perdagangan Kota Solo hingga kini (Badrus Sholeh, dkk, makalah).

Membaik

Meski secara ekonomi membaik, tak bisa dipungkiri, Kota Solo tidak lepas dari persoalan. Jurang antara si kaya dan si miskin semakin lebar. Hal ini ditunjukkan membesarnya indeks ketimpangan dari 0,2538 pada 2000, meningkat menjadi 0,2904 pada 2003, dan diperkirakan terus mengalami peningkatan pada tahun-tahun terakhir ini.  

Secara kasat mata bisa dilihat, kantong-kantong kemiskinan di Kota Solo umumnya berada di pinggiran kota,  berada di sepanjang Sungai Bengawan Solo, hidup di bantaran sungai, atau menempati tanah-tanah negara.  Di sana masih banyak kita temukan rumah-rumah yang tidak layak huni.  Kota Solo berawajah ganda : makmur di tengah, miskin di pinggir.

Potret sosiologis masyarakat kota yang multi agama, multi etnis, dan multi (penguasaan aset-aset) ekonomi, menjadi problem serius. Kita tahu, di manapun, pluralitas selalu menjadi sumber potensial konflik, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara nyata. Tidak heran gerakan ”radikalisasi” acapkali muncul di Kota Solo, dengan motif-motif ekonomi, pluralitas agama maupun etnis etnis. Kompleksitas bagai bahan bakar yang sangat mudah disulut api. Sedikit saja “disentuh”, akan memantik peristiwa yang maha besar.

Menurut sejarawan Soedarmono, paling tidak Solo dilanda 13 kali kerusuhan massa sejak geger pecinan tahun 1743, dan terakhir peristiwa Rabu Kelabu Mei 1999. Itu belum termasuk konflik-konflik ”kecil” yang tidak sampai berlanjut ke kerusuhan massa. Seperti berulangkali terjadinya kasus sweeping tempat-tempat hiburan malam, maupun konflik-konflik yang berbumbu SARA. Tak heran, meski Solo yang selama ini dikenal masyarakatnya lembut,  berbudi adiluhung, penuh sopan santun, karena faktor-faktor di atas, bisa berubah menjadi ”makhluk liar” yang tega menghancurkan kotanya sendiri.

Memasuki usia Kota Solo yang ke-264 ini, semua pihak, terutama para pemangku jabatan mulai secara serius memperhatikannya, khususnya terkait pembentukan karakter masyarakat Kota Solo. Faktor ini seolah terlupakan, kalah dengan pamor pembangunan fisik Kota Solo yang “wah”. Tidak lengkap kiranya pembangunan fisik yang luar biasa tanpa dibarengi membangun karakternya. Akan sia-sia belaka.   

Selain melakukan perbaikan ekonomi masyarakat pinggiran, membangun pemahaman masyarakat akan kemajemukan, menjadi hal mendesak. Harus disadari, sebagian masyarakat belum memahami benar realitas kemajemukan. Perbedaan masih dipandang sebagai musuh. Hanya karena beda agama dan etnis, orang sering tidak lagi dianggap lagi bagian dari ”kita”, tapi sudah di-”mereka”-kan. 

Membangun kesadaran melalui edukasi masyarakat. Wacana memasukkan muatan ”anti kerusuhan” di kurikulum sekolah yang pernah diwacanakan sebelumnya, agaknya perlu dihidupkan lagi. Tak hanya itu, semua langkah diperlukan agar masyarakat bisa memahami benar arti perbedaan.

Masyarakat Solo perlu belajar dari sejarah. 13 Kali kerusuhan sudah lebih dari cukup untuk diambil hikmahnya. Tidak ada hal yang bisa kita peroleh dari sana, kecuali kehancuran itu sendiri. Siapa yang rugi? Kita semua…Kita cintai Kota Solo sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. 

Dirgahayu Solo-ku tersayang…

Solo, 13 Febuari 2009 

Uncategorized

Fenomen Dukun Cilik Ponari

Fenomena dukun cilik asal Jombang, Ponari, 10, memang absurd, tak masuk akal, susah dipercaya. Begitu komentar sebagian orang.  Tentu tidak ada larangan orang bicara. Setiap orang boleh komentar seperti itu. Tapi, inilah fakta. Kejadian nyara di depan mata kita.

Ribuan orang rela antri berhari-hari, berdesak-desakan, sekadar mendapatkan pengobatan dari dukun kecil (katanya) sakti. Entahlah, apakah kesaktian ini terbukti atau belum, tampaknya tidak begitu penting. Ribuan orang kadung menaruh harapan untuk sembuh dari sang dukun. Pola pengobatannya pun unik. Pasien cukup membawa air putih. Si dukun kemudian mencelupkan batu petir ke air itu, lalu pasien meminumnya.

Diyakini, air hasil celupan ini bisa menyembuhkan semua penyakit. Tak hanya itu, air bekas mandi Ponari, sumur milik orangtua sang dukun, bahkan sumur milik para tetangganya pun ikut dipercaya ketularan kesaktian. Mereka berebut untuk meminumnya, meski airnya keruh. Pasien sembuh kah? Wallahu’alam…

Dari kacamata kewajaran, fenomena Ponari pastilah menyimpang.  Akal sehat, logika, tak bisa menjangkau. Mana mungkin sebuah batu petir bisa menyembuhkan segala penyakit ?(meskipun atas kuasa Tuhan semua kemungkinan bisa terjadi). Kasus Ponari boleh jadi bukan satu-satunya. Kasus-kasus serupa banyak terjadi di masyarakat. Kita tidak tahu karena tidak terekspos media.

Para pengunjung datang ke si dukun umumnya karena sudah lama menderita penyakit. Mereka tak bisa berobat ke dokter karena mahalnya biaya pengobatan. Mereka adalah orang-orang tak mampu. Ketika mendengar ada dukun cilik yang sakti, tanpa pikir panjang mereka pun datang berbondong-bondong. Tak tanggung-tanggung, empat orang rela meregang nyawa karena meninggal berdesak-desakan. Ironis. Saat mereka sakit, datang berobat, bukannya sembuh, malah meninggal!.

Akar fenomena Ponari adalah kemiskinan. Apa boleh buat, kondisi ekonomi itu yang mendorong mereka berbuat nekat, mencari pengobatan alternatif yang sebenarnya berada di luar akal sehat.  Di antara mereka tidak terdaftar sebagai pemegang asuransi untuk orang miskin. Kondisi seperti ini tentu menyedihkan. Setiap orang yang masih punya perasaan tentu akan prihatin. Orang rela mati sekadar untuk memperoleh pengobatan. Seolah nyawa rakyat kecil seperti tidak ada artinya.

Ketika Ketua DPRD Sumut meninggal karena aksi demontrasi, presiden langsung turun tangan, karena ini menyangkut nyawa seorang pejabat. Tapi, kali ini mengapa pemerintah diam? Langkah cepat mestinya juga dilakukan pemerintah, menangani kasus Ponari ini. Empat orang yang mati karena kesalahan penguasa yang tidak bisa memberikan pelayanan terbaik buat rakyatnya. Coba kalau saja pemerintah bisa menjamin pelayanan kesehatan yang prima buat rakyat, saya yakin, kasus-kasus Ponari tidak akan terjadi.Paling tidak kasus serupa bisa ditekan seminimal mungkin. Rakyat tentu akan lebih memilih langkah-langkah rasional ketimbang pergi ke dukun.

Sebenarnya apa yang kau tunggu pemerintah? Apakah menunggu sampai ratusan orang mati sia-sia?  Atau memang tidak tahu apa yang harus mereka kerjakan? Kasus ini mestinya menjadi tamparan berat buat para pemegang kekuasaan. Betapa pemerintah belum bisa memenuhi kewajibannya memberikan pelayanan kesehatan terbaik, yang menjadi hak setiap rakyat.  Langkah menutup tempat praktik Ponari tidak akan menyelesaikan masalah, tanpa membereskan akar persoalan sebenarnya.

Pemerintah mesti malu melihat rakyatnya datang dari jauh, berdesak-desakan berhari-hari, sekadar memperoleh ”air sakti” penyembuhan.  

Solo, 14 Februari 2009