Selamat Datang Ketidakjujuran

Judul dia atas saya cuplik dari artikel seorang teolog Amerika Serikat, R. Albert Mohler JR,  di situs pribadinya www.mohler.com. Artikel berjudul “The Post-Truth Era, Welcome to The Age of Dishonesty” (Era Pasca Kebenaran, Selamat Datang Zaman Ketidakjujuran) itu ditulis pada 2005. Saya tergelitik pada pada kata “welcome” pada judul artikel tersebut. Menurut Kamus Oxford, welcome artinya “menyambut”, “menerima dengan senang hati”.

Kalau dimaknai apa adanya, Mohler menerima dengan bahagia datangnya era ketidakjujuran. Ini sebuah hal yang aneh bukan? Orang kok seneng dengan ketidakjujuran? Namun kalau kita baca artikel secara utuh, sejatinya judul itu hanya sindiran belaka terhadap kecenderungan merajalelanya ketidakjujuran, khususnya di Amerika. Mohler mengulas artikelnya itu dari buku Ralp Keyes,  The Post-Truth Era : Dishonesty and Deception In Contemporary Life yang terbit pada 2004.  Buku Keyes kemudian dikutip Goenawan Mohamad pada pidato penganugerahan di bidang kebudayaan di kampus UNS pada 11 Maret lalu.

Keyes seperti dikutip Mohler, memang banyak mengulas fenomena ketidakjujuran di sekitar manusia. Penipuan, kata Keyes, sudah menjadi biasa di semua level kehidupan kontemporer. Seorang bloger asal Amerika, David Robert, pada 2010 juga menulis artikel sejenis tentang  “post-truth politics” atau pasca kebenaran politik di sebuah blog grist.org. Tulisan itu  untuk mengkritik sebuah budaya politik yang berkembang di negaranya, bahwa politik—dalam hal ini opini publik dan narasi media—hampir terputus dengan kebijakan (yang menjadi substansi perundang-undangan).

Tak hanya di Amerika, fenomena ketidakjujuran belakangan juga menjangkiti ruang publik di Indonesia. Pemicunya tidak jauh dari urusan politik kekuasaan. Ketidakjujuran ini kemudian merembet ke mana-mana karena orang dengan sangat mudah memproduksi ketidakjujuran dan kemudian menyebarkannya secara luas. Banyak orang membuat ketidakjujuran, dan yang bikin miris, banyak pula yang menyukai ketidakjujuran itu. Kepalsuan kemudian menjadi bahan perbincangan di ruang publik yang membuang energi kita.

Virus ketidakjujuran, khususnya di ranah politik, memang bukan fenomena kekinian. Banyak aktor  politik masa lalu yang memanipulasi pesan karena punya agenda tertentu. Hitler semasa berkuasa kerap memproduksi ketidakjujuran  melalui media massa yang dikuasainya untuk membangun loyalitas rakyat Jerman. Sosiolog dan sejarawan besar, Ibu Khaldun, juga pernah mengungkap para sejarawan masa lalu yang memanipulasi karya sejarah hanya untuk menyenangkan para penguasa saat itu. Penguasa Bani Umayyah memanfaatkan kaum agamawan dengan memproduksi hadis palsu guna memengaruhi opini publik untuk melanggengkan kekuasaan. Kaum agamawan pun tidak keberatan memanipulasi hadis sebagai bentuk loyalitas kepada sang penguasa (Rahman, 2017).

Ini menandakan ketidakjujuran, di segala lini, adalah fenomena yang sudah ada sejak  berabad-abad silam. Sedikit perbedaannya, kepalsuan di masa silam banyak diproduksi kaum elit, tapi sekarang bisa diproduksi secara massal. Secara akal waras, mestinya fenomena kepalsuan itu menghilang dari sejarah seiring meningkatnya supremasi ilmu pengetahuan dan akal sehat.  Kalau fenomena ini kemudian marak di era saat ini, bisa dipastikan sebagai bentuk anomali (penyimpangan) atas normalitas sejarah. Padahal kegemaran akan ketidakjujuran itu kita mundur ke masa berabad-abad silam.

Gerakan Intelektual

Di ranah pemikiran, para filsuf masa lalu membuat gerakan intelektual  untuk melawan ketidakjujuran demi pencerahan umat manusia. Gerakan pencerahan renaisans dimulai dari Itali pada dari abad 14 sampai abad 17 yang memelopori lahirnya era filsafat modern. Era renaisans yang mulai mengakui otoritas sains dilanjutkan gerakan serupa, aufklarung, pada abad 18 di Jerman. Gerakan itu kemudian menyebar ke negara Eropa lainnya sehingga  menjadi bagian dari sejarah yang penting bagi perkembangan rasio manusia.  Tokoh penting aufklarung,  Emmanuel Kant, berusaha mempersatukan kebenaran rasio dengan kebenaran empirik yang menjadi perdebatan para filsuf sebelumnya.

Menurut Kant, baik rasionalisme maupun empirisme sama-sama bisa menjadi sumber kebenaran. Ibn Rusyd mengenalkan teori kebenaran ganda (double truth theory) yang berusaha mempersatukan pertentangan kebenaran akal dan kebenaran wahyu. Menurut filsuf  muslim itu, akal maupun wahyu sama-sama tidak perlu dipertentangkan karena keduanya bisa menjadi sumber kebenaran.  Ibn Rusyd ikut menyumbangkan kemajuan peradaban barat. Di Iran kita mengenal tokoh Ali Syariati yang mengenalkan gerakan rausanfikr (pemikir yang tercerahkan). Gerakan intelektual yang mengilhami revolusi untuk memerangi rezim yang menindas. Dari berbagai gerakan itu, semua menuju pada semangat proses pencarian kebenaran yang bisa dipertangjawabkan.

Saya tidak bisa membayangkan bila para pencerah itu masih hidup dan menyaksikan kecenderungan ketidakcerahan akal generasi kontemporer. Bisa jadi mereka akan menangis. Gerakan intelektual yang dengan susah payah dibangun itu seolah-olah dibuang ke tempat sampah oleh generasi sekarang. Sungguh malu rasanya. Kita masih suka nyinyir dan mempersoalkan isu remeh-temeh  yang tidak relevan bagi   perkembangan dan kemajuan peradaban umat manusia.

Yang saya khawatirkan ketidakjujuran, ketidakbenaran, ini menjadi telah menjadi paradigma berpikir sebagian dari warga negara ini. Kalau saya meminjam perspektif sosiolog Thomas S Kuhn, bila sesuatu itu menjadi paradigma, maka orang cenderung menggunakan sesuatu yang dia yakini itu untuk landasan untuk bertindak. Bila ketidakjujuran jadi objek paradigma, maka semua tindakan kita akan mengacu pada “ketidakjujuran” itu.  Kita bakal menjadi makhluk-makhluk “kerdil” yang suka memperdebatkan, menjadikan sebagai bahan obrolan, olok-olokan, bahkan landasan bertindak, yang kesemuanya berdasarkan atas ketidakbenaran itu.

Boleh jadi kita perlu membuat  gerakan pencerahan baru  dengan melakukan shifting paradigm (mengubah paradigm)  dari paradigma ketidakbenaran menuju paradigma kebenaran. Bila anomali itu kita biarkan terus, akan sangat membahayakn terhadap nasib masa depan kita sebagai manusia yang beradab. Kita sama saja tengah menempatkan ketidakbenaran menjadi bagian dari sejarah hidup masa depan kita.

Saya jadi teringat guru-guru agama saya sewaktu sekolah di madrasah. Mereka sering mengatakan  banyaknya kehidupan yang anomali dari ajaran agama sebagai tanda-tanda hari kimat. Jangan-jangan? Ah, entahlah…

 

Penulis :

Sholahuddin

Manajer Litbang Solopos

Artikel ini pernah dimuat di Harian Solopos pada 28 Maret 2017

 

 

 

 

 

Advertisements

Masyarakat Terbuka

Doktor filsafat kelahiran Austria, Karl R. Popper, mengemukakan ide menarik tentang masyarakat terbuka (open society) sebagai tipe ideal masyarakat masa depan.

Ide masyarakat terbuka ala Popper ini merupakan kelanjutan dari Henri Bergson sebagai orang pertama yang menggunakan istilah ”masyarakat terbuka”.

Awalnya konsep masyarakat terbuka ini muncul sebagai kritik terhadap paham dan praktik politik totaliter, namun spirit masyarakat terbuka ini tetap relevan sebagai pisau analisis terhadap kondisi masyarakat Indonesia saat ini.

Ini sebuah konsep yang layak untuk terus kita diskusikan. Pertanyaannya, layakkah Indonesia masuk kategori masyarakat terbuka atau minimal masyarakat yang tengah berproses menuju masyarakat terbuka? Mari kita tengok bersama-sama.

Perempuan filsuf Indonesia, Karlina Supelli, menulis artikel menarik  berjudul Masyarakat Terbuka, Catatan Kritis untuk Pesona Sebuah Konsep di Majalah Prisma, Vol. 30 Tahun 2011. Secara prinsip, menurut Karlina Supelli, masyarakat terbuka ala Popper merupakan masyarakat warga yang mengandalkan ruang publik.

Ruang publik yang dimaksud adalah ruang publik yang menjamin kebebasan individu untuk berpendapat. Di ruang publik itu memungkinkan daya kritis manusia mengemuka dengan bebas.

Selain itu, logika sains yang melandasi filsafat ilmu Popper mampu mengandaikan masyarakat sanggup menyelesaikan persoalan dengan pikiran jernih ketimbang emosi serta ada kesediaan untuk mengakui setiap gagasan, pengetahuan, dan keyakinan bisa salah.

Dalam konteks ini perbedaan bukanlah momok yang perlu ditindas, tetapi menjadi roh yang menghidupkan ruang publik.  Banyak yang berpendapat konsep masyarakat terbuka ini terlalu ideal sehingga sulit untuk dipraksiskan.

Dalam pandangan subjektif saya, tipe ideal (ideal type) sebuah masyarakat memang menuntut untuk terus diperjuangkan, meski kita tidak tahu kapan hal itu akan terwujud. Jadi sah-sah saja kalau saya memimpikan masyarakat terbuka benar-benar hadir di sini.

 Infrastruktur Politik

Infrastruktur politik di Indonesia sangat menjamin setiap warga negeri ini untuk masuk dalam ruang publik secara bebas. Regulasi politik di Indonesia juga dibangun untuk menjamin agar dialog publik berjalan secara fair.

Apalagi saat ini ditunjang infrastruktur teknologi informasi yang memperluas jangkauan ruang publik itu. Sebelumnya hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakes ruang publik untuk menyampaikan gagasan.

Kala itu sebagian besar anggota masyarakat menjadi mayoritas diam (silent majority). Melalui Internet, khususnya media sosial, setiap warga bisa masuk ke ruang publik untuk berdialog, berdiskusi, bertransformasi menjadi kelompok penekan (pressure group) guna memengaruhi kebijakan agar sesuai nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

Hasil riset Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2016 menunjukkan pengguna Internet di Indonesia mencapai 132,7 juta orang dari 256,2 juta jiwa penduduk Indonesia. Jadi, 51,8% penduduk Indonesia terhubung di dunia maya. Sebanyak 129,2 juta orang (97,4%) di antara mereka adalah pengakes media sosial. Ini menandakan betapa banyak penduduk Indonesia yang bisa mengakses ruang publik melalui dunia maya.

Yang menjadi persoalan, makin terbukanya warga Indonesia dengan terhubung ke dunia luar—melalui Internet–tak diiringi sikap mental dan pikiran terbuka. Sepanjang 2016 yang baru saja kita tinggalkan, banyak situasi paradoks terkait perilaku warga negeri ini di dunia maya.

Dunia makin terbuka, tapi pikiran dan sikap mental warga negeri ini yang mengakses media sosial justru cenderung tertutup. Mereka berinteraksi, berdebat, tapi tak terjadi dialog. Mereka secara praksis berkomunikasi dua arah, tapi hakikatnya adalah monolog.

Setiap menyikapi sebuah isu, warga Internet cenderung kukuh dengan sikap, pendapat, keyakinan, serta fanatisme—agama–yang sempit. Ketika berdebat sebagian orang tidak menggunakan jalan berpikir  yang sahih, tapi justru mengeluarkan label-label ”sesat”, “kafir”, “liberal”, “syiah”, “kiri”, “komunis”, dan lain-lain untuk menekan “lawan”,  untuk “membungkam”  lawan bicara.

Kelompok tertentu mengampanyekan antimedia arus utama tapi anehnya mereka memuja situs-situs penebar berita palsu. Kegemaran sebagian orang terhadap berita palsu dimanfaatkan beberapa orang untuk kepentingan ekonomi. Parah!

Daya kritis, sikap skeptis, rasionalitas jadi mandul, padahal nalar kritis menjadi prasyarat penting menuju masyarakat terbuka. Masyarakat terbuka juga menuntut warganya untuk selalu berpikir terbuka.

Orang yang berpikiran terbuka akan membuka diri terhadap informasi, gagasan, teori, hasil riset yang punya kadar kebenaran lebih. Masyarakat terbuka menuntut orang selalu berpikir kritis, yakni orang tidak begitu saja menerima informasi apa pun sebelum melakukan verifikasi secara benar.

Situasi warga Internet di Indonesia ini sudah menjadi tahap mengkhawatirkan. Beberapa elemen bangsa mulai siuman terhadap maraknya kegaduhan yang menekuk-nekuk akal sehat ini. Saya berprasangka baik, semoga kehebohan warga Internet sekadar periode  antara  menuju masyarakat yang lebih dewasa.

Boleh jadi kita tengah mengalami keterkejutan budaya dengan menikmati kebebasan secara ngawur. Situasi 2017 tidak akan banyak berubah bila tak ada upaya-upaya serius untuk melakukan edukasi.

Pada kondisi seperti ini kita butuh ”sang pencerah” guna mendorong warga untuk menuju masyarakat terbuka. Saya berharap para intelektual, akademisi, ilmuwan hadir untuk memberikan narasi yang mencerahkan. Nalar akademis dan prinsip filsafat keilmuan sangat tepat untuk mendorong warga Indonesia belajar cara berpikir dan bersikap sesuai kaidah ilmu dan logika yang benar.

Sayangnya tidak semua akademisi dan kalangan ilmuwan bisa hadir memberi pencerahan. Sebagian akademisi malah menjadi bagian dari masalah. Habitat akademisi tak menjamin mereka berpikir kritis dan terbuka dalam bermedia sosial.

Teori habitus dari pemikir Prancis, Pierre Bourdieu, boleh jadi gagal untuk menjelaskan perilaku orang-orang terdidik yang suka membagi berita tendensius dan berceloteh sekenanya di media sosial.

Habitus ilmiah tak menjamin orang bertindak ilmiah. Seorang kawan yang jadi dosen pernah mengeluh di sebuah forum seminar karena di grup Whatsapp para dosen di sebuah perguruan tinggi di Solo kerap berseliweran kabar hoax yang dibagi para anggota grup itu.

Saya hanya melongo mendengar kabar ini. Ya, sikap partisan kadang bisa menumpulkan akal sehat, siapa pun orangnya. Nah, bila orang-orang terdidik itu bersikap seperti itu, lantas ke mana lagi saya berharap?

Bila ruang publik di Indonesia masih dipenuhi konten kepalsuan, ini berarti cita-cita untuk mewujudkan masyarakat terbuka masih sangat jauh.  Sebagian fenomena justru menunjukkan kemunduran menuju: masyarakat tertutup.

Melihat situasi seperti itu, saya jadi ingat kata-kata penyair terkenal dari Jerman, Friedrich von Schiller : Sebuah abad besar telah lahir. Tetapi, ia menemukan generasi yang kerdil.

Penulis :

Sholahuddin

Manajer Litbang Solopos

ARtikel ini pernah di muat  Solopos, 2 Januari 2017

 

 

 

 

 

 

Premanisme…

Begitu genderang perang terhadap preman ditabuh Kapolri Komisaris Jenderal Bambang Hendarso Danuri, sudah ribuan preman berhasil ditangkap polisi. Sebagai sebuah langkah awal, tentu gebrakan ini patut kita apresiasi. Meski bisa dibilang terlambat, operasi ini bagus guna menekan aksi para preman. Keberadaan mereka selama ini seolah-olah tidak tersentuh hukum. Ujung-ujungnya aikap permisive aparat terhadap preman ini berdampak luas. Timbul persepsi seolah-olah memalak, memeras, sebagai perilaku wajar dan sah.
Operasi ini akan berhasil dengan baik jika tidak hanya hangat-hangat tahi ayam. Serius di depan, loyo di belakang. Mestinya polisi tak hanya membekuk preman-preman kelas teri, jaringan preman yang terorganisir juga harus diterus dibongkar sampai ke akar-akarnya. Tak peduli “orang-orang penting” berada di belakang mereka. Jika komitmen Kapolri dilakukan secara konsisten, saya yakin rasa aman masyarakat akan semakin baik.
Preman adalah sebutan untuk orang-orang jahat, seperti perampok, pemalak, pemeras. Vrijmen (bahasa Belanda) adalah kata dasar preman yang berarti “orang bebas”. Ada juga yang menyebut dari kata free man. Mengapa disebut “orang bebas”? Karena preman merasa bisa bertindak apa saja secara bebas. Tak peduli melanggar batas-batas norma dan hukum. Dalam beberapa hal kata “preman” memang bisa bermakna lain. Misalnya, “polisi berpakaian preman”, yang berarti polisi yang tidak berseragam atau polisi berpakaian sipil. Tentu makna lain lagi dengan istilah “preman berseragam”. Saya berharap operasi Pak Polisi ini tidak hanya berhenti memberantas para preman jalanan, melainkan terus digalakkan dengan memerangi fenomena premanisme. Tentu ini bukan hanya tugas Pak Polisi semata. Semua individu punya kewajiban mencegah timbulnya premanisme, lantaran begitu luasnya spektrum premanisme. Tangan polisi tak kan mampu menjangkau semuanya tanpa partisipasi masyarakat. Secara nyata premanisme tak kalah berbahaya dengan preman. Premanisme menunjuk pada sikap, ideologi, tindakan yang dilakukan seseorang layaknya perilaku preman.
Premanisme adalah sikap, tindakan yang merebut hak orang lain secara tidak sah, baik itu menyangkut hak ekonomi, sosial, budaya (ekosob), seperti hak memperoleh rasa aman, hak mendapatkan kemerdekaan, hak mendapatkan kehidupan dan penghidupan yang layak, hak untuk bekerja secara nyaman. Premanisme bisa dilakukan siapa saja, tanpa memandang status, kedudukan, pendidikan, jenis kelamin, agama. Premanisme tidak hanya dilakukan orang-orang jalanan, bertampang sangar, bertato, suka mabuk. Siapaun bisa. Orang-orang berdasi, berkulit bersih, taat beribadah, berpakaian “agamis”, pejabat, suami terhadap istri (atau sebaliknya), orangtua terhadap anak (atau sebaliknya) bahkan dilakukan oleh negara sekallipun. Faktor ekonomi, kekuasaan (politik), atau agama menjadi beberapa faktor yang mendorong aksi premanisme.
Karena menyangkut sikap, perilaku, budaya, dan keyakinan, premanisme memang lebih sulit untuk diberantas. Apalagi para pelaku premanisme kadang-kadang tidak sadar akan tindakanya sebagai bagian dari premanisme. Ini yang susah. Orang sering menyebut premanisme sebagai gray area atau wilayah abu-abu, lebih sulit teridentifikasi. Kepintaran “membungkus” dengan berbagai selimut dan keyakinan, bisa-bisa malah membelokkan fakta sebenarnya. Karena itu perlu proses dan pemahaman yang panjang untuk mengubah paradigma berpikir seseorang. Kasus eksekusi Amrozi Cs beberapa hari lalu menjadi contoh proses pembelokan fakta. Meledakkan bom adalah tindakan premanisme, karena telah mengkoyak hak orang lain. Hak untuk tidak diganggu, hak untuk hidup, hak untuk merasa aman dan nyaman. Sayangnya sebagian orang justru menganggap para bomber sebagai pahlawan. Sekali lagi : selimut…
Kalau kita mau jeli, sebenarnya begitu banyak aksi premanisme di sekitar kita. Suami menampar istri atau orangtua membentak anak, sehingga si anak ketakutan, juga bagian dari premanisme. Bukankah saat kita membentak anak, kita telah merebut hak anak untuk bebas dari rasa takut? Toh itu tidak ada bedanya dengan preman jalanan yang membentak korban kalau tak mau memberinya uang? Suami yang kawin lagi tanpa restu istri pertama juga tindakan premanisme, karena si suami telah merebut hak istri untuk tidak disakiti. Tapi sadarkah kita hal-hal “sepele” tersebut bagian dari premanisme? Kekerasan dalam berbagai manifestasinya adalah bentuk perampokan atas hak orang lain, apapun dalihnya. Sebab itu, sebagai bagian dari perang terhadap premanisme, ada baiknya kita mengaca pada pribadi kita masing-masing. Boleh jadi (entah sadar atau tidak) kita juga menjadi bagian dari premanisme…

Solo, 18 November 2008

 

Budaya Antre…

Pria itu tiba-tiba menyerobot antrean. Dia tak merasa bersalah sewaktu saya tegur. “Lho, tadi kan saya duluan yang datang?,” katanya membela diri sambil memandang tajam saya. Saya hanya diam, karena memang tak mau ribut-ribut. Beruntung customer service (CS) di sebuah outlet provider seluler itu “membela” saya. “Maaf Bapak ini yang duluan,” jelasnya sambil menunjuk ke arah saya. Si pria itu baru mau mengalah.

Siang itu saya memang mendatangi outlet provider seluler di kompleks Solo Grand Mall (SGM) Solo. Mungkin karena pas hari libur, outlet itu cukup ramai. Tiga buah kursi yang disediakan tentu saja tak cukup menampung customer. Saya berdiri cukup lama menunggu antrean. Pas giliran saya datang, pria yang sejak awal selalu menyerobot di depan saya itu langsung mau duduk di depan CS.

Kasus yang saya alami di atas sekadar contoh kecil saja. Dalam keseharian saling serobot antrean dah biasa terjadi. Pembaca pun pasti sering mengalaminya. Antreannya diserobot, atau jangan-jangan Anda yang malah menyerobot. Masalah ini seolah dianggap sepele saja. “Ah, kan cuma nyerobot antrean,” mungkin begitu pikir sebagian dari kita.

Sejatinya tak tertibnya budaya antre menjadi persoalan serius. Ini menyangkut mentalitas. Saya sering menyebut, inilah mentalitas masyarakat dunia ketiga—istilah halus untuk menyebut masyarakat “terbelakang”. Kenapa terbelakang? Rendahnya budaya antre berarti apresiasi, penghargaan atas hak orang lain juga masih rendah. Antre adalah proses menunggu giliran agar hak kita dipenuhi. Dalam antrean, di depan kita ada hak orang lain. Pun orang di belakang kita. Seseorang mesti sabar menunggu giliran.

Sayangnya sebagian di antara kita tak punya kesabaran untuk menunggu. Selalu saja ada orang yang ingin haknya segera dipenuhi, dengan segala cara. Saat antre di traffic light misalnya, saya sering melihat hal aneh. Saat lampu menyala hijau, klakson kendaraan yang di belakang selalu berbunyi bersahutan. Kenapa sih orang membunyikan klakson? Untuk memberi peringatan kalau lampu sudah hijau? Atau karena memang mereka tak sabar giliran untuk lewat?

Bukankah setiap pengendera di traffic light pasti memperhatikan lampu pengatur jalan itu? Tanpa harus diklakson pun mereka sudah tau kalau lampu menyala hijau? Kenapa mesti mengklakson yang bikin bising?

Kita memang tak sabar. Maunya hak kita ingin dipenuhi lebih dulu. Tak peduli hak-hak orang lain yang terabaikan. Meski orang sering menyebut kita masuk ke era modern, toh tak bisa dipungkiri mentalitas kita sebenarnya masih “primitif”.

Mengubah mentalitas seperti ini memang butuh pembelajaran panjang. Namun itu bukan alasan untuk tidak memulainya. Penghargaan atas hak orang lain adalah awal terwujudnya keteraturan sosial.

Mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang. Kita tidak mau kan disebut masyarakat terbelakang? Mari kita terus belajar…

Solo, 7 Januari 2010

Pungutan Liar…

Kang Karto duduk termenung, di teras rumahnya. Matanya lurus ke depan. Asap rokok terus mengepul dari mulutnya. Secangkir kopi pahit dengan setia menemaninya. Dinginnya malam tak dia hiraukan. Hatinya gelisah.  Pikirannya terus bergejolak.

Meski dia cuma lulusan SD, Kang Karto rajin membaca koran dan mengikuti pemberitaan di televisi.. Wawasannya tak kalah dengan lulusan perguruan tinggi sekalipun. Akal sehat dan nuraninya selalu mencoba mencerna setiap informasi yang dia terima. Dua hal itu, nurani dan akal sehat, yang saat ini hilang dari bangsa ini.

Ada apa gerangan Kang Karto? Rupanya dia sangat terusik dengan berita pungutan liar oleh Dinas Pendidikan Sukoharjo terhadap guru bersertifikasi. Besaran pungutan sekitar Rp 600 ribu/guru. Kasus ini tengah mendapat sorotan tajam media lokal. Isu ini terus menggelinding. Kejaksaan juga mulai mengusut kasus ini.  Murdiyanto, sang akor yang berani melaporkan kasus pungutan ini ke DPRD setempat, menjadi ikon perlawanan baru.

 Murdiyanto, seorang guru SMPN di Sukoharjo itu menjadi segelintir guru yang berani mengungkapkan kebobrokan birokrasi setempat. Keberanian itu pula yang patut diapresiasi. Bagi Kang Karto, berita pungutan ini sebenarnya tidak mengejutkan. Toh kasus seperti ini sudah berlangsung lama. Dalam berbagai lini birokrasi pemerintah, pungutan liar merebak bak gurita. Kang Karto yakin, pungutan guru bersertifikasi tidak hanya terjadi di Sukoharjo.

 Bahkan dua orang kakak Kang Karto yang juga guru berserfitikasi di Jawa Timur  mengalami kejadian serupa. Satu guru Diknas diminta setor Rp 100  ribu tiap bulan saat menerima tunjangan sertifikasi. Kalau merapel, ya tinggal mengalikan saja. Satu kakaknya lagi guru bersertifikasi dari Depag. Lebih gila lagi, departemen yang mengurusi agama itu pun mematok potongan 2% dari total tunjangan sertifikasi yang diterimanya. “Wah, kayak potongan zakat saja,” celetuk Kang Karto saat mendengarkan cerita kakaknya itu. Kedoknya tak jauh beda dengan yang terjadi di Sukoharjo. Ini menunjukkan pungutan itu bersifat sistemik. Ada alur yang mirip. Menurut cerita Kang Karto, pungutan itu disebut tidak mengikat. Tidak ada paksaan. Sekadar uang bancakan. Tidak menyetorpun tidak masalah. Begitu dalih para birokrat saat menarik uang itu. Meski disebut-sebut tak mengikat, tetap saja pungutan itu momok bagi para guru.

 Paling banter para guru cuma bisa nggerundel. Ngomong di belakang. Tak mau secara terbuka atau protes. Dalam beberapa hal ini bisa dimaklumi. Para guru dalam posisi lebih lemah ketimbang para birokrat di departemen itu. Ancaman pencabutan sertifikat guru, bahkan pecat pun acapkali mereka terima.

 Di mata Kang Karto, masih berlangsungnya pungutan ini menunjukkan birokrasi kita masih korup. Birokrat tidak menempatkan diri sebagai sosok pelayan. Setiap tugas yang dia jalankan seolah-olah itu adalah jasa baiknya. Sehingga sah saja kalau dia menarik “uang jasa” dari orang-orang yang mereka “bantu”. Para birokrat itu tidak sadar bahwa mereka sudah digaji dengan uang rakyat. Gaji itu sebagai bentuk imbalan atas kerjanya. Apapun yang dia terima di luar gaji resmi yang terkait dengan jabatannya, adalah bagian dari tindak korupsi.

 Meski sudah menggurita, praktek pungutan ini mesti diberantas. Mumpung saat ini isu-isu yang mengusik rasa keadilan masyarakat lagi hangat-hangatnya. Kasus-kasus yang selama ini tersimpan rapat dan ditutup-tutupi, mulai terkuak satu persatu. Suara publik kini bukan lagi suara di atas angin. Sudah mulai menjadi kekuatan nyata.  Pers dan internet menjadi kekuatan penekan baru. Berhentinya kasus Cicak-Buaya, Prita Mulyasari, adalah contoh betapa suara publik menjadi kekuatan dahsyat.

 Karena itu, bagi Kang Karto, di saat lembaga-lembaga resmi seperti penegak hukum dan lembaga perwakilan rakyat sedang sekarat, satu-satunya harapan adalah media massa. Kang Karto makin yakin media menjadi harapan terakhir terciptanya birokrasi bersih. Terciptanya rasa keadilan di masyarakat. Yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian membongkar kebusukan birokrasi yang sudah puluhan tahun bercokol itu. Tak mudah memang. Tapi langkah ini meski dilakukan. Dibutuhkan orang-orang pemberani seperti Pak Guru Murdiyanto.

 Masalahnya, berapa orang sih di negeri ini orang-orang yang bermental pemberani seperti Murdiyanto? Yang berani mengungkap kebobrokan birokrasi pemerintah? Tanpa rasa takut? Kang Karto tak bisa menjawab….

 Matanya mulai mengantuk. Diseruputnya sisa-sisa kopi yang sudah dingin, hingga tetes terakhir. Ia pun pergi tidur. Terlelap meninggalkan beribu tanya….

 Solo, 01 Februari 2010

Demonstran, Apa sih yang Anda Cari?

Sopir taksi itu langsung ngomel begitu melihat metromini yang membawa demonstran lewat di jalanan Ibu Kota, beberapa hari lalu. Agaknya, sang sopir begitu membenci demonstrasi. Tiap hari, katanya, di Jakarta tak pernah luput aksi demonstrasi. Bahkan dalam waktu bersamaan aksi demo bisa terjadi di berbagai tempat. 

 Kata Pak Sopir, demontsrasi sering menyebabkan kemacetan. Jangankan ada demo yang melibatkan massa banyak, dalam kondisi normal pun macet menjadi realitas sehari-hari warga Jakarta. Sebagai orang yang mencari penghidupan di jalanan, sopir taksi tentu merasakan betul dampaknya. “Saya ini orang kecil, mbok ya jangan dibikin susah,” katanya terus mengomel. Buat setoran armada taksi Rp 150.000/hari saja, dia sering nombok. Praktis tak ada uang yang dibawa ke rumah. Dia punya anak istri yang butuh makan. Pernah dalam sehari tak ada penumpang sama sekali. Gara-garanya Jakarta diguncang aksi demo besar-besaran. Wajar jika dia begitu antipati terhadap demonstrasi…

Keluhan sopir taksi tersebut barangkali perlu menjadi renungan bersama. Saya yakin bukan hanya sopir taksi saja yang merasakan dampak langsung demonstrasi. Banyak anggota masyarakat lain yang merasakan hal sama. Terlebih banyak jika demo berakhir kericuhan. Siapa lagi yang rugi kalau bukan masyarakat.

Sejatinya, demonstrasi adalah bentuk ekspresi pendapat publik yang sah. Bahkan dijamin undang-undang jika dilaksanakan secara benar.

Demo menjadi salah satu parameter pendapat publik. Makin banyak orang yang demo, bisa menjadi menjadi salah satu indikator banyaknya anggota masyarakat yang sepakat atau tidak sepakat terhadap satu masalah. Meski saat ini mulai populer jajak pendapat [sebagai bentuk ekspresi pendapat publik yang lebih bisa dipertanggungjawabkan secara akademis], demo masih menjadi pilihan penting sebagai alat penekan. Demo masih diyakini memiliki daya tekan lebih ampuh ketimbang ekspresi pendapat publik lain.

Sayangnya ekspresi pendapat publik melalui demonstrasi sangat gampang dimanipulasi. Orang yang punya kepentingan tertentu, mudah sekali mengerahkan orang untuk demo. Asal ada duit, demo setiap saat bisa dilaksanakan. Tak heran, dalam beberapa kasus, orang-orang bayaran untuk demo sering ditemukan. Orang datang ikut demo bukan atas panggilan menyuarakan pendapatnya, tapi demi memeroleh sesuap nasi.  Mereka begitu semangat berorasi, meneriakkan yel-yel, tapi sebenarnya mereka tak tahu apa-apa tentang masalah yang sedang mereka demo.

Wajar publik sering dibuat sinis dengan aksi demontrasi. Meski saya akui, banyak pula demo yang benar-benar murni menyuarakan pendapat publik. Tapi berapa sih aksi murni seperti ini? Mungkin jumlahnya tak banyak. Di sisi lain, aksi demo sering tak memperhatikan kesantunan. Seenaknya saja memblokir jalan, membakar ban di tengah jalan. Ulah mereka tentu mengganggu para pengguna jalan. Apakah mereka tidak sadar pengguna jalan juga harus dihormati?

Ironis memang. Demonstran sering membawa nama “rakyat” dalam tuntutannya. Mereka sering meneriakkan demokratisasi, keadilan, kesetaraan, namun entah mereka sadari atau tidak, tindakan mereka telah menciderai nilai-nilai yang mereka perjuangankan. Memperjuangkan rakyat, tapi mengganggu rakyat pengguna jalan. Memperjuangkan keadilan, demokrasi, tapi mereka bersikap tak demokratis dalam berdemo. Inkonsistensi. Hal ini pula yang membuat, paling tidak saya sendiri, tak lagi percaya dengan aksi demo.

Sudah saatnya kita perlu mengembalikan demo ke ruhnya yang paling dasar, sebagai bentuk ekspresi pendapat publik  yang bisa dipertanggungjawabkan. Kita tidak ingin aksi demonstrasi justru mengorbankan rakyat kecil, seperti sopir taksi tadi….

 Solo, 6 Maret 2010

Generasi Muda, Benih Radikalisme?

Temuan penelitian Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) tak begitu mengejutkan saya. Penelitian yang dilakukan Oktober 2010-Januari 2011 ini menunjukkan generasi muda cenderung bersikap radikal dalam kehidupan keagamaan. Mereka umumnya menoleransi aksi kekerasan, entah pengeboman, penyegelan, perusakan rumah atau fasilitas ibadah milik aliran keagamaan lain.

sejak awal saya berpendapat benih-benuih radikalisme bersemai sejak generasi muda. Mereka adalah produk pendidikan yang menafikan toleransi, miskin misi perdamaian, meminimalisir sikap memahami perbedaan. Namun hasil survei ini–meski hasilnya masih bisa diperdebatkan–menunjukkan gerakan radikalisme tidak akan hilang dalam waktu dekat. Mata rantai radikalisme masih akan panjang. Sebab, generasi muda dan para pelajar sebagai leader bangsa ke depan saja sikapnya seperti ini. Aksi kekerasan, perusakan rumah ibadah, penyerangan terhadap pihak lain yang berbeda pemahaman/keyakinan, bahkan peledakan bom masih akan menjadi bagian sehari-hari.

Semula saya berharap mata rantai radikalisme akan putus dengan lahirnya generasi baru. Hasil penelitian ini membuat pesimistis. Bahwa gerakan radikalisme masih akan menjadi bagian dari republik ini. Entah sampai kapan….

Kaum muda adalah produk proses. Entah proses belajar mengajar di bangku sekolah maupun proses interaksinya dengan lingkungan. Bila sekolah tak mengajarkan nilai-nilai cinta kasih, lingkungan tak tak memberi ruang untuk belajar memahami perbedaan, bukan hal aneh generasi muda akan bersikap fundamentalis. Apalagi kondisi sosial-ekonomi sangat mendukung.

Lantas kepada siapa kita berharap perubahan? Pelajaran moral? pelajaran agama? Ah,.saya tak terlalu berharap. Saya malah curiga. justru mata pelajaran agama ini yang mendorong orang bersikap keras. Bukan agamanya yang keliru, tapi cara pengajaran nilai-nilai agama yang tidak pas.

Saya tidak akan mencontohkan orang lain. Saya akan bercerita tentang pengalaman pribadi. Awalnya pemahaman saya tidak jauh beda dengan anak-anak muda yang menjadi obyek penelitian LaKIP. Radikal. Saya senang kalau ada aksi kekerasan yang mengatasnamakan Islam. Apalagi kalau aksi itu dilandasi motivasi “jihad”. Saya begitu bangga saat candi Borobudur diledakkan. Saya merasa makin beriman saat kantor tabloid Monitor dirusak karena menurunkan hasil angket yang dianggap melecehkan Nabi Muhammad. Saya sangat membenci Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang saat itu terkesan membela Monitor dengan mengecam aksi perusakan. Saya juga gemar membaca tabloid Ar-Risalah (tabloid radikal dan sering menyerang Pancasila). Beruntung saja saya tidak direkrut jadi teroris…

Memahami perbedaan

Saya sering merenung, kenapa sikap saya seperti itu? Apa yang salah dari kehidupan saya? Mungkin saya adalah korban proses. Korban sistem pendidikan yang tidak ramah terhadap kebinekaan. Selama saya belajar di madrasah (saya menamatkan SD-SMA di madrasah) saya tidak pernah diajari bagaimana memahami perbedaan. Saya tidak pernah dikasih tahu bahwa kekerasan–dalam berbagai manifestasinya–bertentangan dengan agama. Pelajaran kitab suci tak lebih dari hafalan ayat dan terjemahannya. Saya tidak bisa menangkap substansi ajaran kitab suci. Pelajaran sejarah Islam lebih banyak bercerita tentang peperangan semasa Nabi ketimbang membahas misi perdamaian Muhammad.

Saya tidak tahu persis, apakah model pembelajaran agama di sekolah saat ini masih seperti saat saya masih sekolah. Tapi saya yakin tidak jauh berbeda. Buktinya masih melahirkan generasi-generasi fundamentalis. Di Solo, buku pelajaran agama Islam dengan pendekatan perdamaian justru dikecam ramai-ramai dan tidak boleh diedarkan. Di sekolah tertentu tidak meliburkan proses belajar mengajar meski tanggal merah hanya karena hari keagamaan agama lain. Ini kan sama saja mengajarkan murid untuk tidak menghargai, menghormati agama lain. Kebijakan sekolah seperti ini yang melahirkan sikap intoleransi bagi anak didik.

Beruntung paradigma keagamaan saya berubah setelah berkenalan dengan berbagai pemikiran keagamaan. Mulai terbuka dengan perbedaan. Mulai memahami keragaman. Saya menyadari kekeliruan mind set saya dalam memahami agama. Dan banyak tokoh besar lain yang bertransformasi dari fundamentalis menjadi pluralis setelah berkenalan dengan pemikiran tertentu. Ahmad Syafii Maarif –seperti diceritakan di biografinya “Titik-titik kisar dalam kehidupanku”–berubah pikiran setelah berguru kepada Prof Fazlur Rahman di Universitas Chicago AS. Demikian pula Jalaluddin Rahmat,  berubah setelah melalui proses panjang bergelut dengan dunia pemikiran…

Beruntung saya “bertaubat”. Demikian juga tokoh-tokoh lain. Semata-mata setelah berdialektika dengan pemikiran keagamaan yang beragama. Sementara, banyak orang yang tak mengalami kesempatan ini. Ya, mereka terjebak dalam paradigma pemikiran fundamentalis selamanya…

Nah, temuan survei LaKIP ini menjadi tamparan dunia pendidikan. kuncinya merombak dan merekonstruksi kembali pengajaran di sekolah, khususnya mata pelajaran agama. Pelajaran agama mesti disampaikan dengan semangat perdamaian dan dalam konteks kebangsaan yang plural. Ini semata-mata untuk memutus mata rantai radikalisme…

Solo, 29 April 2011