Membumikan Politik Profetik

Saya tidak bermaksud berutopia bila dalam esai ini mewacanakan kembali politik profetik. Dalam ranah wacana, politik profetik sejatinya bukan isu baru. Kita bisa banyak menemukan banyak artikel yang membahas tema ini.

Di tengah maraknya praksis politik yang kian kumuh di negeri ini, wacana politik profetik menemukan relevasi untuk terus didorong. Ide tentang politik profetik seperti menebar embun di tengah padang pasir: terasa menyejukkan.

Paling tidak paradigma politik profetik akan menjadi narasi tandingan atau antitesis atas narasi dan praktik politik yang kian kehilangan arah. Ide dasar politik profetik sejatinya mengadopsi gagasan cendekiawan Kuntowijoyo tentang perlunya membangun ilmu sosial profetik.

Melalui karyanya, Paradigma Islam, Interpretasi untuk Aksi (2008), Kuntowijoyo menguraikan perspektifnya tentang ilmu sosial profetik itu.  Ia mengkritik ilmu-ilmu sosial yang hanya berhenti saat menjelaskan fenomena-fenomena sosial.

Tugas  ilmu sosial sejatinya tidak hanya menjelaskan, tapi juga menstransformasikannya ke dalam perubahan. Ilmu sosial profetik yang dia sodorkan untuk membuat perubahan berdasarkan cita-cita etik dan profetik tertentu.

Cita-cita perubahan itu didasarkan pada tiga prinsip: humanisasi, liberasi, dan transendensi. Humanisasi adalah memanusiakan manusia karena proses dehumanisasi di masyarakat industrial terjadi dan menempatkan manusia sebagai bagian dari masyarakat abstrak tanpa wajah kemanusiaan.

Liberasi adalah membebaskan manusia dari belenggu-belenggu yang diciptakan sendiri, seperti kekejaman kemiskinan, keangkuhan teknologi, pemerasan, yang kemudian menyatu dengan mereka yang terpinggirkan di tengah-tengah raksasa ekonomi yang membelenggu.

Sedangkan tujuan transendensi adalah menambahkan dimensi transenden dalam kebudayaan. Transendental sebagai bagian yang sah dari fitrah kemanusiaan. ”Kita ingin merasakan dunia ini sebagai rahmat Tuhan,” kata Kuntowijoyo dalam bukunya itu.

Politik profetik sejatinya sebangun dengan konsep Kuntowijoyo itu. Bahwa paradigma politik bukan sekadar urusan kekuasaan seperti yang selama ini kita pahami, melainkan ada sesuatu yang transendental, terkait nilai-nilai adiluhung kenabian.

Muhammad Nur melalui artikel Rekonstruksi Epistemologi Politik: Dari Humanistik ke Profetik di Jurnal Asy-Syirah (jurnal ilmu syariat dan hukum)  Volume 48 Nomor 1 Tahun 2014 mengemukakan filosofi profetik sejatinya muncul dari kritik atas kecenderungan ilmu sosial yang kian positivistik.

Positivisme muncul saat prosedur-prosedur ilmu alam diadopsi dalam ilmu sosial sehingga fenomena sosial tidak lagi dianggap sebagai produk kegiatan manusia tapi sebagai sesuatu peristiwa alam.  Gejala sosial diterima apa adanya, bebas nilai.

Di artikel itu, Muhammad Nur menulis bahwa politik profetik juga bisa menjadi narasi tandingan terhadap filsafat politik barat yang bercita rasa humanis an sich.  Kerja politik berasal dari manusia, oleh manusia, dan untuk manusia.

Politik profetik mewacanakan konsep lain. Politik tidak sekadar urusan manusia, tapi sebagai perwujudan nilai-nilai ketuhanan. Politik profetik bertumpu pada humanisme yang transenden, politik yang memberi rahmat kepada semua (rahmatan lil alamin).

Formalisme

Dari sisi konsep, politik profetik sungguh indah. Memberi tawaran lain dari praktik politik yang bebas nilai itu. Berpolitik tidak semata-mata urusan perebutan kekuasaan yang diatur oleh mekanisme yang disepakati.

Berpolitik punya misi seperti yang diemban para nabi. Sungguh menyedihkan bila wacana politik profetik ini kian terpinggirkan dalam budaya politik di Indonesia.

Praktis tak ada tokoh politik yang (minimal) mewacanakan kerinduan akan politik yang bermisi ketuhanan, seperti membangun kemaslahatan bersama, kemakmuran, membebaskan diri dari eksploitasi, menebar kasih sayang tanpa mengenal sekat identitas.

Alih-alih membumikan politik yang bermartabat, praktik politik di Indonesia justru diwarnai kian kentalnya politik identitas dan formalisme agama. Menguatnya sentimen politik identitas acap kali muncul dari ekspoitasi sistem keyakinan yang dipaksa masuk dalam ranah politik.

Secara paradigmatik, politik identitas bukan menjadi bagian dari politik profetik. Paradigma profetik bertumpu pada nilai-nilai, bukan pada formalisme (simbol) yang kadang mengaburkan substansi.

Kalau saya meminjam perspektif Bassam Tibi, guru besar politik di Jerman, formalisme agama bukan bagian dari agama, melainkan ”politik  yang diagamaisasikan.” Formalisme agama dalam ranah politik sejatinya justru merendahkan agama.

Agama yang agung itu kemudian jadi sekadar komoditas dalam pemasaran politik (political marketing). Politik identitas bukan pula perwujutan politik yang transenden, tapi sebaliknya, politik yang dekaden (mundur, merosot).

Keringnya praktik politik yang transenden itu bisa kita lihat dalam laku politikus—dan para pengikutnya. Kebenaran dalam politik bukan lagi dilandaskan pada kebenaran hakiki, lahir dari cara berpikir yang sistematis, melainkan kebenaran berdasarkan perspektif kepentingan.

Politikus begitu mudah berubah sikap, mengubah sudut pandang, hanya karena kepentingan yang berubah. Mereka beretorika politik itu dinamis, padahal hakikatnya adalah mencla-mencle .

Demokrasi bukan lagi sebagai mekanisme politik yang menggembirakan, tapi justru membikin stres sebagian warga ini.  Segelintir elite politik, ketua partai politik  yang menjadi penentu kebijakan, seperti berada dalam zona nyaman, menikmati situasi yang boleh jadi menyenangkan bagi mereka.

Situasi itu sejatinya membikin ”mual” mereka yang berhati nurani. Protes keras rakyat atas terbentuknya Panitia Khusus Hak Angket DPR untuk Komisi Pemberantasan Korupsi dianggap angin lalu. Mereka bekerja lepas dari mandat rakyat yang memilih mereka.  Mereka sebenarnya mewakili siapa?

Kondisi itu pula yang menyebabkan praktik dan budaya politik di Indonesia nyaris tanpa kemajuan. Dalam beberapa indikator malah menunjukkan kemunduran. Periodisasi sejarah (dalam perspektif Kuntowijoyo) yang mestinya kita sudah masuk era ilmu, era berkemajuan, tapi kita malah kembali lagi ke era ideologi kekuasaan yang masih berdebat tentang bentuk negara.

Bidang-bidang lain (marketing, misalnya) sangat cepat berubah, makin kreatif mengikuti perubahan lingkungan, perubahan teknologi, dan perubahan perilaku konsumen, sementara praktik dan budaya politik kita justru resisten terhadap ide-ide baru.

Saya masih bimbang, apakah dalam lanskap politik di negeri ini masih menyisakan sedikit ruang bagi lahirnya politik profetik, politik berperadaban, berkeadaban, dan  politik yang menebar rahmat itu. Mari bertanya pada nurani kita masing-masing.

 

Keterangan :

Artikel ini pernah dimuat di Harian Solopos, edisi Senin, 17 Juli 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Sepotong Kenangan tentang Sang Calon Penghuni Istana Negara

Medio Oktober 1997 menjadi awal perkenalan saya dengan Joko Widodo. Pertemuan dengan Jokowi—begitu dia akrab dipanggil—terjadi secara tak sengaja. Sebagai reporter baru di bidang Ekonomi-Bisnis Harian Solopos, saat itu saya kebingungan mencari berita. Koleksi narasumber terbatas. Saya juga belum mampu mengelola isu secara baik. Saat saya bertemu Jokowi, Solopos belum genap berumur satu bulan sejak terbit pada 19 September 1997.

Nah, saat naik bus kota melewati kompleks Perkampungan Industri Kecil (PIK) di Jl. Ahmad Yani, Pabelan, Sukoharjo, tiba-tiba saya kepikiran untuk masuk ke kompleks tersebut. Saya penasaran, apa sebenarnya aktivitas di komples PIK? Siapa tahu ada berita yang bisa saya tulis.

Setelah mengetuk pintu di kantor kompleks itu, sosok pria kurus, berkacamata, berkaus oblong warna hijau, bercelana jin muncul dari balik pintu menyambut kehadiran saya. Pria itu kemudian mengenalkan diri, Joko Widodo, Ketua Warsi (Warung Sistem Informasi Bisnis) sekaligus eksportir mebel Rakabu yang pabriknya berada di kompleks PIK pula.

Penampilannya yang sederhana menyebabkan saya salah sangka. Semula saya mengira dia adalah karyawan di kompleks itu. Maklum, Jokowi belum terjun ke dunia politik sehingga nama dan wajahnya belum banyak dikenal publik.
Perbincangan saya dengan Jokowi membahas seputar posisinya sebagai Ketua Warsi serta probematika eksportir mebel dalam situasi krisis ekonomi. Gaya bicaranya tenang dan tidak meledak-ledak. Ia juga ramah melayani setiap pertanyaan yang saya ajukan. Gaya Jokowi itu tidak berubah saat menjadi orang penting di negeri ini. Di balik kesederhanaannya, saya menilai Jokowi adalah pengusaha yang berpikiran maju. Sebagai Ketua Warsi, dia begitu akrab dengan Internet, di saat banyak orang—termasuk saya—yang buta terhadap jaringan informasi di dunia maya ini.

Warsi adalah sebuah lembaga yang bertugas menyediakan informasi dan data bagi industri kecil khususnya tentang peluang ekspor ke luar negeri yang dikelola oleh Departemen Perindustrian (Depperindag) Kabupaten Sukoharjo. Warsi didukung sistem jaringan informasi baik dari dalam negeri maupun mancara negara yang bisa diakses melalui jaringan komputer. “Saya biasa berkomunikasi dengan buyer di luar negeri melalui komputer ini,” ujar Jokowi sambil menunjuk personal computer (PC) yang ada di depannya.
Jokowi mengatakan hampir semua informasi peluang bisnis ekspor industri kecil, baik mebel, garmen, maupun kerajinan tangan tersedia di Warsi. Pengusaha kecil tinggal memanfaatkan data dan informasi yang tersedia untuk berhubungan dengan buyer (pembeli). Bila industri kecil/pengrajin kesulitan maka pihak Warsi yang akan menjadi mediatornya. Sayangnya, kata Jokowi, tak banyak kalangan industri kecil yang memanfaatkannya. Padahal apabila informasi dan data dari Warsi ini bisa dimanfaatkan, akan sangat besar manfaatnya.

Setelah mengenal visi dia untuk memajukan industri kecil, saya menyadari narasumber yang saya hadapi ini bukan orang sembarangan. Selain berwawasan luas, dia punya komitmen kuat untuk membela usaha kecil dan mikro.

Eksportir “Kaki Lima”

Pada wawancara dengan Jokowi saya juga menyinggung soal problematika sebagai eksportir mebel dalam situasi krisis. Pada Oktober 1997 krisis ekonomi melanda Indonesia. Nilai rupiah terpuruk atas dolar AS. Saat harga dolar melonjak sebenarnya merupakan saat tepat bagi eksportir seperti Jokowi untuk meraup keuntungan. Namun peluang meningkatkan ekspor itu tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Kebijakan tight money policy (TMP) atau kebijakan uang ketat yang dibuat pemerintah sangat mengganggu. Suku bunga perbankan melambung. Jokowi mengaku kesulitan finansial untuk bisa memenuhi permintaan ekspor yang cukup banyak. “Mau pinjam bunga tinggi, tidak pinjam finansial juga terbatas,” keluhnya.

Padahal, kata Jokowi, untuk meningkatkan kapasitas ekspor dia membutuhkan dana yang tidak sedikit. Bagi eksportir kecil seperti dirinya, TMP menjadi kendala untuk memeroleh pinjaman dari bank. Saat itu Jokowi meminta pemerintah memberikan jalan keluar. “Mestinya pemerintah tidak hanya menganjurkan meningkatkan ekspor tapi juga memberi jalan keluar,” pinta Jokowi kepada pemerintah.
Pada 21 Maret 1998 Jokowi menelepon saya untuk bertemu. Jokowi mengeluh soal kebijakan perbankan yang menghentikan fasilitas diskonto L/C (Letter of Credit). Tanpa fasilitas ini eksportir harus menunggu pembayaran ekspor dalam waktu dua hingga satu bulan guna menunggu negosiasi dengan bank luar negeri. Kebijakan bank devisa ini bagi Jokowi sangat mengganggu aktivitas perputaran uang di pabrik mebelnya. Bagi eksportir besar, kebijakan itu tidak jadi masalah. “Namun hal itu sangat memberatkan bagi ekportir ‘kaki lima’ yang cadangan dananya mepet,” ujarnya. Belum lagi eksportir dihadapkan masalah lain seperti naiknya harga bahan pendukung serta sulitnya menemukan kontainer kosong.

Pertemuan saya dengan Jokowi terasa istimewa. Sungguh saya tidak menyangka narasumber yang saya temukan tak sengaja 17 tahun lalu itu, Selasa (22/7), dikukuhkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pemenang Pilpres 2014. Pada 20 Oktober mendatang Jokowi akan dilantik menjadi Presiden ke-7 Republik Indonesia.
Saya berharap saat menjadi presiden mendatang, tak sepantasnya Jokowi mengeluh, seperti kebiasaan presiden lainnya. Saatnya bagi Jokowi untuk mendengarkan keluhan rakyat. Sebagai pengusaha yang berangkat dari nol, Jokowi bisa merasakan betapa susahnya membangun industri kecil dalam situasi yang serba terbatas. Kondisi yang sama dirasakan jutaan rakyat dan para usahawan kecil lainnya.

Jokowi juga tak perlu lagi meminta kepada pemerintah untuk memerhatikan orang-orang kecil seperti sebelumnya. Karena tongkat pucuk pemerintahan sebentar lagi ada di tanganmu. Kini saatnya membantu mereka yang berada dalam kesulitan.

Selamat bekerja, Mas Jokowi…

(Dimuat di Solopos edisi 23 Juli 2014)

Politik Pencitraan, Mengapa Tidak?

Pencitraan. Ya , kata ini begitu populer. Di dunia politik di Indonesia, pencitraan cenderung dimaknai secara negatif. Begitu langkah seorang politisi diberi cap “pencitraan” oleh lawan politiknya, seolah-olah apa yang dilakukan sang tokoh menjadi tak berarti. Tapi, benarkah pencitraan itu makhluk haram di dunia politik?

Bila Anda berbisnis dan Anda memiliki produk yang Anda nilai bagus, namun Anda tidak pernah melakukan strategi promosi dengan membuat pencitraan terhadap produk Anda, apakah produk Anda bisa laku di pasar? Secara teori, kecil kemungkinan produk Anda diterima pasar, karena Anda tidak melakukan prinsip-prinsip pemasaran dalam bisnis.

Demikian pula bila Anda berminat untuk menjadi kandidat pejabat publik, entah jadi walikota/bupati, gubernur maupun presiden, apakah Anda akan terpilih bila Anda tidak melakukan politik pencitraan diri Anda? Bagaimana publik bisa tahu tentang visi-misi, program, figur dan kepemimpinan Anda? Secara teori, kecil kemungkinan Anda akan terpilih karena Anda tidak melakukan politik pencitraan dan pemasaran politik.

Prinsipnya, dunia bisnis dan dunia politik mempunyai persamaan, karena keduanya melakukan prinsip pemasaran dalam menjalankannya. Pemasaran, menurut Philip Kotleradalah proses sosial dan manajerial dengan mana seseorang atau kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan pertukaran produk dan nilai (Danang Sunyoto, 2012). Jadi, pengertian pemasaran ini tidak secara khusus membahas pemasaran bisnis. Di dalamnya juga mencakup pemasaran politik. Persamaan pemasaran politik dan pemasaran bisnis, misalnya, pemasaran bisnis dan politik mempunyai prinsip marketing mix (bauran pemasaran) yang sama, yakni 4 P (product, promotion, price, place). Produk, jenis dan strategi yang masuk dalam bauran pemasaran dan bauran promosi saja yang membedakan keduanya.

Produk dalam pemasaran bisnis umumnya adalah barang dan jasa. Sedangkan dalam pemasaran politik, produknya bisa policy (kebijakan), person (figur sang kandidat), party (visi, misi, program partai yang mencalonkan), serta presentation (medium komunikasi atau konteks simbolis).

Agar bisa dikenal masyarakat, tidak bisa tidak, sang kandidat dituntut melakukan strategi politik pencitraan melalui program-progam promotion. Di dunia bisnis, promosi bisa dilakukan dengan iklan, penjualan langsung, promosi penjualan, maupun publisitas. Nah, di dunia politik, umumnya strategi politik pencitraan dilakukan dengan dua cara, yakni iklan dan publisitas. Iklan bisa melalui media massa (cetak, elektronik maupun online) maupun melalui media-media lain, seperti baliho. Sedangkan publisitas adalah pencitraan dengan memanfaatkan media massa. Sang kandidat bisa melakukan press release, jumpa pers, atau membuat aktivitas yang menarik sehingga bisa menjadi konsumsi pers.

Pencitraan melalui publisitas lebih murah dan efisien tapi berdampak luar biasa. Apalagi bila apa yang dilakukan sang tokoh menarik perhatian media massa. Publik akan lebih percaya dengan berita karena lebih mendekati realitas dibanding iklan yang hanya “sandiwara” saja. Jokowi, misalnya, melambung namanya karena strategi publisitas ini. Bandingkan dengan tokoh lain, seperti Aburizal Bakrie (ical) maupun Prabowo Subianto yang harus mengeluarkan dana besar untuk pencitraan melalui iklan. Hasilnya pun belum tentu efektif dan dipercaya publik. Ical gagal menjadi capres padahal telah melakukan “serangan udara” besar-besaran melalui iklan di grup medianya.

Bagi kandidat incumbent atau kandidat yang saat ini sudah menduduki jabatan publik, bentuk pencitraan politik lebih mudah lagi, karena kandidat ini sudah punya rekam jejak. Apalagi jika sang kandidat kreatif dengan “memanfaatkan” media untuk mengkomunikasikan visi, misi, program kepada publik. Sang kandidat bisa melakukan pencitraan politik sambil bekerja. Misalnya dengan berkunjung ke daerah, menemui masyarakat, blusukan, dsb. Apalagi jika si kandidat mempunya kinerja yang bagus. Para pengamat sering mengatakan, prestasi selama menjabat adalah “iklan gratis” bagi pejabat petahana. Karena itu pejabat petahana cenderung punya peluang besar untuk menang ketimbang kandidat penantang.

Jadi , pencitraan di dunia politik itu sesuatu yang wajar dan bahkan harus dilakukan oleh seorang kandidat pejabat publik. Menurut saya, malah aneh bila sang kandidat tak melakukan pencitraan politik. Pencitraan politik baru bermasalah manakala hal itu tidak diiringi oleh kinerja sang pejabat. Jadi pencitraan itu baik atau buruk baru bisa dinilai setelah sang politisi itu menduduki jabatan sehingga bisa diukur kinerjanya. Kalau sama-sama dalam tahap “calon”, tentu tak bisa diukur kinerjanya. Paling banter kita hanya bisa membandingkan antara pencitraan dan tingkat kepercayaan (trust) publik. Sebab tidak semua pencitraan berhasil menggaet simpati publik sebagaimana yang diharapkan.

Jika Anda sakit batuk dan Anda memutuskan mengkonsumsi obat batuk merek “A” yang dicitrakan sebagai obat yang manjur dan andal, namun setelah Anda minum obat tersebut sesuai dosis yang diaturternyata batuk Anda tidak sembuh, lantas apa yang Anda rasakan? Kecewa? Kekecewaan Anda wajar karena kinerja obat merek “A” itu tidak sesuai dengan pencitraan yang dilakukan si pemegang merek.

Belum Bisa Mengukur

Dalam konteks kampanye pemilihan presiden 2014 ini, kita belum bisa mengukur kinerja kedua capres, baik Prabowo Subiantomaupun pasangan Joko Widodo Kedua pasangan ini dalam posisi sama, yakni pada tahap pencitraan politik, baik melalui iklan maupun melalui pemberitaan di media massa. Maka sungguh aneh bila tim sukses Prabowo-Hatta menuding Jokowi-JK tengah membuat pencitraan (dalam makna negatif) saat mengangkat isu Palestina dalam debat capres. Biar fair, “tuduhan” pencitraan itu juga seharusnya dialamatkan ke kubu Prabowo-Hatta. Ketika Prabowo berulangkali siap menjadi “tukang tambal” kebocoran negara yang nilainya triliunan rupiah, itu juga bagian dari politik pencitraan. Iklan-iklan politik yang disiarkan Probowo sejak menjelang pemilu 2009 hingga sekarang ini juga bagian dari pencitraan.

Para politisi bisa meniru pencitraan merek pada marketing bisnis. Ada kode etik yang melarang produk atau merek tertentu menyerang merek kompetitornya. Pemegang merek boleh menampilkan keunggulan produknya tapi tak boleh menyerang kekurangan produk pesaing, apalagi dengan melakukan kampanye hitam. Bandingkan dengan apa yang dilakukan para politisi. Mereka rajin menyerang kekurangan, bahkan sering diwarnai dengan menebar fitnah, kampanye hitam kepada lawan politiknya demi meraih kemenangan.

Meski belum pernah jadi presiden, Jokowi pernah menduduki jabatan publik sebagai Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta. Paling tidak kineja saat menjadi walikota dan gubernur ini bisa menjadi pembanding antara pencitraan dengan kinerja Jokowi. Apakah sebanding? Saya tidak ingin mengurai dalam tulisan ini. Silakan dinilai sendiri…

Kendati posisinya berbeda, dari aspek kepemimpinan dan manajemen, menahkodai tingkat kota, provinsi maupun negara secara prinsip sama. Hanya lingkup dan tingkat kompleksitas pemerintahan negara yang jauh lebih luas dan rumit. Bila seseorang dinilai punya kinerja yang bagus di level lebih kecil, maka manajemen dan kepemimpinannya bisa diaplikasikan di tingkat pemerintahan negara. Secara teori, manajemen dan kepemimpinan organisasi itu sama, baik dalam lingkup kecil maupun besar.

Jadi, masihkah Anda akan menggunakan mantra “pencitraan” untuk membungkam lawan-lawan politik Anda? Sebaiknya Anda berpikir ulang…

 

Solo, 30 Juni 2014

Dahulukan Tabayun, Hentikan Fitnah….

Seorang kawan mengunggah tautan di media sosial facebook yang berisi ulasan mengenai gaya hidup seorang istri tokoh politik yang saat ini sedang menjadi pusat perhatian banyak orang. Menurut tulisan itu, si suami selama ini dicitrakan sebagai tokoh politik yang sederhana, apa adanya, tak mau bermewah-mewah dan suka blusukan.

Sementara, kata tulisan itu, si istri suka hidup bermewah-mewah, memakai tas yang harganya jutaan. Si istri juga pernah menjadi pengurus sebuah organisasi yang disebut-sebut berhubungan dengan Yahudi dan gerakan zinonisme. Sungguh kontras kehidupannya dengan sang suami.

Setelah kawan itu mengunggah tautan tulisan, muncul beberapa tanggapan.Satu di antaranya menyebut informasi itu sebagai “fitnah”. Namun si peng-upload menanggapi yang seolah-olah ingin meyakinkan bahwa tulisan itu benar karena bersumber dari mantan tim sukses saat si tokoh politik saat masih menjabat walikota. “Bener ora info ini (Benar tidak informasi ini)?,” kata si uploader.

Nah, dari contoh tulisan di atas, menurut saya ada logika yang sangat bertolak belakang. Pertama, si pengunggah berani menautkan sebuah tulisan dan kemudian dia bersikap yang “mendukung” kebenaran isi tautan. Kalau kita memakai prinsip teori ilmu komunikasi, ketika seseorang menyebarkan pesan kepada orang lain, maka dia pasti berniat untuk memengaruhi orang lain sesuai yang diharapkan. Karena esensi komunikasi massa adalah effect yang diinginkan dari audiens. Kedua, hal yang menurut saya sangat aneh, di sisi lain pada awalnya dia bersikap “mendukung”, tapi di belakang ternyata dia masih ragu dan bertanya benar tidaknya informasi itu. Saya jadi heran, “Lha kalau memang belum yakin kebenaran informasi itu, lantas mengapa Anda berani bersikap dan kemudian menyebarkan informasi itu kepada orang lain.”? Sungguh logika yang tidak bisa saya terima. Berarti dia bersikap berdasarkan informasi yang justru dia dipertanyakan kesahihannya.

Kasus di atas hanya salah satu contoh saja. Saya sering menemui model orang seperti kawan saya tadi, apalagi pas musim pemilu presiden seperti sekarang ini. Begitu banyak informasi mengenai capres-cawapres berseliweran, di media sosial broadcast via BBM maupun SMS. Dalam situasi demikian, perlu kehati-hatian ekstra untuk mencerna setiap informasi yang datang.

Menurut saya, ada satu prinsip penting yang diabaikan kawan saya saat mengunggah tulisan itu, yakni verifikasi maupun klarifikasi. Kewajiban verifikasi menjadi keharusan di dunia informasi. Tokoh pers, Bill Covach dalam Sembilan Elemen Jurnalisme-nya menyebut Esensi Jurnalisme adalah disiplinverifikasi. Covach menempatkan verifikasi pada elemen ketiga. Tanpa kewajiban verifikasi, dunia informasi akan menjadi suatu yang sangat mengerikan.Bayangkan kalau setiap orang bisa membuat dan menyebarkan informasi apa saja sesuai kehendak dan kepentingannya. Kita jadi susah membedakan mana data dan mana fitnah, meski keduanya sangat jelas perbedaannya. Menurut Kamus BesarBahasa Indonesia (KBBI), data adalah keterangan yang benar dan nyata. Keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian atau analisis. Sedangkan fitnah adalah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yangdisebarkan dengan maksud menjelekkan orang (seperti menodai nama baik,merugikan kehormatan orang).

Tabayun

Dalam bahasa agama, verifikasi itu setara pengertiannya dengan tabayun. Dalam KBBI, tabayun adalah pemahaman, penjelasan. Kitab suci Alquran memerintahkan umatnya untuk bertabayun, baik yang tertuang dalam Surat An-Nisa (4) : 94 maupun Surat Al-Hujarat (49) : 6.

Di sebuah blog marzanianwar.wordpress.com, menuliskan, pengertian tabayyun pada surat An-Nisa bisa dilihat antara lain dalam Tafsir Al-Quran Departemen Agama tahun 2004. Kata itu merupakan fiil amr (kata perintah) untuk jamak, dari kata kerja tabayyana, masdarnya (kata kerja) at-tabayyun yang artinya mencari kejelasan hakekat suatu atau kebenaran suatu fakta dengan teliti, seksama dan hati-hati.

Menurut Tafsir Al-Misbah karya M Quraish Shihab, ayat dalam surat An-Nisa itu juga menunjukkan betapa Alquran menekankan perlunya menyebarluaskan rasa aman dan kepercayaan di kalangan masyarakat dan menghindarkan segala macam keraguan dan tuduhan yang boleh jadi tidak berdasar, dan karena itu pula terbaca di atas, fa tabayyanu (telitilah dengan sungguh-sungguh) diulanginya dua kali dalam ayat tersebut.

Yang lebih memprihatinkan lagi, kawan-kawan saya yang rajin mengunggah informasi-informasi tak jelas itu adalah orang-orang yang saya kenal “taat” beragama. Sebagian dari mereka adalah aktivis-aktivis partai ber-Tuhan. Uniknya perilaku politiknya tak mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. Mereka begitu semangat menyebarkan berbagai informasi yang menyudutkan lawan politik.Bahkan informasi-informasi SARA yang tak jelas juntrungnya. Mereka mengambil sumber dari media, khususnya media online, yang tak jelas pula, tendensius, provokatif dan waton menuduh tanpa disertai oleh data dan logika yang sahih. Mereka tak peduli dengan kebenaran informasi yang mereka sebar, yang diutamakan kepentingan mereka sampai tujuan.

Saya benar-benar heran, mengapa mereka tega menginjak-injak pesan-pesan kitab suci yang mereka agungkan? Mengapa mereka menumpulkan akal sehat? Padahal mereka juga orang-orang yang berpendidikan? Apakah demi kepentingan politik orang boleh menghalalkan segala cara? Termasuk cara-cara memfitnah, menyebarkan kabar bohong, menuduh orang lahir dari etnis tertentu? Padahal etnis yang dituduhkan itu juga bagian dari ciptaan Tuhan? Bukankah mereka sama saja melawan kodrat Tuhan yang sungguh sangat besar dosanya? Bukankah Tuhan menciptakan manusia ke dalam keragaman bangsa dan suku? Bukankah hanya ketakwaan yang membuat kita berbeda di mata Tuhan? Bukankah sebagai orang beragama mereka bisa menerapkan keagungan agamanya dalam perilaku politiknya? Toh mereka sebenarnya bisa bersaing untuk meraih kebajikan (fastabiqul khoirat)? Mengapa mereka menempuh cara-cara yang sangat naif? Apakah tidak cara yang lebih elegan untuk meraih simpati publik?

Apakah memang begini model paradigma berpikir politisi? Yang penting simpulkan dulu, tuduh dulu, lontarkan dulu, terbukti atau tidak tuduhan itu bukan hal penting? Apakah karena politisi punya senjata ampuh yang namanya “retorika dan pembenaran”? Mengapa cara berpikir politisi  sungguh sangat berbeda dengan paradigma keilmuwan? Yang mengharuskan sesuatu dibuktikan kebenarannya dulu, baru kemudian diambil kesimpulan? Dan mempertimbangkan aspek kemanfaatannya untuk disebarkan?

Sebagai orang awam, saya memahami politik itu sesuatu yang suci, sakral. Kekuasaan itu sesuatu yang sangat mulia. Perilaku politisi saja yang membuat politik itu kotor. Dengan memegang kekuasaan, sebenarnya orang punya kesempatan lebih besar untuk menebar kebajikan, mengubah sesuatu yang buruk menjadi baik,membuat kebijakan untuk kemaslahatan umat manusia (dakwah bil hal/dakwah secara nyata). Bandingkan dengan orang yang tak berkuasa. Paling banter Cuma bisa ngomong atau bahkan cuma bisa berdoa. Kata para ustad, itulah selemah-lemah iman seseorang.

Bermain di luar ring tidak begitu efektif untuk meraih tujuan kebajikan.So, sebagai sesuatu yang suci, maka untuk meraih kekuasaan harus dilakukan dengan cara-cara yang suci pula. Mari tinggalkan fitnah…

 

Solo, 20 Juni 2014.

 

Refleksi sidang paripurna Century : Kemerdekaan yang tergadaikan…

Kawan-kawan saya gemes saat menyimak sidang Paripurna DPR yang membahas kasus Century, beberapa hari lalu. Kata mereka, perilaku anggota Dewan masih saja “kampungan”.  Ribut, banting botol air dalam kemasan, celometan tak bermutu, debat asal bunyi. Tak berkualitas sama sekali. Saya tak mengerti apakah wakil-wakil saya di Senayan tak sadar sidang paripurna disiarkan langsung? Tingkah mereka bisa disaksikan jutaan pasang mata?

 Kawan saya yang lain menyatakan kemuakannya. Sidang “orang-orang terhormat” sama sekali tak menunjukkan perilaku orang yang pantas dihormati. Persis [pinjam istilah Gus Dur] perilaku anak taman kanak-kanak.

 Saya sendiri tak begitu kaget dengan tingkah para legislator. Toh, sejak dulu perilaku mereka tak jauh beda dengan saat ditampilkan pada sidang paripurna kasus Century. Yang menjadi perhatian saya justru pada kemandirian seorang anggota Dewan. Jujur, saya sangat kasihan kepada wakil rakyat itu. Setelah mereka terpilih masuk Senayan, seseorang tak lagi bisa menjadi diri sendiri. Makhluk yang berkehendak bebas, independen, tanpa kekangan. Mereka tak lagi punya kemerdekakan menyuarakan isi hati dan akal sehatnya.

 Kenapa?  Karena kemerdekaan mereka hakekatnya sudah tergadaikan. Mereka sekadar panjang tangan kepentingan partai induknya. Lebih khusus lagi sikap ketua umumnya. Semakin dekat ketua umum dengan pusat kekuasaan, semakin tak bebas mereka untuk menyuarakan isi hatinya. Mereka harus mempertimbangkan kepentingan rezim penguasa yang mereka sokong. Persetan dengan kebenaran. Persetan dengan kejujuran. Toh politisi bisa membuat seribu satu alasan untuk menjadi pembenar atas sikapnya. Tak pentinglah sikap itu benar atau tidak. Toh mereka bisa berdalih [yang sudah klise] “demi kepentingan bangsa dan Negara”, “demi stabilitas ekonomi dan politik”, “demi konsistensi koalisi”, “demi keberlangsungan program pembangunan”, dan demi-demi yang lain.

 Sekali lagi, sikap itu tergantung ke arah mana pendulum politik mau di arahkan….Lihat saja pada saat voting. Hampir 100% sikap anggota Dewan sejalan dengan kebijakan politik partai induknya. Hanya segilintir orang yang berani mengambil langkah beda.  Dengan risiko yang berat tentunya. Bisa-bisa induk parpolnya melakukan PAW (pergantian antarwaktu) terhadap anggotanya yang “mbalelo”.   

 

Dalam kasus Century, tak begitu penting apakah anggota Dewan akan memilih opsi “A” [tak ada penyimpangan dalam bailout Century] atau “C” [terdapat penyimpangan]. Saya orang awam. Tak begitu paham istilah-istilah perbankan yang begitu rumit. Mana benar, mana salah, saya tidak begitu mengerti. Itu urusan penegak hukum. Saya cuma heran, kenapa pemerintah begitu “murah hati”  dengan mengggelontorkan dana Rp 6,7 triliun kepada Bank Century? Sedangkan jika untuk kepentingan rakyat, pemerintah sangat-sangat hitungan alias pelit? Wallahu’alam….

 Buat saya, yang paling esensial, betulkah sikap anggota Dewan itu benar-benar keluar dari hatinya? Apakah semua anggota Fraksi Demokrat benar-benar tak melihat ada penyimpangan dalam kebijakan bailout? Sebaliknya, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKS, Fraksi Gerindra, Fraksi Gerindra, benar-benar menemukan bukti kuat adanya penyimpangan? [Saya tak perlu menyebut Fraksi PAN, karena fraksi ini benar-benar tak punya sikap. Di Pansus, fraksi PAN tegas menyatakan bailout menyimpang. Sedangkan di paripurna berubah 180%. Hmmm…..Masih mendingan sikap PKB yang “istiqomah”, tak berubah sikap. Agaknya partai ini begitu nyaman berlindung di ketiak penguasa]. Ataukah perbedaan pandangan antarparpol itu hanya karena beda kepentingan politik? Ataukah sikap tersebut benar-benar berpijak pada fakta kebenaran???

 Saya yakin banyak anggota Dewan yang terpaksa membohongi nuraninya. Sebrengsek-brengseknya orang, toh mereka masih punya nurani yang menyuarakan kejujuran. Meski seringkali suara nurani itu ditutupi oleh selimut kepentingan [politik maupun ekonomi]. Bagi anggota Dewan yang berbohong pada nuraninya inilah, terus terang, saya kasihan.

 Merekah telah kehilangan prinsip paling mendasar dalam hidupnya : kebebasan!!!. Mereka tak memiliki kemerdekaan menyuarakan kebenaran. Suara kebenaran sudah tereduksi oleh kepentingan politik partai. Meski mereka hidup serba mewah, dengan gaji yang “ruaarrr biasa” [untuk ukuran masyarakat kita], hakekatnya mereka hidup dalam kemiskinan. Miskin kebebasan, miskin kejujuran, miskin idealisme.

 Lantas apalah  arti kehormatan, fasilitas mewah, kekuasaan jika kemerdekaan anggota Dewan tergadaikan? Mereka tak ubahnya wayang. Sikap, perilaku, pendapat-pendapatnya tergantung sang dalang….

 Sejatinya mereka telah kehilangan hakekat kehidupannya…

 Gimana, Anda masih berambisi jadi anggota Dewan??? Hmm…

  Solo, 06 Maret 2010

Republik (Para) Maling

Lama saya merenung untuk menulis judul di atas. Saya teringat pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beberapa waktu lalu. “Jangan menistakan bangsa sendiri!,” begitu pinta presiden saat menanggapi panas-panasnya isu skandal Century.

 Saya sependapat dengan SBY. Bagaimanapun, dengan karut-marutnya, Indonesia  tetaplah bangsa kita sendiri yang harus saya kita cintai sepenuh hati. Right or wrong is my country. Baik buruk adalah Negara saya. Kalau pun ada sisi buruk, mari sama-sama kita perbaiki tanpa penistaan.  

 Namun, maaf mister presiden, dengan judul di atas saya tak bermaksud menistakan bangsa sendiri. Dengan tulisan ini justru saya ingin menunjukkan rasa cinta saya terhadap republik ini. Bukankah rasa cinta tak selalu harus diwujudkan dengan sanjungan-sanjungan yang melenakan? Menunjukkan kekurangan, bahkan kebobrokan juga bagian dari implementasi rasa cinta jika dimaksudkan untuk perbaikan. Di sisi lain, saya hanya ingin menumpahkan kekesalan hati saya, melihat berbagai kasus yang mulai terkuak satu-persatu.

 Kalau pun toh menistakan, saya sekadar menistakan sebagian (entah sebagian besar atau sebagian kecil, saya tidak tahu) para pengelola republik ini  yang bermental maling. Buat saya, sah-sah saja kalau saya menistakan mereka. Bukankah menistakan barang nista itu tidak masalah? Bahkan tanpa saya menistakan pun sebenarnya mereka telah menistakan diri sendiri kan? Bukankah gara-gara (sebagian) pengelola republik yang bermental maling itu pula yang mengakibatkan bangsa ini tak pernah bisa lepas dari keterpurukan??? Mentalitas yang tak bisa membedakan mana uang negara dan mana uang sendiri?

 

Saya tak berlebihan kok. Toh kita sama-sama tahulah gimana ulah para penyelenggara republik ini. Bermasalah di segala lini, dari jajaran atas hingga ke bawah. Baik di jajaran eksekutif, legislatif, yudikatif. Dari korupsi uang recehan hingga triliunan rupiah. Malah, para penegak hukum yang mesti menjadi wasit agar para pengelola republik ini agar selalu berada on the track pun ikut “bermain”. Kalau seperti ini kejadiannya, lengkap sudah kebobrokan bangsa ini. Bagaimana tidak, aparat hukum adalah pengontrol utama. Mereka yang punya otoritas melakukan punishment. Tak bisa dibayangkan bagaimana wajah hukum kita kalau mentalitas para penegaknya tak beda dengan orang-orang yang seharusnya mereka penjarakan?. Bagaimana mungkin mereka akan menyelesaikan masalah hukum di negeri ini kalau mereka juga bagian dari masalah? Banyak orang mengatakan, bagaimana mereka bisa menyapu dengan bersih kalau memakai sapu yang kotor? It’s impossible…

 Tak heran dalam berbagai survei, Indonesia selalu menempati peringkat atas sebagai negara (ter) korup.  Tak berlebihan pula kalau saya menyebut “Republik (para) maling”. Meski harus saya akui, banyak pula pengelola republik yang masih punya hati nurani. Tapi jumlah mereka berapa sih?…bak ustad di kampung maling. Tak terdengar suaranya…

Modal utama pembersihan pejabat-pejabat bermental korup adalah dimulai dari aparat penegak hukumnya. Selama aparat hukumnya masih bagian menjadi bagian dari masalah, selama itu pula jargon reformasi birokrasi (di segala lini) hanya seperti lolongan anjing saja. Keras gaungnya, nol implementasi.

 Kasus Gayus Tambunan menjadi contoh nyata betapa (oknum) aparat hukum masih menjadi bagian dari problem. Aparat hukum yang seharusnya berdiri di garda depan untuk memberangus mafia pencurian uang Negara, malah ikut menjadi bagian dari mafia. Saya yakin seyakin-yakinnya, kasus mafia pajak sekadar contoh kasus yang terkuak. Mungkin sedang apes saja pelakunya. Di bawah permukaan, seabrek kasus lain yang bermodus hampir  sama—rekayasa kasus—masih bergentayangan.

 Publik sudah mafhum tentang kebobrokan penegak hukum kita. Coba Anda iseng-iseng tanya tentang persepsi publik terhadap penegak hukum. Pasti yang muncul adalah persepsi negatif. Dari obrolan keseharian yang saya dengar, sungguh aparat hukum benar-benar kehilangan kewibawaan. Berbagai olok-olokan (tak perlu saya sebutkan olok-olokan mereka, tak etis kalau saya tulis) sering muncul dari mulut mereka. Saya tidak tahu apakah penegak hukum itu sadar atau tidak terkait posisi mereka di mata publik.

Karena itu gerakan pembersihan oknum-oknum bermental korup di jajaran penegak hukum segera dilakukan. Gunakan kasus mafia pajak ini sebagai pintu masuk. Ini momentum yang sangat baik untuk pembenahan. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Saya sependapat dengan Kapolri, Bambang Hendarso Danuri. Kalau kepolisian tidak berubah, maka akan dilibas oleh perubahan itu sendiri. Karena itu langkah nyata perlu dilakukan. Ingat, ibarat penyakit, persoalan di tubuh aparat hukum bak kanker yang sudah menjalar ke seluruh tubuh. Pengobatannya butuh waktu lama (atau jangan-jangan tidak bisa diobati lagi?).

 Meski demikian, saya tetap optimistis, mimpi saya untuk memiliki aparat hukum yang tegas, berwibawa, bersih, dipercaya publik akan tercapai, selama kita sama-sama serius untuk mewujudkannya. Kendati saya tidak tahu, kapan mimpi saya ini akan menjadi nyata.

 Boleh jadi, mimpi saya baru akan tergapai saat saya tak lagi bisa untuk sekadar bermimpi…wallahu’alam

 Solo, 04 April 2010