Media

Jurnalisme itu Mendamaikan…

Akademisi Nurwegia, Johan Galtung, mengkritik media, khususnya pemberitaan media dalam situasi konflik/perang.  Gavilan (2011) menulis, Galtung melalui artikelnya The Structure of Foreign News pada 1965 mengemukakan media berkontribusi terhadap polarisasi konflik melalui penggunaan beberapa orientasi bahasa. Peneliti di bidang konflik dan perdamaian itu menyebut media yang memicu polarisasi masyarakat itu sebagai jurnalisme perang (war journalism). Kebalikannya adalah jurnalisme damai (peace journalism) atau jurnalisme yang berorientasi mewujudkan nilai-nilai kedamaian

Dua hal dia atas merupakan cara media membingkai yang saling berkompetisi saat meliput suasana perang maupun konflik. Jurnalisme perang berorientasi pada kekerasan, propaganda, bersifat elit dan beroreintasi pada “kemenangan”, sehingga publik sebagai dua pihak yang saling berhadapan. Jurnalisme damai adalah bingkai media yang menganalisis konflik secara lebih luas, lebih akurat, mewarnai pandangan-pandangan tentang konflik yang kemudian mentransformasikannya (Fong, 2009).

Saat ini Indonesia memang tidak dalam suasana perang. Tetapi spirit jurnalisme damai relevan untuk membingkai pemberitaan yang berorientasi pada tegaknya nilai-nilai perdamaian. Realitas sosiologis masyarakat Indonesia belakangan mengkhawatirkan. Munculnya gejala baru berupa menguatnya ikatan solidaritas kelompok (solidaritas in-group) terutama yang disatukan oleh ikatan keagamaan tertentu. Publik seolah terpolarisasi ke dalam dua kelompok yang saling berhadapan. Kelompok tertentu menjadi sangat sensitif bila kesakralan akan keyakinanya merasa diusik.

Solidaritas in-group, dalam terminologi sosiologis, akan menguat bila ada sesuatu yang dianggap “musuh” dari kelompok out-group (luar kelompok). Berbagai isu seputar Pilkada Jakarta 2017 memicu menguatnya ikatan primordialisme itu. Bila kondisi ini dibiarkan, bisa membahayakan keutuhan bangsa ini. Sosiolog Ibn Khaldun sejak abad 13 telah mengingatkan variabel ashabiyyah atau ikatan kelompok, ikatan primordialisme sebagai faktor yang dapat memengaruhi jatuh bangunnya sebuah bangsa (Alatas, 2017). Sentimen keagamaan ini kian kompleks karena banyak aktor  ikut bermain dalam dramaturgi (panggung)  politik di Indonesia.

Saya tidak tahu apakah situasi ini akan segera berakhir, atau sebaliknya, akan terus berlangsung. Hasil Pilkada DKI Jakarta Rabu (15/2) akan sangat menentukan situasi ke depan. Apabila pemenangnya dari kelompok out-group dari kelompok mayoritas, saya memprediksi situasi ini akan berlanjut. Terlebih lagi usai Pilkada Jakarta akan segera menyusul Pilpres 2019. Meski masih dua tahun lebih, perasaan kelompok ini masih bisa digoreng seperti pada suasana saat Pilpres 2014 lalu.

Pada kondisi yang tidak menguntungkan ini, hadirnya jurnalisme damai terasa menyejukkan. Bagaimanapun media sangat berperan dalam memberi warna terhadap situasi ini—selain media sosial tentunya. Berkaca pada pemberitaan media, terutama di media online dan elektronik, belum banyak menggunakan genre jurnalisme damai dalam mengonstruksi realitas. Media sering memberitakan “perang pernyataan” meski dalam situasi kritis.

Sebagai media yang punya pengaruh besar di jagad ruang publik kita, media online dan elektronik secara etik dituntut punya tanggungjawab lebih dalam menjaga keharmonian masyarakat, bukan malah ikut arus mengikuti langgam media sosial yang nyaris tanpa aturan itu. Berdalih pada kecepatan dan keinginan mengejar tingkat “klik” dan rating, banyak media yang mengeksploitasi suasana konfliktual menjadi sekadar komoditas.

Media yang dikelola media mainstream pun, ikut mencari jalan pintas dengan menjadikan media sosial, khususnya milik para pesohor, sebagai sumber berita tanpa proses verifikasi yang cukup. Beberapa terjebak pada kabar atau akun palsu yang kemudian terpaksa meralatnya.  Dalam batas tertentu, pemberitaan di media online dan elektronik mirip dengan jurnalisme “perang” ketimbang jurnalisme damai. Di artikel ini saya tidak membahas media cetak karena secara rata-rata kualitas jurnalismenya lebih bagus.

Saya sangat jarang menemukan jurnalisme yang mengonstruksi konflik dalam dimensi yang luas, kemudian mentransformasikan suasana konfliktual itu menuju titik temu.  Membuat produk jurnalistik yang berkualitas membutuhkan ongkos yang tidak sedikit sehingga banyak pengelola media yang menghindari. Tidak aneh bila pengelola media online merasa puas ketika beritanya menjadi viral (menyebar luas) di internet tanpa melihat kualitas produknya. Viral seolah menjadi “agama” baru yang dapat menyokong keberlangsungan bisnis media itu.  Padahal tujuan jurnalisme bukan menjadi viral, tapi lebih dari itu, punya misi yang diikat oleh bingkai kode etik yang kuat.

Mengeksploitasi kasus bernuansa SARA (suku, agama, ras) adalah haram dalam kode etik jurnalistik. Dalam ranah bisnis pun, hasrat untuk kepentingan mengejar keuntungan haruslah dalam dibingkai moral pula. Bisnis harus etis demi kepentingan bisnis itu sendiri. Semboyan ethics pay atau etika yang membawa untung layak terus kita perjuangkan (Bertens, 2013). Bukankah banyak perusahaan besar yang hancur karena skandal yang terkait etika bisnis?

Dua Pendekatan

Dalam jurnalisme, konflik memang bisa menjadi salah satu indikator nilai berita (news value). Tapi berita konflik seperti yang pas? Ini yang perlu kita renungkan.

Dalam perspektif sosilogis, kita mengenal beberapa pendekatan tentang masyarakat ideal.Di antaranya, pertama, pendekatan fungsionalisme struktural. Menurut aliran ini, masyarakat yang baik terjadi saat antarsubsistem dalam masyarakat itu bekerja secara fungsional. Aliran ini mengedepankan keharmonian dan cenderung antikonflik. Kedua, pendekatan konflik. Teori konflik—antitesis teori fungsionalisme struktural—mengatakan konflik tak selamanya buruk bagi masyarakat. Menurut Ralf Dahrendof, pentolan teori itu, konflik diperlukan guna mendorong terjadinya konsensus di masyarakat. Konflik dan konsensus jadi dua hal yang tak terpisahkan (Ritzer, 2012).

Dua pendekatan ini bisa digunakan alat analisis bagi jurnalis saat mengonstruksi realitas. Pada situasi apa jurnalis menggunakan fungsionalisme struktural dan pada situasi apa jurnalis memakai  pendekatan konflik. Pada kasus yang berpotensi mengancam disintegrasi bangsa seperti saat ini, fungsionalis struktural yang identik dengan genre jurnalisme damai lebih tepat digunakan. Pada situasi lain bisa menggunakan pendekatan konflik sebagai terapi kejut guna mendorong wacana publik menuju keharmonian.

Untuk bisa memilih di antara dua strategi itu membutuhkan kecerdasan intelektual yang cukup seorang jurnalis.  Apalagi bila jurnalis memilih strategi konflik dalam membingkai berita. Salah dalam mengambil strategi dalam mengonstruksi realitas konfliktual, akan berbahaya karena bisa mendorong publik menuju disharmoni sosial. Berbekal sertifikat “kompeten”  Dewan Pers yang dipegang jurnalis saja tak cukup tanpa dibarengi kompetensi menganalisis sosial yang mumpuni.

Pada 9 Februari pekan lalu sebagian jurnalis merayakan Hari Pers Nasional (HPN). Lepas dari kontroversi penetapan HPN, ada baiknya momentum itu digunakan para jurnalis dan pengelola media untuk mengasah kembali kepekaan dalam menganalisis masalah. Kita buka lagi lembaran-lembaran karya Johan Galtung yang fenomenal itu.

Sebagai penutup, saya jadi teringat tokoh fenomenal pers dunia, Joseph Pulitzer, sebagaimana dikutip Wibowo (2009). Dia mengatakan media (dia menyebut “surat kabar”-red) tanpa etika bukan hanya tak mampu melayani khalayak, melainkan justru berbahaya bagi khayalak. Selamat Hari Pers Nasional bagi yang merayakan…

Penulis :

Sholahuddin

Manajer Litbang Harian Solopos

Artikel ini pernah dimuat di Harian Solopos pada 13 Februari 2017

Advertisements
Media

Kekerasan Ulang Oleh Media Massa

Jurnalis perlu ekstra hati-hati saat melaporkan berita yang menyangkut anak, khususnya anak pelaku kejahatan maupun korban kejahatan susila. Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik secara tegas menyebutkan Wartawan Indonesia tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Dalam penjelasan kode etik itu secara tegas menyebutkan identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak. Sedangkan anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah. Kode etik jurnalistik merasa perlu mengatur secara jelas dengan maksud untuk melindungi masa depan si anak. Meski seorang anak melakukan kejahatan, dalam perspektif anak, pada hakikatnya dia adalah korban. Korban dari situasi lingkungan yang memaksa si anak berbuat jahat. Ingat, anak-anak adalah orang yang belum bisa dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Di dalam UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan yang dimaksud perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Soal batasan umur anak, antara kode etik jurnalistik dan UU anak memang beda. Kode etik jurnalistik menyebut anak adalah seseorang yang berusia kurang dari 16 tahun. Sedangkan UU Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang berumur kurang dari 18 tahun. Sebagian media mengacu ke kode etik jurnalistik dalam soal umur, ada juga sebagian yang merujuk ke UU Perlindungan Anak.

Lepas dari perbedaan soal kategori umur anak, yang perlu mendapatkan perhatian serius adalah masih banyak media massa yang tidak konsisten menerapkan kode jurnalistik terkait dengan anak. Harian Wawasan edisi Sabtu, 23 Januari 2016, misalnya, memberitakan kasus R, 14, seorang siswi SMP yang diarak secara bugil keliling kampung di Sragen karena dituduh mencuri. Berita itu berjudul Siswi SMP Korban Arak Keliling Mulai Pulih: Ingin Sekolah Lagi dan Bertemu Jokowi.

Koran itu menyebut dengan jelas nama si anak. Wawasan memuat foto si anak yang didampingi orangtua dan tim pendamping si anak di rumanya. Dalam foto itu wajah R memang disamarkan, namun indentitas fisik si anak begitu mudah dikenali. Apalagi koran terbitan Semarang itu menampilkan foto orangtuanya dengan jelas. Pada edisi Senin (25/1) Wawasan kembali menurunkan foto saat si anak saat aktivis perlindungan anak, Kak Seto, menemuinya. Kali ini si anak memakai masker penutup wajah. Foto itu diambil di rumahnya dengan didampingi orangtua korban. Foto yang hampir sama dimuat di Harian Joglosemar edisi yang sama.

Di berita berjudul Kak Seto Empat Mata Dengarkan Curhat: Surat RS untuk Keadilan Anak, Joglosemar menyamarkan nama anak dengan inisial RS, tapi harian ini dengan jelas menyebut alamat kampung tempat kediaman orangtua si anak. Menyebut nama si anak, menampilkan foto, menampilkan foto orangtuanya sama saja memberi petunjuk kepada publik siapa sebenarnya indentitas si anak.

Dalam perspektif kode etik, jelas ini sudah mengarahkan kepada pembaca untuk bisa dengan mudah melacak R, baik nama, jenis kelamin, alamat rumah, nama orangtua, nama maupun alamat sekolah dengan cukup melihat fotonya. Apalagi bila pembaca kenal dengan orangtua R, akan lebih mudah lagi. Media mestinya menyamarkan semua identitas, data dan informasi yang bisa mengarah pembaca untuk mengenali korban, seperti nama korban, alamat rumah, nama orangtua, nama sekolah, dst. Ingat R adalah korban yang harus dilindungi oleh jurnalis.

Korban

Pertama, R masih anak-anak karena baru berumur 14 tahun. Kedua, dia juga korban kejahatan asusila karena dipaksa bugil dengan diarak keliling kampung. Dua alasan itu menjadi fakta tak terbantahkan bagi jurnalis untuk benar-benar melindungi pihak yang diberitakan. Sayang banyak media massa tak punya empati terhadap si korban. Apalagi R berada dalam situasi psikologis yang tertekan akibat diarak tanpa baju.

Dalam sebuah talkshow penulis dengan Dinding Sugiyantoro, aktivis Yayasan Kakak Solo di sebuah stasiun radio swasta, aktivis anak itu mengeluhkan pemberitaan media massa terhadap anak yang menjadi korban kejahatan. Anak, kata si aktivis, adalah korban kekerasan. Sayangnya si anak kembali mendapatkan kekerasan dari media massa. Dia menyebut dengan istilah “kekerasan ulang” oleh media massa karena media itu menulis berita dengan mengabaikan kode etik, tak berempatik, dan tidak menggunakan perspektif anak dalam mengonstruksi fakta. Kekerasan ulang yang dilakukan media, kata Dinding, mempersulit saat mendampingi anak, khususnya untuk memulihkan kondisi psikologis anak.

Kekerasan ulang oleh media massa terhadap anak yang dikorbankan bisa terjadi karena kesengajaan, kecerobohan, ketidaktahuan, atau bisa juga karena ke-bego-an si wartawan. Persoalan ini perlu menjadi perhatian serius para awak media.

Pemberitaan yang menyangkut anak mestinya berorientasi untuk membantu pemulihan kondisi si anak agar bisa kembali hidup normal.

Jurnalisme selalu berpihak kepada orang yang jadi korban, mereka yang tak bersuara. Misi jurnalisme bukan untuk mengorbankan mereka….

Solo, 29 Januari 2016

Media

Sinetron Religius

Namanya memang keren. Sinetron religius. Tapi jangan harap kita akan mendapatkan pesan-pesan religius yang menyentuh batin kita. Alih-alih justru penodaan nilai-nilai agama yang kita dapatkan. Boom sinetron religi di TV sejatinya sudah mulai berkurang. Namun di beberapa stasiun TV sinetron-sinetron yang mengangkat tema “agama” ini masih sering kita temukan. Tren sinetron religi mencapai puncaknya setelah stasiun-stasiun TV mulai meninggalkan tayangan-tayangan perburuan hantu, setan, kuntilanak, genderuwo, dsb. Saat itu hampir semua channel TV menayangkan sinetron religius. Judulnya pun sungguh islami; rahasia ilahi, misteri ilahi, hikmah, pintu hidayah. Konon sebagian diantaranya diklaim mengangkat kisah-kisah nyata.
Awalnya saya menyambut baik hadirnya tayangan-tayangan religi itu, meski saya sadar apapun kemasan yang dibuat pengelola TV, ujung-ujungnya mengejar rating pemirsa. Rating = iklan, dan Iklan = duit, adalah prinsip yang sering dipegang para pengelola TV. Namun setelah mengamati tayangan-tayangan itu saya mulai muak. Tidak jarang pemirsa disuguhi tontonan yang lebih kental unsur mistiknya ketimbang pesan-pesan moral agama. Sering kita “dipaksa” menikmati tayangan yang bersifat pembodohan. Sebagian diantaranya menampilkan secara fulgar adegan sadisme, kekerasan, dan dalam batas-batas tertentu, pornografi. Meski dalam konteks berbeda, tayangan sinetron (yang katanya) religius umumnya beralur sama. Biasanya digambarkan ada suami atau istri yang jahat. Ketika suaminya yang jahat, istrinya digambarkan baik dan sabar.

Atau ada orangtua yang sangat baik mempunyai anak yang bermoral bejat. Begitu sebaliknya. Ujung-ujungnya si jahat kualat menjelang ajal. Entah sakit kulit yang menjijikkan, kulitnya melepuh, menghitam, keluar air dari seluruh tubuhnya, dan tersiksa saat sakaratul maut. Setelah didoakan ustad, barulah mereka bisa meninggal dengan tenang. Atau pada kasus lain si jahat setelah meninggal mayitnya dikerubuti belatung, singgat, ular, ulat, dan binatang-binatang menjijikkan lainnya.
Petuah-petuah...
Di sela-sela atau diakhir tayangan biasanya muncul ustad atau ustadzah yang memberi petuah-petuah agama tentang tayangan-tayangan tersebut. Mungkin karena kekeringan ide, belakangan cerita-cerita sinetron religius diangkat dari berita-berita di media massa. Seperti kasus munculnya kawat-kawat aneh di perut, cerita para pengoplos BBM, atau kasus penjual daging yang memanfaatkan daging-daging sampah. Mungkin para pembuat sinetron ingin menyampaikan pesan bahwa kejahatan dalam bentuk apapun akan berakibat buruk bagi si pelaku. Sayangnya penggambaran cerita yang serampangan, asal kena, dan kadang-kadang ngawur malah merusak pesan yang ingin disampaikan. Dalam batas-batas tertentu naskah cerita justru menunjukkan kedangkalan para pembuat sinetron dalam memahami agama. Alur cerita bukan memberikan pencerahan pemirsa melainkan malaj meredusir keagungan agama itu sendiri. Agama seolah identik dengan hal-hal aneh yang cenderung mistik.

Tasbih para ustad bisa berubah wujud, bacaan ayat-ayat suci seolah sekadar pengusir hantu pocong, pengusir belatung, singgat, ular, dsb.
Tayangan berjudul “Raja Sawer” di TPI beberapa hari lalu sungguh membikin saya geleng-geleng kepala. Sinetron ini menggambarkan seorang suami yang jahat. Dia tukang mabuk, tukang sawer di acara tayub. Si suami ini juga punya usaha menjadi penimbun BBM. Dokumen-dokumen perusahaannya semua diatasnamakan istrinya, termasuk dalam menandatangani surat-menyurat. Saat usahanya digerebek polisi, istrinya yang rajin beribadah itu justru yang ditahan.

Saat di kantor polisi, dua orang anaknya memohon ibunya berkata apa adanya kepada petugas, bahwa usahanya itu adalah ulah bapaknya. Bapaknyalah yang harus dihukum. Apa kata sang Ibu?. “Tidak nak. Bagaimanapun bapakmu itu kepala rumah tangga. Dan melindungi suami yang jahat adalah bagian dari ibadah, sebagai wujud ketaatan istri pada suami.” Yah..sebuah pesan agama yang bertentangan dengan akal sehat. Melindungi suami jahat kok ibadah…Wajar jika hingga Desember 2007, dari 1126 aduan yang masuk ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), tayangan religi dan mistik menempati jumlah terbesar setelah pornografi dan tayangan kekerasan.
Tanpa mengesampingkan tayangan religi yang mencerdaskan, perlu kiranya para pengelola TV untuk merenung. Jangan hanya karena mengejar uang, Anda mengorbankan jutaan generasi masa depan. Jangan hanya karena mengejar rating, kau jadikan agama sekadar bahan jualan. Jika Anda mau berpikir, masih terbuka peluang berkreasi secara cerdas tanpa mengorbankan kesucian agama…

Solo, 25 Oktober 2008

Media

Berempati Pada Korban

Kasus perkawinan Syech Puji dengan gadis di bawah umur, Bunga (bukan nama sebenarnya), menjadi kabar menarik, baik media elektronik maupun media cetak. Kasusnya yang unik menjadi sesuatu yang bernilai news. Wajar kiranya bila media seolah mendapatkan santapan berita menarik. Di satu sisi saya mengapresiasi media yang mengekspos besar-besaran kasus ini.
Dengan begitu kita jadi tahu “kebusukan” Syech Puji. Saya tidak bisa membayangkan jika media tidak memberitakan. Boleh jadi kita tidak akan pernah tahu. Polisi mungkin tidak akan membawa kasus ini ke dalam ranah hukum. Di balik gencarnya pemberitaan media, entah disadari atau tidak, media sebenarnya telah membuat “korban” baru, dalam hal ini Bunga.
Media selama ini memberitakan Bunga apa adanya. Identitas pribadi seperti nama, rumah orangtua, asal sekolah, bahkan fotonya dipampangkan di koran maupun televisi secara berulang-ulang. Pemberitaan besar-besaran ini dipastikan akan berdampak psikologis yang luar biasa bagi Bunga, baik saat ini maupun ke depannya nanti. Saya memperkirakan di manapun dia berada, hidupnya tidak tenang. Orang lain pasti akan melihatnya dengan tatapan “aneh”. Lantas bagaimana dengan nasib masa depannya nanti? Apakah Bunga tidak akan trauma akan kasus yang menimpanya? Bisa dipahami jika Bunga langsung shock saat tahu perkawinannya dengan pengusaha kaya itu diekspos media. Bisa jadi saat inipun dia masih mengalami perasaan seperti itu. Bunga adalah korban. Melihat umurnya yang masih belia, saya yakin perkawinan itu bukan atas kemauanya. Ada orang-orang menjerumuskannya ke dalam dunia yang belum saatnya dia jalani.
Padahal dalam kaidah jurnalistik, kasus yang menimpa anak-anak identitas pribadi tak boleh disiarkan, baik anak-anak sebagai pelaku kejahatan, terlebih sebagai korban seperti Bunga. Kaidah ini semata-mata agar masa depan si anak tidak terganggu dengan kasus yang menimpanya. Bagaimanapun masa depan anak-anak itu masih panjang. Jika dalam usia dini mereka sudah berkasus, dikhawatirkan nasib si anak di masa datang akan terganggu. Sayangnya sebagian jurnalis tidak memahami kaidah ini. Mereka kadang-kadang mengekspos seenaknya, tidak berpikir akan akibatnya. Dalam kasus ini posisi Bunga memang menjadi sulit. Meskipun Syech Puji diseret ke pengadilan, perkawinannya dibatalkan, Bunga dikembalikan ke orangtua dan sekolah lagi, hal itu tidak akan menyelesaikan masalah. Mungkin perlu pendampingan psikologis agar Bunga kembali mendapatkan “dunianya”.
Bagi jurnalis, hati-hatilah dalam menulis. Pena Anda sangat tajam. Setiap untaian kata/gambar yang Anda buat, bakal berdampak amat dahsyat. Gunakan nurani dan akal sehatmu..asahlah perasaan empatimu kepada korban. Cukuplah Bunga yang menjadi korban terakhirmu…
Solo, 31 Oktober 2008

Media

Cover Both Sides…

Berita eksekusi trio bomber Bom Bali I, Imam Samudra, Amrozi, dan Ali Ghufron (Mukhlas) tak lagi menghiasi media massa di Tanah Air. Dalam beberapa pekan terakhir, media seolah tak pernah luput memberitakan hari-hari menjelang hingga pelaksanaan eksekusi mati. Hanya berita kemenangan Barack Obama di Pemilu AS pada 4 Oktober lalu yang sempat menggeser headline pemberitaan media. Setelah itu media kembali gegap gempita. Hanya Kompas yang terlihat tidak “bergairah” memberitakannya. Pada edisi Minggu (9/11), Kompas menjadi satu-satunya koran yang tidak memuat berita eksekusi. Padahal bagi media lain momen itu yang justru ditunggu-tunggu. Hampir semua koran nasional menempatkan berita eksekusi sebagai berita utama.
Ada satu hal yang patut direnungkan terkait pemberitaan eksekusi pelaku Bom Bali. Blow up media ternyata berbuntut panjang. Meski pemberitaan eksekusi Bom Bali meredup, bukan berarti dampak pemberitaan ikutan meredup. Entah disadari atau tidak, pemberitaan besar-besaran media telah menggeser posisi Amrozi Cs dari seorang pembunuh berdarah dingin seolah-olah menjadi sosok hero, syuhada, orang yang mati syahid di jalan Tuhan. Kesan itu bisa muncul karena media lupa menerapkan satu kaidah yang sangat penting dalam jurnalisme : cover both side. Prinsip yang menuntut media menyajikan fakta dari dua sisi secara seimbang. Pemberitaan yang meng-cover dari dua sudut ini dimaksudkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam berita tak ada yang merasa dirugikan.
Dalam kasus eksekusi Bom Bali, media agaknya lupa (atau pura-pura lupa?), bahwa ada side lain yang tidak mendapatkan porsi secara wajar. Orang-orang yang menjadi korban kebiadaban terpidana mati, seolah menjadi sudut (angle) yang tidak menarik. Umumnya media hanya melihat fakta itu dari satu sudut saja, sisi kehidupan Amrozi Cs dan orang-orang yang “seperjuangan”. Konstruksi media tersebut tentu “menyesatkan” audiens. Fakta-fakta yang tersaji di media malah berpihak kepada terpidana. Seolah-olah Amrozi Cs adalah korban. Dan yang paling menyakitkan, pemberitaan media yang over dosis justru menempatkan para terpidana mati itu seperti sosok pejuang. Kamera TV menangkap dengan jelas orang-orang dengan tangan mengepal sambil mengumandangkan kalimat-kalimat suci kala menyambut dan mengiringi jenazah Amrozi Cs. Sambutan yang hanya pantas buat pahlawan yang gugur di medan laga.

Kameramen TV tulisan besar di makam para terpidana : “Makam pejuang Islam”. Saya tidak ingin berdebat apakah Amrozi Cs mati sebagai pahlawan atau pecundang, syuhada atau mati konyol, karena ini bukan wilayah kemanusiaan, melainkan masuk dalam ranah Tuhan. Yang justru saya pikirkan adalah bagaimana perasaan para korban Bom Bali ketika melihat tayangan-tayangan itu. Mereka yang kehilangan orangtua, sanak saudara, atau anak-anak yang terkasih. Mereka yang terpaksa hidup secara tak “normal” karena cacat seumur hidup. Apa yang mereka rasakan ketika para pengebom itu justru disanjung-sanjung bak manusia superhero? Apakah hatinya tidak tersayat? Apakah mereka tidak menangis? Saya yang bukan korban langsung pun rasanya ingin berontak melihat realitas yang tersaji dilayar kaca. Kalau para pengebom disebut syuhada (orang yang mati di jalan Allah), lantas sebutan apa yang pantas bagi para korban?.

Media juga memuat tim pengacara Amrozi Cs yang mempersoalkan dugaan pelanggaran HAM saat pelaksanaan eksekusi. Boleh-boleh saja media menyoroti hal-hal yang dinilai tak beres dalam pelaksanaan eksekusi, namun apakah media tidak ingat saat trio bomber itu mengeksekusi ratusan orang di Bali 2002 silam? Bukankah itu pelanggaran HAM yang maha dahsyat? Sisi kehidupan para korban, suara para korban luput dari perhatian media. Mereka diperlakukan sebagai bukan pihak yang “terlibat” dalam realitas berita. Dampak lebih jauh fakta yang ditampilkan pun bias.
Kini, tiga pengebom itu telah dihadapkan ke Sang Khalik. Saatnya mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Tuhan. PR yang tersisa : menyembuhkan mereka yang terluka akibat pemberitaan. Siapa yang bertanggungjawab?…

Solo, 12 November 2008

Media

Cermin Masyarakat yang Sakit…

Harian Kompas Minggu (16/11) menurunkan liputan yang menurut saya menarik. Laporan bertema Olok-olok soal privasi mengulas maraknya tayangan televisi yang mengungkap persoalan-persoalan pribadi kepada khalayak. Selain berbentuk program reality show, infotainmen menjadi program TV yang paling getol memburu gosip pribadi para selebriti.

Sejatinya bukan kali ini saja wacana tersebut diberdebatkan. Sejak tayangan infotainmen mulai marak di TV, perdebatan sudah mengemuka. Ormas Nahdlatul Ulama (NU) bahkan mengharamkan infotainmen. Saya sangat mendukung fatwa ulama NU ini. Dalam bahasa agama, acara infotainmen, khususnya yang mengusik-usik urusan pribadi orang, bisa dikategorikan sebagai ghibah (menggunjing). Sesuatu yang dilarang dalam agama. Toh demikian, meski dikritik banyak orang, program infotainmen bukannya hilang dari layar kaca. Dari ke hari malah makin menjadi-jadi. Mengapa ini bisa terjadi? ada kepentingan apa di balik semua ini? Hal inilah yang menjadi bahan renungan bersama.

Pada hakekatnya urusan pacaran, perkawinan, konflik rumah tangga, kawin cerai, perpindahan agama menjadi persoalan yang mestinya ditutupi. Dalam budaya masyarakat kita, saat orang mempunyai masalah pribadi, orang cenderung malu menyampaikannya kepada publik. Kalaupun toh diceritakan, boleh jadi hanya kepada orang-orang tertentu yang memang bisa dipercaya. Atau kepada para konselor, psikolog, atau konsultan pribadi yang memang berkompeten menangani dan mencari jalan keluar. Dalam perkembangannya, budaya malu mulai bergeser.

Apalagi setelah kepentingan uang mulai masuk. Hal-hal pribadi bukan lagi menjadi hal yang tidak elok, tidak pantas, atau tidak sopan. Sebaliknya menjadi ladang baru untuk mengeruk keuntungan. Terlebih lagi yang punya masalah pribadi adalah para pesohor, selebriti, atau orang-orang yang dikenal publik. Jelas ini kemedol atau punya nilai jual tinggi. Proses kapitalisasi gosip ini kian merajalela. Tak heran hampir tiap hari tayangan gosip, ganti-ganti pacar, hingga soal kawin cerai bisa kita saksikan di hampir semua stasiun TV. Para selebiriti sepertinya tak malu lagi urusan di atas ranjang ditonton jutaan orang. Setali tiga uang, publik pun ternyata menyukainya. Jika rating dijadikan tolok ukur, setiap tayangan infotaimen ditonton 3,5 juta pasang mata. Jika satu isu ditayangkan 5 stasiun TV, maka tinggal mengalikan saja (17,5 juta orang).

Biasanya, satu isu tak hanya satu kali tayang. Kadang-kadang bisa diulas berulangkali. Siapa yang untung? Tentu para pengelola production house (PH) dan pengelola TV. Tak heran jika para “wartawan” infotainmen menempuh segala cara untuk bisa mengungkap hal-hal pribadi para selebriti. Tak perduli cara yang dilakukan melanggar kode etik jurnalistik.
Tak peduli lagi mana fakta dan mana opini, tak tahu lagi mana fakta mana gosip, isu, bahkan fitnah. Tak tahu mana kepentingan publik dan kepentingan privat, mengorek informasi dengan cara memaksa nara sumber, menembus batas-batas wilayah pribadi hingga kamar tidur sekalipun. Dalam konflik antara Kiki Fatmala dan ibunya, Farida misalnya. Aksi saling cakar antara ibu dan anak dilakukan di kamar tidur. Bagaimana mungkin kameramen infotainmen bisa mengambil gambar di kamar tidur? Bukankah kamar tidur menjadi tempat paling privacy? Entahlah, para selebriti itu sadar atau tidak. Ketika mereka menyampaikan konflik rumah tangganya kepada publik, hakekatnya mereka sedang dieksplotasi demi kepentingan uang. Saya kadang-kadang curiga terhadap sikap permisif selebriti, jangan-jangan mereka ikut diuntungkan? Untuk popularitas, misalnya? Wallahu’alam…
Mungkin inilah cermin masyarakat yang sedang “sakit”. Yang memandang urusan pribadi bukan lagi hal tabu untuk dipertontonkan. Tentu saja ini sebuah anomali (penyimpangan) jika dilihat dari pranata-pranata sosial yang berlaku secara umum. Meski saya masih yakin, sebagian besar masyarakat kita masih memandang hal itu sebagai sesuatu yang tabu. Sekali lagi, menggunjing ketidakberesan orang lain sesuatu yang terlarang. Kecuali Anda menggunjing kebrengsekan para penguasa yang zalim…

Solo, 17 November 2008

Media

Lampu Kuning Untuk Media Cetak

Nasib media cetak dalam ancaman. Para pakar memperkirakan masa depan surat kabar, majalah, dan tabloid suram. Pembaca media cetak pelan tapi pasti mulai beralih ke media elektronik, khususnya TV dan internet.

Philip Meyer, penulis buku The Vanishing Newspaper meramalkan koran terakhir terbit pada April 2040. Dalam sebuah seminar SPS (serikat penerbit suratkabar), Asto Subroto, pengelola lembaga Survey Mars mengemukakan, koran sebagai produk akan berakhir dalam 25 tahun ke depan. Apakah ramalan para ahli ini terbukti atau tidak, tentu waktu yang akan menjawab. Namun, kalau melihat gejala-gejala yang ada, prediksi tentang nasib media cetak memang perlu mendapatkan catatan khusus.

Di Amerika, satu persatu media cetak mulai gulung tikar. Harian Kompas (19/3) memberitakan hari Selasa (17/3) menjadi hari terakhir bagi surat kabar Seattle Post-Intelligencer (Seattle P-I). Setelah terbit selama 146 tahun, Seattle P-I menerbitkan edisi terakhir pada hari itu sebelum berganti menjadi edisi online. Seattle P-I memilih beralih ke media online karena pendapatan terus turun akibat oplah dan pendapatan iklan terus anjlok. Para pembaca dan pengiklan lebih memilih media internet ketimbang media cetak. Masih menurut Kompas, menyusul Seattle P-I adalah San Fransisco Chronicle yang mengalami kerugian hingga 50 juta dollar AS pada tahun lalu. Pemiliknya, Hearst Corp, segera menutup atau menjualnya ke pihak lain.

Di dalam negeri, oplah koran terus merosot. Sebuah sumber menyebutkan pada periode April 2006-April 2007 oplah koran turun sekitar 4%, majalah (24%), dan tabloid (12%). Sebaliknya penonton televisi naik sekitar 2% dan pengakses internet naik 17%. Faktor kecepatan , efisien, dan praktis menjadi keunggulan media elektronik. Media elektronik, khususnya TV, sangat cepat dalam menyampaikan berita. Dalam hitungan detik pun sebuah kejadian sudah bisa sampai ke audiens. Tidak seperti media harian yang baru bisa memberitakan kejadian hari ini pada edisi besok. Sebagai media pandang-dengar, TV lebih atraktif. Kamera TV bisa memotret realitas mendekati obyek aslinya. Wajar jika audiens lebih senang mengikuti berita di TV daripada media cetak. Di sisi lain, media elektronik jauh lebih murah.

Taruhlah harga sebuah TV Rp 1 juta yang bisa dipakai selama bertahun-tahun. Bandingkan dengan harga langganan satu koran antara Rp 60.000-Rp 100.000/bulan. Faktor makin murah dan mudahnya mengakses internet makin mendorong publik meninggalkan media cetak. Isu penyelamatan lingkungan menjadi faktor lain yang tidak menguntungkan media cetak. Kertas yang dipakai media cetak berbahan dari kayu. Semakin besar penggunaan kertas, semakin banyak kayu-kayu hutan yang harus dibabat. Dalam jangka panjang jelas tidak menguntungkan. Naiknya harga kertas mendorong kalangan pengelola media cetak menaikkan harga jual.

Di tengah krisis dunia yang belum berakhir ditambah makin rendahnya tingkat daya beli masyarakat, semakin mendorong orang meninggalkan media jenis ini. Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi media cetak. Untuk bisa terus eksis, para pengelola perlu berpikir keras, terus berkreasi agar media ini tetap punya nilai lebih ketimbang media elektronik. Tanpa ada kreativitas, bisa jadi ramalan para ahli bakal menjadi kenyataan…. Solo, 21 Maret 2009