Membumikan Politik Profetik

Saya tidak bermaksud berutopia bila dalam esai ini mewacanakan kembali politik profetik. Dalam ranah wacana, politik profetik sejatinya bukan isu baru. Kita bisa banyak menemukan banyak artikel yang membahas tema ini.

Di tengah maraknya praksis politik yang kian kumuh di negeri ini, wacana politik profetik menemukan relevasi untuk terus didorong. Ide tentang politik profetik seperti menebar embun di tengah padang pasir: terasa menyejukkan.

Paling tidak paradigma politik profetik akan menjadi narasi tandingan atau antitesis atas narasi dan praktik politik yang kian kehilangan arah. Ide dasar politik profetik sejatinya mengadopsi gagasan cendekiawan Kuntowijoyo tentang perlunya membangun ilmu sosial profetik.

Melalui karyanya, Paradigma Islam, Interpretasi untuk Aksi (2008), Kuntowijoyo menguraikan perspektifnya tentang ilmu sosial profetik itu.  Ia mengkritik ilmu-ilmu sosial yang hanya berhenti saat menjelaskan fenomena-fenomena sosial.

Tugas  ilmu sosial sejatinya tidak hanya menjelaskan, tapi juga menstransformasikannya ke dalam perubahan. Ilmu sosial profetik yang dia sodorkan untuk membuat perubahan berdasarkan cita-cita etik dan profetik tertentu.

Cita-cita perubahan itu didasarkan pada tiga prinsip: humanisasi, liberasi, dan transendensi. Humanisasi adalah memanusiakan manusia karena proses dehumanisasi di masyarakat industrial terjadi dan menempatkan manusia sebagai bagian dari masyarakat abstrak tanpa wajah kemanusiaan.

Liberasi adalah membebaskan manusia dari belenggu-belenggu yang diciptakan sendiri, seperti kekejaman kemiskinan, keangkuhan teknologi, pemerasan, yang kemudian menyatu dengan mereka yang terpinggirkan di tengah-tengah raksasa ekonomi yang membelenggu.

Sedangkan tujuan transendensi adalah menambahkan dimensi transenden dalam kebudayaan. Transendental sebagai bagian yang sah dari fitrah kemanusiaan. ”Kita ingin merasakan dunia ini sebagai rahmat Tuhan,” kata Kuntowijoyo dalam bukunya itu.

Politik profetik sejatinya sebangun dengan konsep Kuntowijoyo itu. Bahwa paradigma politik bukan sekadar urusan kekuasaan seperti yang selama ini kita pahami, melainkan ada sesuatu yang transendental, terkait nilai-nilai adiluhung kenabian.

Muhammad Nur melalui artikel Rekonstruksi Epistemologi Politik: Dari Humanistik ke Profetik di Jurnal Asy-Syirah (jurnal ilmu syariat dan hukum)  Volume 48 Nomor 1 Tahun 2014 mengemukakan filosofi profetik sejatinya muncul dari kritik atas kecenderungan ilmu sosial yang kian positivistik.

Positivisme muncul saat prosedur-prosedur ilmu alam diadopsi dalam ilmu sosial sehingga fenomena sosial tidak lagi dianggap sebagai produk kegiatan manusia tapi sebagai sesuatu peristiwa alam.  Gejala sosial diterima apa adanya, bebas nilai.

Di artikel itu, Muhammad Nur menulis bahwa politik profetik juga bisa menjadi narasi tandingan terhadap filsafat politik barat yang bercita rasa humanis an sich.  Kerja politik berasal dari manusia, oleh manusia, dan untuk manusia.

Politik profetik mewacanakan konsep lain. Politik tidak sekadar urusan manusia, tapi sebagai perwujudan nilai-nilai ketuhanan. Politik profetik bertumpu pada humanisme yang transenden, politik yang memberi rahmat kepada semua (rahmatan lil alamin).

Formalisme

Dari sisi konsep, politik profetik sungguh indah. Memberi tawaran lain dari praktik politik yang bebas nilai itu. Berpolitik tidak semata-mata urusan perebutan kekuasaan yang diatur oleh mekanisme yang disepakati.

Berpolitik punya misi seperti yang diemban para nabi. Sungguh menyedihkan bila wacana politik profetik ini kian terpinggirkan dalam budaya politik di Indonesia.

Praktis tak ada tokoh politik yang (minimal) mewacanakan kerinduan akan politik yang bermisi ketuhanan, seperti membangun kemaslahatan bersama, kemakmuran, membebaskan diri dari eksploitasi, menebar kasih sayang tanpa mengenal sekat identitas.

Alih-alih membumikan politik yang bermartabat, praktik politik di Indonesia justru diwarnai kian kentalnya politik identitas dan formalisme agama. Menguatnya sentimen politik identitas acap kali muncul dari ekspoitasi sistem keyakinan yang dipaksa masuk dalam ranah politik.

Secara paradigmatik, politik identitas bukan menjadi bagian dari politik profetik. Paradigma profetik bertumpu pada nilai-nilai, bukan pada formalisme (simbol) yang kadang mengaburkan substansi.

Kalau saya meminjam perspektif Bassam Tibi, guru besar politik di Jerman, formalisme agama bukan bagian dari agama, melainkan ”politik  yang diagamaisasikan.” Formalisme agama dalam ranah politik sejatinya justru merendahkan agama.

Agama yang agung itu kemudian jadi sekadar komoditas dalam pemasaran politik (political marketing). Politik identitas bukan pula perwujutan politik yang transenden, tapi sebaliknya, politik yang dekaden (mundur, merosot).

Keringnya praktik politik yang transenden itu bisa kita lihat dalam laku politikus—dan para pengikutnya. Kebenaran dalam politik bukan lagi dilandaskan pada kebenaran hakiki, lahir dari cara berpikir yang sistematis, melainkan kebenaran berdasarkan perspektif kepentingan.

Politikus begitu mudah berubah sikap, mengubah sudut pandang, hanya karena kepentingan yang berubah. Mereka beretorika politik itu dinamis, padahal hakikatnya adalah mencla-mencle .

Demokrasi bukan lagi sebagai mekanisme politik yang menggembirakan, tapi justru membikin stres sebagian warga ini.  Segelintir elite politik, ketua partai politik  yang menjadi penentu kebijakan, seperti berada dalam zona nyaman, menikmati situasi yang boleh jadi menyenangkan bagi mereka.

Situasi itu sejatinya membikin ”mual” mereka yang berhati nurani. Protes keras rakyat atas terbentuknya Panitia Khusus Hak Angket DPR untuk Komisi Pemberantasan Korupsi dianggap angin lalu. Mereka bekerja lepas dari mandat rakyat yang memilih mereka.  Mereka sebenarnya mewakili siapa?

Kondisi itu pula yang menyebabkan praktik dan budaya politik di Indonesia nyaris tanpa kemajuan. Dalam beberapa indikator malah menunjukkan kemunduran. Periodisasi sejarah (dalam perspektif Kuntowijoyo) yang mestinya kita sudah masuk era ilmu, era berkemajuan, tapi kita malah kembali lagi ke era ideologi kekuasaan yang masih berdebat tentang bentuk negara.

Bidang-bidang lain (marketing, misalnya) sangat cepat berubah, makin kreatif mengikuti perubahan lingkungan, perubahan teknologi, dan perubahan perilaku konsumen, sementara praktik dan budaya politik kita justru resisten terhadap ide-ide baru.

Saya masih bimbang, apakah dalam lanskap politik di negeri ini masih menyisakan sedikit ruang bagi lahirnya politik profetik, politik berperadaban, berkeadaban, dan  politik yang menebar rahmat itu. Mari bertanya pada nurani kita masing-masing.

 

Keterangan :

Artikel ini pernah dimuat di Harian Solopos, edisi Senin, 17 Juli 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Author: Sholahuddin

Adalah Lelaki Pencari Tuhan...Lahir di Boyolali, Bekerja di sebuah penerbitan pers di Solo. Saya seorang "mualaf" yang tidak pernah lelah untuk terus belajar mencari kebenaran...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s