Uncategorized

Golput Haram?

Sebuah upaya menjadikan agama sebagai alat legitimasi politik sepertinya tidak (akan) pernah berhenti. Kali ini golongan putih (Golput) dalam Pemilu tengah diwacanakan untuk diharamkan. Orang yang menggulirkan isu tersebut, Hidayat Nur Wahid, berdalih fatwa haram diperlukan untuk bisa menekan angka Golput yang diprediksi bakal meningkat pada Pemilu 2009. Wacana ini mendapatkan sokongan politisi dari Partai Matahari Bangsa (PMB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Sejatinya bukan kali ini saja wacana Golput haram bergulir. Sejak Orde Baru wacana seperti itu sudah sering muncul, khususnya saat-saat menjelang Pemilu. Sejauh ini wacana tersebut belum pernah mendapatkan legitimasi formal dari MUI. Kita yang awam dalam bidang agama dan politik pun bisa menebak apa motifnya. Apalagi kalau bukan untuk kepentingan kekuasaan. Lagu lama yang selalu diputar tiap mendekati Pemilu. Terlepas dari dalil-dalil yang dipakai, bagi sebagian (atau seluruhnya?) politisi, fatwa haram ini tentu menguntungkan buat mereka. Fatwa untuk menekan tingkat Golput akan menyokong para politisi yang akan bertarung pada Pemilu 2009. Dengan tingkat Golput minim, mereka bakal memperoleh legitimasi kuat untuk duduk di kursi legislatif maupun eksekutif.

Agaknya kita memang harus belajar banyak bagaimana cara berdemokrasi yang baik, tidak dengan cara-cara instan dengan menyeret dogma agama. Mengharam Golput adalah sikap tidak dewasa, ingin mengubah nasib politisi secara cepat tanpa perlu banyak “ongkos”. Di alam pikiran para politisi, cukup katakan Golput haram, niscaya mereka berharap mampu mendulang suara siginifikan. Mereka tidak sadar kata-kata haram pun sebenarnya tak cukup efektif untuk memobilisasi massa. Fatwa haram MUI tentang bunga bank konvensioanal, misalnya, tak sekonyong-konyong membuat umat Islam meninggalkan bank konvensional. Saya yakin masih banyak ulama yang menggunakan jasa bank konvensional (non syariah). Demikian pula jika Golput diharamkan, tak kan begitu mudah mendorong masyarakat untuk berbongong-bondong menggunakan hak pilihnya.

Karena itu wacana haram Golput sungguh menggelikan. Selain fatwa itu bakal menodai kewibawaan sebuah fatwa ulama, lontaran ide itu tidak berpijak pada kenyataan. Memilih dalam Pemilu adalah hak, bukan kewajiban. Dengan fatwa haram berarti ada upaya untuk mengalihkan dari hak memilih menjadi kewajiban memilih. 

Ketika seseorang memutuskan tidak memilih, banyak faktor yang melatarinya. Bisa karena mereka memang apatis dan tidak mau tahu tentang Pemilu, tidak menemukan calon yang cocok dengan panggilan hati nuraninya, kecewa dengan para politisi yang dulu mereka pilih, atau karena faktor-faktor lainnya. Yang jelas Golput bukannya tidak bersikap, karena Golput juga bagian dari sikap politik seseorang.

Sebagai fenomena yang sangat kompleks, Golput tidak bisa disederhanakan dalam sebuah fatwa hukum. Asal tahu saja, haram dalam kaidah fikih adalah sesuatu yang dilarang dilakukan. Menjalankan  yang haram berarti melanggar kaidah-kaidah prinsip agama. Jika Golput diharamkan, orang yang Golput konsekuensinya menanggung dosa.

Logika itu akan bertabrakan dengan kaidah-kaidah agama lainnya. Kejujuran, amanah, bisa dipercaya, visioner, menjadi beberapa syarat yang mesti dipenuhi oleh calon pemimpin. Problemnya, bagaimana jika kita merasa calon-calon pemimpin tidak memenuhi kriteria tersebut? Apakah kita akan dipaksa memilih hanya karena fatwa haram? Bukankah ketika kita mencoblos (mencontreng) dalam Pemilu hakekatnya telah menyerahkan mandat, aspirasi, dan kepercayaan kepada para calon pemimpin itu? Bukankah orang-orang yang dipilih wajib hukumnya untuk selalu memperhatikan mereka yang telah memilihnya?  Kalau kita memilih orang yang tidak bisa dipercaya, bukankah sama artinya kita mempertaruhkan nasib bangsa kepada para politisi sontoloyo itu?

Meski fatwa adalah sekadar pendapat hukum yang tidak harus diikuti, upaya memaksakan kaidah agama dalam dunia politik pantas disesalkan. Akan lebih baik jika politisi menempuh cara-cara santun, elegan, dan wajar dalam upaya untuk meraih dukungan.

Meningkatkan kinerja, bersikap jujur dan amanah, misalnya, lebih baik ketimbang membawa dogma-dogma agama. Agama sesuatu yang sangat agung, bermuatan nilai-nilai moral, etika, ajaran tentang kebenaran. Kehadiran agama memberikan pencerahan hidup bagi para pemeluknya. Tak pantas kiranya jika keindahan agama sekadar dijadikan alat pembenar untuk menyalurkan syahwat politik… 

Solo, 15 Desember 2008

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s