Uncategorized

Fatwa Ulama

Sebagian di antara kita sering bingung menyikapi fatwa ulama. Di satu sisi banyak di antara kita yang ingin menaati fatwa itu. Namun, tak selalu fatwa-fatwa itu membawa kemaslahatan umat. Banyak fatwa ulama di Indonesia yang justru mengundang kontroversi.

Contohnya, fatwa haram pluralisme, haram bunga bank konvensional. Fatwa terakhir MUI, haram merokok, haram Golput, haram Yoga. Fatwa sesat ajaran Ahmadiyah malah dijadikan dalih orang untuk menyerang secara fisik kepada pengikut Ahmadiyah. Lantas bagaimana seharusnya kita menyikapsi fatwa-fatwa ulama itu? Haruskah umat Islam menaati?

Dalam Ensiklopedi Islam, fatwa (arab : fatwa, jamak : fatawa= petuah, nasihat, jawaban pertanyaan hukum). Fatwa merupakan pendapat mengenai hukum, merupakan tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa dan tidak mempunyai daya ikat. Dengan kata lain, si peminta fatwa, baik perorangan, lembaga maupun masyarakat luas tidak harus mengikuti isi atau hukum dari fatwa yang diberikan kepadanya. Hal ini disebabkan fatwa ulama atau mufti di suatu tempat akan berbeda dengan dari fatwa ulama di tempat yang sama. Fatwa juga cenderung dinamis karena merupakan tanggapan terhadap perkembangan baru yang sedang dihadapi masyarakat peminta fatwa. Isi fatwa itu sendiri belum tentu dinamis, tetapi minimal fatwa itu responsif (hal.6).  

Fatwa ulama diperlukan jika umat menghadapi problem hukum Islam. Hal ini disebabkan problem itu tidak secara jelas ada Alquran maupun Alhadis, seiring dengan perkembangan umat Islam. Ijtihad diperlukan guna menemukan hukum-hukum baru yang tidak ada dalam sumber utama hukum Islam. Memang, tidak sembarang orang bisa mengeluarkan fatwa. Diperlukan kualifikasi dan persyaratan khusus. Namun tidak perlukan kriteria khusus untuk menentukan apakah sebuah fatwa ulama perlu ditaati atau tidak.

Setiap orang bisa melakukannya. Jika kita menghadapi fatwa ulama yang tidak sesuai nurani kita, boleh saja fatwa itu diabaikan. Atau kita mengikuti fatwa-fatwa ulama lain yang lebih bisa diterima.Seperti untuk menilai sebuah karya sastra tidak perlu menjadi seorang sastrawan. Tidak perlu menjadi seorang wartawan untuk menilai sebuah berita bagus atau tidak. Demikian pula tidak perlu menjadi seorang pemain bola untuk menilai baik tidaknya permainan sebuah tim sepakbola. 

Tokoh Jaringan Islam Liberal (JIL) Ulil Abshar Abdalla mengemukakan, dalam Islam tidak mengenal lembaga klerikal yang terpusat yang menentukan kata putus dalam segala hal yang berurusan dengan soal agama. Dalam Islam tidak mengenal lembaga terpusat yang bisa memaksakan satu pendapat kepada seluruh umat.

Sebuah fatwa, meskipun dikeluarkan oleh ratusan atau (bahkan) ribuan ulama, tetap saja sebuah pendapat saja. Umat boleh mengikuti, boleh pula mengabaikan. Sebuah fatwa bisa ditentang oleh fatwa lain.

Menurut Ulil, kerapkali kita membaca fatwa-fatwa menghebohkan. Di Malaysia mengharamkan Yoga. Sebagian besar ulama Saudi hingga sekarang mengharamkan perempuan menyetir mobil. Beberapa ulama juga melarang perempuan memakai ”bra” karena hal itu bisa menipu laki-laki, seolah-olah dia memiliki payudara yang besar, padahal belum tentu demikian, dan karena itu bisa dianggap menipu. Begitu juga perempuan diharamkan memakai sepatu hak tinggi, lagi-lagi dengan alasan penipuan. Dengan sepatu hak tinggi, perempuan tampak lebih tinggi dari aslinya, dan itu menipu.

Menghadapi fatwa-fatwa ulama kontroversial itu, pemberdayaan umat memang diperlukan. Pemahaman bahwa fatwa sekadar pendapat yang tidak wajib diikuti perlu disosialisasikan. Pemahaman ini penting agar umat tidak bingung, terombang-ambing oleh fatwa-fatwa ulama. Banyak diantara kita menempatkan fatwa ulama sebagai sesuatu yang ”sakral”. Seolah-olah mengabaikan fatwa ulama sebagai sebuah perbutan dosa.

Meski demikian, bagi kalangan ulama perlu berpikir matang sebelum mengeluarkan fatwa. Setiap pendapat hukum tentu punya konsekuensi moral bagi yang mengeluarkan. Fatwa-fatwa ”tak masuk akal” bukan hanya akan ditertawakan umat lain, juga bakal menurunkan kredibilitas ulama (MUI) di mata umat.

Ulama adalah pewaris para nabi.Semua perilaku dan pendapat ulama mestinya perwujudan dan manifestasi pesan-pesan kenabian. Ulama mesti cerdas menempatkan diri. Tidak semua kasus bisa dibahasakan dengan fatwa ; haram, halal, mubah, makruh, dsb. Fenomena sosial sangatlah kompleks, dan kadang-kadang tak bisa disimplikasikan dengan bahasa sederhana ; bahasa hukum Islam. Memaksakan fatwa, mengeluarkan fatwa “asal-asalan”, bisa-bisa malah menciderai ajaran Islam itu sendiri. Ironis…!

Solo, 27 Januari 2009 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s