Uncategorized

Dipolitiki…

Pembaca budiman. Tentu pembaca tidak asing dengan ungkapan, “Wah, aku ‘dipolitiki’ teman saya sendiri. Sialan…!.” Dalam percakapan sehari-hari, ungkapan seperti itu acapkali kita dengar. Biasanya, kata ”dipolitiki” tidak gunakan dalam konteks aslinya.

Dalam konteks kalimat di atas, kata ”dipolitiki” sepadan dengan kata ”ditipu”, ”dibohongi”, ”dikibuli. ” Kalau kita pakai kata yang lebih kasar lagi ; ”dikadali” dst. Makna ”dipolitiki” sudah jauh menyimpang dari kata aslinya; politik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi keempat, ”politik” dimaknai sebagai ”(1) (pengetahuan) mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan, (2) segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dsb) mengenai pemerintahan negara atau thd negara lain, cara bertindak dalam menghadapi atau mengenai suatu masalah); kebijakan.

Dari pengertian kamus,”politik” sebenarnya kata netral. Kata ini tidak terkait dengan hal-hal negatif atau positif. Namun, dalam perkembangannya ”politik” mengalami peyorasi   atau perubahan makna yang mengakibatkan sebuah ungkapan menggambarkan sesuatu yang lebih tidak enak, tidak baik,dsb (KBBI).

Dalam bahasa Indonesia, peyorasi biasa terjadi. Tidak ada orang yang bisa secara sengaja mempeyorisasi sebuah kata. Umumnya proses penurunan makna ini terjadi tak sengaja, secara alami, sehingga terjadi perubahan persepsi di kalangan pemakai bahasa terhadap kata bersangkutan. Seperti kata ”rezim”, yang makna aslinya adalah ;  tata pemerintah negara; pemerintah yang berkuasa (KBBI), pada kenyataannya ketika disebut ”rezim”, pemahaman umum selalu menunjuk kepada kekuasaan yang menindas.

Awalnya, perubahan makna ini karena kata ”rezim” sering digabungkan dengan kata ”Soeharto”. Jadilah kalimat ”rezim Soeharto”. Kalimat ini sepadan dengan ”rezim Saddam Hussein”, ”Rezim Hilter”, atau ”rezim Ferdinand Marcos”. Sekarang ini jarang, bahkan tidak pernah, ada yang berani menyebut ”rezim SBY-JK”.  Karena pemerintahan SBY-JK tidak bisa disamakan dengan Soeharto.

Seperti halnya kata ”rezim”, kata ”politik” mengalami peyorasi karena tidak lepas dari para pelaku politik. Siapa lagi kalau bukan para politikus, baik yang ada di eksekutif maupun legislatif. Perilaku busuk pemegang kekuasaan membuat stigma buruk di mata publik. Tak heran jika sering muncul pernyataan ”politik itu kotor”. Orang rela melakukan segalanya demi politik. Ketika orang sudah meraih kekuasaan politik, mereka pun rela melakukan hal apapun demi kepuasan diri maupun kelompoknya. Politik dipahami sebagai terminal akhir, bukan sebagai terminal antara guna menuju sesuatu yang agung.

Jadilah perilaku penyalahgunaan jabatan, korupsi, pembusukan kekuasaan. Kondisi ini mengundang persepsi masyarakat tentang politik begitu buruk. Publik pun menggunakan kata ”dipolitiki” setara dengan ”dikibuli”, ”dikadali”, ”dibohongi”, ”ditipu”, dsb. Saya tidak tahu persis apakah dengan begitu kata ”politik” bisa juga disepadankan dengan ”kadal, bohong, tipu”.  Tentu para ahli bahasa yang  bisa menjawabnya…

Entah kebetulan atau tidak, para aktor politik dalam KBBI disebut ”politikus”. Poli = banyak, tikus = binatang pengerat yang suka mencuri. Jadi? politikus adalah…?

Silakan ambil kesimpulan sendiri ya…

Solo, 07 Maret 2009

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s