Uncategorized

Budaya Nepotisme

Awalnya saya mengira tumbangnya rezim Orde Baru akan segera menutup budaya nepotisme di kalangan pejabat kita. Namun, saya sangat kecewa budaya  ini ternyata masih melekat di sebagian elit politik Tanah Air. Pemilu 2009 menjadi contohnya. Fenomena pesta demokrasi menjadi ajang para penguasa dan elit politik untuk memberi jabatan baru kepada para kerabatnya.

Putera SBY Edi Baskoro (Ibas) maju menjadi Caleg Partai Demokrat. Dua anak Bupati Sragen (juga Ketua DPC PDIP Sragen) maju sebagai Caleg PDIP. Sementara  Bupati sekaligus Ketua DPC PDIP Sukoharjo menempatkan istrinya sebagai Caleg PDIP untuk DPRD Sukoharjo. Tak hanya di kalangan pejabat eksekutif, di kalangan elit Parpol pun tak ketinggalan. PDIP memasang suami dan putri ketua umumnya sebagai Caleg DPR RI. Di PAN, putera Amien Rais menjadi Caleg. Sementara di Golkar memasang putra Agung Laksono. Dan sebagainya.

Sebagai kerabat para pejabat, tak sulit bagi Caleg-Caleg itu untuk melenggang menjadi wakil rakyat. Akses kekuasaan di eksekutif maupun di partai menjadi modal kuat. Tak mengherankan anak-anak pejabat ini rata-rata meraih suara signifikan di Dapilnya masing-masing.

Bisa saja mereka berdalih para kerabat itu memang kapabel dan punya kemampuan untuk menjadi wakil rakyat. Bisa saja mereka berdalih Caleg-caleg itu ”diinginkan” rakyat. Buktinya mereka dipilih. Namun, hal yang perlu diingat, rata-rata para kerabat ini muncul ke publik setelah patron mereka menjadi penguasa. Mungkin saya tidak akan pernah mengenal Puan Maharani jika ia bukan anak Megawati. Mungkin saya juga tidak bakal kenal Edi Baskoro jika bukan anak SBY. Begitu seterusnya.

Hal serius yang saya  pikirkan adalah, apa yang bakal mereka lakukan setelah mereka duduk sebagai wakil rakyat? Sebagai legislator, mereka bertugas mengontrol kebijakan eksekutif. Lantas mekanisme kontrol macam apa yang akan dilakukan kepada orangtua, suami, atau istri, atau kerabat-kerabat dekat mereka sendiri? Apakah mereka bisa bersikap kritis bila para kerabat mereka tak beres? Korupsi, misalnya? Atau jangan-jangan mereka hanya akan menjadi ”stempel” kebijakan penguasa? Wallahu’alam….

Apapun alasanya ini fenomena nepotisme merupakan pincitraan buruk dalam budaya perpolitkan di Tanah Air. Nepotisme adalah cara untuk melanggengkan rezim kepada para kerabat dekat. Tradisi peninggalan para raja-raja Jawa terdahulu.

Kita selama ini sering mengklaim mulai masuk di era demokrasi modern. Sayangnya kita tak konsisten dengan klaim-klaim itu. Budaya-budaya nepotisme, koncoisme, masih menjadi realitas kekinian. Kita masuk di era modern, tapi perilaku politik kita masih “primitif”. Lantas kapan lagi kita akan benar-benar masuk era demokrasi modern? Demokrasi yang benar-benar bertumpu kepada prinsip kesetaraan? Demokrasi yang tak lagi membedakan antara ”orang biasa” dengan para kerabat elit politik?  Terus terang aku benar-benar merindukannya…

Solo,  13 April 2009

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s