Sosial

Pungutan Liar…

Kang Karto duduk termenung, di teras rumahnya. Matanya lurus ke depan. Asap rokok terus mengepul dari mulutnya. Secangkir kopi pahit dengan setia menemaninya. Dinginnya malam tak dia hiraukan. Hatinya gelisah.  Pikirannya terus bergejolak.

Meski dia cuma lulusan SD, Kang Karto rajin membaca koran dan mengikuti pemberitaan di televisi.. Wawasannya tak kalah dengan lulusan perguruan tinggi sekalipun. Akal sehat dan nuraninya selalu mencoba mencerna setiap informasi yang dia terima. Dua hal itu, nurani dan akal sehat, yang saat ini hilang dari bangsa ini.

Ada apa gerangan Kang Karto? Rupanya dia sangat terusik dengan berita pungutan liar oleh Dinas Pendidikan Sukoharjo terhadap guru bersertifikasi. Besaran pungutan sekitar Rp 600 ribu/guru. Kasus ini tengah mendapat sorotan tajam media lokal. Isu ini terus menggelinding. Kejaksaan juga mulai mengusut kasus ini.  Murdiyanto, sang akor yang berani melaporkan kasus pungutan ini ke DPRD setempat, menjadi ikon perlawanan baru.

 Murdiyanto, seorang guru SMPN di Sukoharjo itu menjadi segelintir guru yang berani mengungkapkan kebobrokan birokrasi setempat. Keberanian itu pula yang patut diapresiasi. Bagi Kang Karto, berita pungutan ini sebenarnya tidak mengejutkan. Toh kasus seperti ini sudah berlangsung lama. Dalam berbagai lini birokrasi pemerintah, pungutan liar merebak bak gurita. Kang Karto yakin, pungutan guru bersertifikasi tidak hanya terjadi di Sukoharjo.

 Bahkan dua orang kakak Kang Karto yang juga guru berserfitikasi di Jawa Timur  mengalami kejadian serupa. Satu guru Diknas diminta setor Rp 100  ribu tiap bulan saat menerima tunjangan sertifikasi. Kalau merapel, ya tinggal mengalikan saja. Satu kakaknya lagi guru bersertifikasi dari Depag. Lebih gila lagi, departemen yang mengurusi agama itu pun mematok potongan 2% dari total tunjangan sertifikasi yang diterimanya. “Wah, kayak potongan zakat saja,” celetuk Kang Karto saat mendengarkan cerita kakaknya itu. Kedoknya tak jauh beda dengan yang terjadi di Sukoharjo. Ini menunjukkan pungutan itu bersifat sistemik. Ada alur yang mirip. Menurut cerita Kang Karto, pungutan itu disebut tidak mengikat. Tidak ada paksaan. Sekadar uang bancakan. Tidak menyetorpun tidak masalah. Begitu dalih para birokrat saat menarik uang itu. Meski disebut-sebut tak mengikat, tetap saja pungutan itu momok bagi para guru.

 Paling banter para guru cuma bisa nggerundel. Ngomong di belakang. Tak mau secara terbuka atau protes. Dalam beberapa hal ini bisa dimaklumi. Para guru dalam posisi lebih lemah ketimbang para birokrat di departemen itu. Ancaman pencabutan sertifikat guru, bahkan pecat pun acapkali mereka terima.

 Di mata Kang Karto, masih berlangsungnya pungutan ini menunjukkan birokrasi kita masih korup. Birokrat tidak menempatkan diri sebagai sosok pelayan. Setiap tugas yang dia jalankan seolah-olah itu adalah jasa baiknya. Sehingga sah saja kalau dia menarik “uang jasa” dari orang-orang yang mereka “bantu”. Para birokrat itu tidak sadar bahwa mereka sudah digaji dengan uang rakyat. Gaji itu sebagai bentuk imbalan atas kerjanya. Apapun yang dia terima di luar gaji resmi yang terkait dengan jabatannya, adalah bagian dari tindak korupsi.

 Meski sudah menggurita, praktek pungutan ini mesti diberantas. Mumpung saat ini isu-isu yang mengusik rasa keadilan masyarakat lagi hangat-hangatnya. Kasus-kasus yang selama ini tersimpan rapat dan ditutup-tutupi, mulai terkuak satu persatu. Suara publik kini bukan lagi suara di atas angin. Sudah mulai menjadi kekuatan nyata.  Pers dan internet menjadi kekuatan penekan baru. Berhentinya kasus Cicak-Buaya, Prita Mulyasari, adalah contoh betapa suara publik menjadi kekuatan dahsyat.

 Karena itu, bagi Kang Karto, di saat lembaga-lembaga resmi seperti penegak hukum dan lembaga perwakilan rakyat sedang sekarat, satu-satunya harapan adalah media massa. Kang Karto makin yakin media menjadi harapan terakhir terciptanya birokrasi bersih. Terciptanya rasa keadilan di masyarakat. Yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian membongkar kebusukan birokrasi yang sudah puluhan tahun bercokol itu. Tak mudah memang. Tapi langkah ini meski dilakukan. Dibutuhkan orang-orang pemberani seperti Pak Guru Murdiyanto.

 Masalahnya, berapa orang sih di negeri ini orang-orang yang bermental pemberani seperti Murdiyanto? Yang berani mengungkap kebobrokan birokrasi pemerintah? Tanpa rasa takut? Kang Karto tak bisa menjawab….

 Matanya mulai mengantuk. Diseruputnya sisa-sisa kopi yang sudah dingin, hingga tetes terakhir. Ia pun pergi tidur. Terlelap meninggalkan beribu tanya….

 Solo, 01 Februari 2010

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s