Hukum

Susno, Pahlawan atau Pengkhianat?

Kalau saya mengamati, begitu beragam tanggapan orang terhadap sepak terjang Susno Duadji, akhir-akhir ini. Bagi Polri, Susno pastilah dianggap pengkhianat. Jenderal bintang tiga yang “besar” di Polri justru membelejeti jeroan institusinya sendiri. Mengungkapkan ada Markus di Polri terhadap dana pajak senilai Rp 25 miliar. Tak aneh di mata korps baju cokelat, Susno dianggap menistakan institusi Polri, mencemarkan nama baik sejumlah jenderal, menebar fitnah, dsb.

 Sebagian lain menganggap Susno tengah sakit hati. Dalam kasus Cicak vs Buaya, dia merasa dikorbankan Kapolri. Dia yang merasa tidak bertanggungjawab langsung terhadap kasus tersebut justru dimintai pertanggungjawaban dengan dilengserkan dari jabatannya, Kepala Bareskrim. Jabatan sangat prestisius di Polri. Setelah menjadi jenderal non job, berulangkali dia “menyerang”  institusinya.  “Kalau mengungkap Markus di Polri mengapa tidak dilakukan saat dia menjabat jadi Kepala Bareskrim? Mengapa dia ngomong setelah tak lagi menjabat?.” Begitu pertanyaan banyak pihak.

 Ada juga yang mengungkapkan Susno tengah mencari simpati publik. Dalam kasus Polri vs KPK, Susno menjadi bulan-bulanan media massa. Saat itu namanya benar-benar terpuruk. Di tengah kondisi tak menguntungkan, Susno beberapa kali membuat manuver kontroversial. Menjadi saksi “meringankan” kasus Antasari Azhar, misalnya. Terakhir menyinyalir adanya Markus di Mabes Polri. Agaknya, manuver Susno cukup ampuh. Setidaknya simpati publik mengalir kepadanya. Berulangkali diwawancarai sejumlah media massa, khususnya TV. Beberapa pihak menganggapnya sebagai pahlawan. Malah ada yang mengusulkan Susno menjadi Ketua KPK. Hmmm…usul yang menurut saya terlalu tergesa-gesa.

 Bagi saya, tak pentinglah kita menebak-nebak motivasi Susno. Karena kalau bicara soal motivasi, niat, atau keinginan, tentu hanya Susno yang tahu. Motivasi itu wilayah yang menjadi urusan Susno dengan yang di Atas. Sesama manusia, kita tak akan pernah bisa mendalami isi hati seseorang.

 Yang pasti, langkah Susno tersebut perlu diapresiasi. Setidaknya sinyalemen Susno bisa dijadikan momentum bagi Polri untuk melakukan pembersihan. Toh Kapolri sendiri dalam berbagai kesempatan menyampaikan niatnya untuk mereformasi tubuh Polri. Niat Kapolri tersebut perlu disambut baik. Yang  publik tunggu sebenarnya adalah, apa yang akan Anda lakukan untuk mereformasi Polri wahai Kapolri? Saya belum melihat langkah-langkah kongkrit. Pernyataan-pernyataannya sebatas verbalisme semata. Padahal selama ini publik sudah mafhum tentang kondisi, citra Polri khususnya dalam soal jual-beli kasus. Tak usah jauh-jauh menyangkut kasus pajak, kasus korupsi yang melibatkan uang miliaran, bahkan triliunan rupiah. Dalam kasus Tilang misalnya. Masyarakat setiap hari bisa melihat kelakuan oknum Polri menangani kasus pelanggaran lalu lintas.

 Kasus-kasus pelanggaran UU Lalu Lintas sering dijadikan “sapi perahan” oknum petugas untuk meraup uang. Uang denda yang seharusnya masuk ke negara mengalir ke oknum-oknum petugas. Padahal kasus-kasus “kecil” seperti Tilang berhubungan langsung dengan publik. Sangat wajar bila publik begitu buruk melihat wajah kepolisian.

 Dalam konteks ini, mestinya, tuduhan Susno tersebut dijadikan refleksi, pintu masuk Polri untuk membersihkan diri. Menyikat oknum-oknum Polri yang bermental busuk. Tak perlulah melindungi anggotanya jika memang terbukti bersalah. Sikap tegas terhadap anggota yang nakal, tidak akan mencemarkan nama baik Polri. Sebaliknya justru akan mengundang simpati publik. Hal itu akan menunjukkan Polri serius mereformasi diri. Sayangnya, Polri masih sering melindungi diri ketimbang sikap tegas dan terbuka kepada publik.

 Coba kita lihat kasus Susno, bukan substansi kasusnya yang ditelusuri Polri. Tapi malah Susno yang diperiksa. Sebagai orang awam, saya melihatnya sebagai fenomena aneh. Itu kan sama artinya jika ada orang yang berteriak maling, bukan malingnya yang ditangkap, tapi orang yang berteriak malinglah yang ditangkap. Seorang pakar hukum dalam sebuah artikelnya mengungkapkan seorang pelapor sebenarnya tak bisa diproses hukum dengan tuduhan mencemarkan nama baik sebelum substansi tuduhannya diproses hukum dan berkekuatan hukum tetap. Jadi, pemeriksaan terhadap Susno sebelum kasusnya diperiksa sebenarnya merupakan kesesatan berpikir. Logika kebalik…

 Dalam kasus di Polri, saya memandang Susno sebagai seorang whistleblower, sang peniup peluit. Kita akan sangat susah menemukan orang-orang seperti ini. Informasi seorang  whistleblower mestinya menjadi informasi berharga. Apalagi disampaikan oleh mantan orang nomor satu di Bareskrim. Tentu dia orang yang sangat paham penanganan kasus-kasus kriminal di tubuh Polri.

 Informasi seorang “peniup peluit” [meski dilakukan karena sakit hati sekalipun] tetaplah menjadi hal penting untuk dijadikan pintu masuk memberantas kasus-kasus korupsi. Dan itu masih lebih baik ketimbang orang yang melihat kebusukan tapi tak berbuat apa-apa. Karena, menurut anggota KPK Bibit Samad Riyanto, pengungkapan kasus korupsi bisa melalui orang-orang BSH alias barisan sakit hati. Dan saya berharap, akan muncul Susno-Susno lain di lembaga-lembaga yang rawan korup, seperti di kepolisian, kejaksaan, kehakiman, eksekutif, maupun legislatif.

 Nah, sekarang apakah Anda akan menempatkan Susno sebagai seorang pengkhianat, barisan sakit hati, atau justru seorang pahlawan? Hmmm….semua terserah Anda…

 Solo, 23 Maret 2010

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s