Politik

Republik (Para) Maling

Lama saya merenung untuk menulis judul di atas. Saya teringat pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beberapa waktu lalu. “Jangan menistakan bangsa sendiri!,” begitu pinta presiden saat menanggapi panas-panasnya isu skandal Century.

 Saya sependapat dengan SBY. Bagaimanapun, dengan karut-marutnya, Indonesia  tetaplah bangsa kita sendiri yang harus saya kita cintai sepenuh hati. Right or wrong is my country. Baik buruk adalah Negara saya. Kalau pun ada sisi buruk, mari sama-sama kita perbaiki tanpa penistaan.  

 Namun, maaf mister presiden, dengan judul di atas saya tak bermaksud menistakan bangsa sendiri. Dengan tulisan ini justru saya ingin menunjukkan rasa cinta saya terhadap republik ini. Bukankah rasa cinta tak selalu harus diwujudkan dengan sanjungan-sanjungan yang melenakan? Menunjukkan kekurangan, bahkan kebobrokan juga bagian dari implementasi rasa cinta jika dimaksudkan untuk perbaikan. Di sisi lain, saya hanya ingin menumpahkan kekesalan hati saya, melihat berbagai kasus yang mulai terkuak satu-persatu.

 Kalau pun toh menistakan, saya sekadar menistakan sebagian (entah sebagian besar atau sebagian kecil, saya tidak tahu) para pengelola republik ini  yang bermental maling. Buat saya, sah-sah saja kalau saya menistakan mereka. Bukankah menistakan barang nista itu tidak masalah? Bahkan tanpa saya menistakan pun sebenarnya mereka telah menistakan diri sendiri kan? Bukankah gara-gara (sebagian) pengelola republik yang bermental maling itu pula yang mengakibatkan bangsa ini tak pernah bisa lepas dari keterpurukan??? Mentalitas yang tak bisa membedakan mana uang negara dan mana uang sendiri?

 

Saya tak berlebihan kok. Toh kita sama-sama tahulah gimana ulah para penyelenggara republik ini. Bermasalah di segala lini, dari jajaran atas hingga ke bawah. Baik di jajaran eksekutif, legislatif, yudikatif. Dari korupsi uang recehan hingga triliunan rupiah. Malah, para penegak hukum yang mesti menjadi wasit agar para pengelola republik ini agar selalu berada on the track pun ikut “bermain”. Kalau seperti ini kejadiannya, lengkap sudah kebobrokan bangsa ini. Bagaimana tidak, aparat hukum adalah pengontrol utama. Mereka yang punya otoritas melakukan punishment. Tak bisa dibayangkan bagaimana wajah hukum kita kalau mentalitas para penegaknya tak beda dengan orang-orang yang seharusnya mereka penjarakan?. Bagaimana mungkin mereka akan menyelesaikan masalah hukum di negeri ini kalau mereka juga bagian dari masalah? Banyak orang mengatakan, bagaimana mereka bisa menyapu dengan bersih kalau memakai sapu yang kotor? It’s impossible…

 Tak heran dalam berbagai survei, Indonesia selalu menempati peringkat atas sebagai negara (ter) korup.  Tak berlebihan pula kalau saya menyebut “Republik (para) maling”. Meski harus saya akui, banyak pula pengelola republik yang masih punya hati nurani. Tapi jumlah mereka berapa sih?…bak ustad di kampung maling. Tak terdengar suaranya…

Modal utama pembersihan pejabat-pejabat bermental korup adalah dimulai dari aparat penegak hukumnya. Selama aparat hukumnya masih bagian menjadi bagian dari masalah, selama itu pula jargon reformasi birokrasi (di segala lini) hanya seperti lolongan anjing saja. Keras gaungnya, nol implementasi.

 Kasus Gayus Tambunan menjadi contoh nyata betapa (oknum) aparat hukum masih menjadi bagian dari problem. Aparat hukum yang seharusnya berdiri di garda depan untuk memberangus mafia pencurian uang Negara, malah ikut menjadi bagian dari mafia. Saya yakin seyakin-yakinnya, kasus mafia pajak sekadar contoh kasus yang terkuak. Mungkin sedang apes saja pelakunya. Di bawah permukaan, seabrek kasus lain yang bermodus hampir  sama—rekayasa kasus—masih bergentayangan.

 Publik sudah mafhum tentang kebobrokan penegak hukum kita. Coba Anda iseng-iseng tanya tentang persepsi publik terhadap penegak hukum. Pasti yang muncul adalah persepsi negatif. Dari obrolan keseharian yang saya dengar, sungguh aparat hukum benar-benar kehilangan kewibawaan. Berbagai olok-olokan (tak perlu saya sebutkan olok-olokan mereka, tak etis kalau saya tulis) sering muncul dari mulut mereka. Saya tidak tahu apakah penegak hukum itu sadar atau tidak terkait posisi mereka di mata publik.

Karena itu gerakan pembersihan oknum-oknum bermental korup di jajaran penegak hukum segera dilakukan. Gunakan kasus mafia pajak ini sebagai pintu masuk. Ini momentum yang sangat baik untuk pembenahan. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Saya sependapat dengan Kapolri, Bambang Hendarso Danuri. Kalau kepolisian tidak berubah, maka akan dilibas oleh perubahan itu sendiri. Karena itu langkah nyata perlu dilakukan. Ingat, ibarat penyakit, persoalan di tubuh aparat hukum bak kanker yang sudah menjalar ke seluruh tubuh. Pengobatannya butuh waktu lama (atau jangan-jangan tidak bisa diobati lagi?).

 Meski demikian, saya tetap optimistis, mimpi saya untuk memiliki aparat hukum yang tegas, berwibawa, bersih, dipercaya publik akan tercapai, selama kita sama-sama serius untuk mewujudkannya. Kendati saya tidak tahu, kapan mimpi saya ini akan menjadi nyata.

 Boleh jadi, mimpi saya baru akan tergapai saat saya tak lagi bisa untuk sekadar bermimpi…wallahu’alam

 Solo, 04 April 2010

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s