Muhammadiyah

Selamatkan Muhammadiyah

Sejujurnya saya tidak begitu sreg saat Din Syamsuddin terpilih menjadi Ketua PP Muhammadiyah melalui Muktamar Muhammadiyah ke-45 di Malang pada 2005 lalu. Bukannya saya meragukan kemampuan Din dalam memimpin Muhammadiyah, tapi lebih karena latar belakang Din yang pernah menjadi politisi.

Din adalah mantan aktivis dan anggota DPR dari Golkar, partai penyokong rezim Soeharto di era Orde Baru. Saat terpilih menjadi Ketua PP Din memang sudah “tobat” dengan tidak aktif lagi di Golkar, namun itu tidak bisa menghilangkan kekhawatiran saya.

Sebagai orang yang pernah malang melintang di dunia politik, watak politisi Din suatu bisa saja “kambuh” kembali. Kalau ini terjadi akan sangat membahayakan Muhammadiyah. Bagaimanapun profil ketua umum akan mempengaruhi langgam Ormas keagamaan yang berwatak amar makruf nahi mungkar ini. Karakter politisi Din sebenarnya kurang cocok untuk memimpin persyarikatan. Sebagai gerakan moral, Muhammadiyah akan pas dipimpin sosok moralis semacam A Syafii Ma’arif.

Kecurigaan saya mulai muncul saat Din mulai runtang-runtung dengan Megawati Soekarnoputri, Ketua DPP PDI Perjuangan. Din juga ikut memelopori berdirinya Baitul Muslimin, sayap organisasi Islam milik PDIP. Saya, dan beberapa teman di Muhammadiyah lain, mulai menebak, Din sedang bermanuver. Publik dan warga Muhammadiyah juga reka-reka agenda apa sebenarnya yang ada di belakang Din.

Bisikkan…

Kedekatan Din dengan Partai Matahari Bangsa (PMB) semakin memperkuat dugaan saya. Dalam pemberitaan Majalah Tempo edisi khusus kemerdekaan, Din terang-terangan mendukung PMB. Dalam Rapat Pimpinan Nasional PMB, Din mengungkapkan, “Bisikkan kepada orang-orang. Din sebagai pribadi mendukung partai ini. Meski dinyatakan secara pribadi, tetapi akan sulit dipisahkan dari lembaga.”

Masih menurut Tempo, tidak hanya itu, Din juga juga memberikan fasilitas. Perhimpunan Amanat Muhammadiyah—embrio PMB—bermarkas di Kantor Lembaga Hikmah PP Muhammadiyah. Din dan sejumlah petinggi Muhammadiyah juga aktif dalam rapat-rapat pembentukan partai ini. Beberapa kali rapat bahkan dilakukan di rumah Din.

Sebagai orang yang dilahirkan dari darah daging Muhammadiyah—ayah saya (alm) aktivis Muhammadiyah dan ibu saya aktivis Aisyiyah—sangat prihatin dengan kondisi ini karena Muhammadiyah mulai dijadikan bahan mainan para petingginya. Bagaimanapun sikap Din ini akan mengundang masalah di tubuh Muhammadiyah. Bukan hanya akan berpotensi mengundang konflik internal karena warga Muhammadiyah sangat plural dalam menyalurkan aspirasi politiknya, sikap Din juga menyalahi khittah Muhammadiyah.

Muhammadiyah lahir bukan sebagai organisasi politik, melainkan sebagai Ormas keagamaan yang bergerak di ranah pemikiran keagamaan, pendidikan, dan sosial. Muhammadiyah memang pernah membidani Partai Masyumi. Namun pada Muktamar tahun 1959 Muhammadiyah menyatakan keluar dari Masyumi dan menyatakan tidak terlibat dalam politik praktis hingga saat ini.

Cukup sekali saja Muhammadiyah melakukan “kecelakaan” sejarah dengan secara resmi mendukung pencalonan Amien Rais pada Pilpres 2004 lalu. Senyatannya dukungan resmi Muhammadiyah ini menimbulkan perdebatan yang melelahkan di kalangan internal Muhammadiyah. Celakanya lagi dukungan Muhammadiyah tak membuat Amien Rais memenangi Pilpres. Amien hanya menempati nomor empat dengan sekitar 14 juta suara. Asal tau saja, Muhammadiyah selama ini mengklaim mempunyai puluhan juta pengikut. Dengan perolehan suara tersebut bisa dipastikan warga Muhammadiyah tidak semuanya mendukung calon yang resmi didukung organisasi.

Sebenarnya saya berharap pengalaman dukung-mendukung Muhammadiyah pada kekuatan politik tertentu tidak terulang lagi pada Pemilu 2009 mendatang. Namun tak bisa dipungkiri pernyataan Din dengan memihak PMB jelas merupakan “kecelakaan” politik kedua bagi Muhammadiyah. Wajar kalau saya curiga ada agenda tersembunyi di balik manuver-manuver politik Din.  Agenda apakah itu? tanya saja kepada yang  bersangkutan…

Sebagai orang nomor satu di Muhammadiyah, Din mestinya bisa menjaga amanat Muktamar dengan sebaik-baiknya dengan tidak membawa perahu Muhammadiyah masuk ke ranah politik kekuasaan. Sekiranya Anda (Din) memang benar-benar tidak bisa menahan “syahwat politik” (pinjam istilah A Syafii Ma’arif, mantan Ketua PP Muhammadiyah), sebaiknya lepaskan baju Muhammadiyah. Agar supaya Muhammadiyah aman, dan Din juga bebas untuk bermanuver tanpa terbebani amanat organisasi.

Ahmad Dahlan sudah dengan susah payah mendirikan Muhammadiyah. Jika masih hidup, dia pasti akan menangis bila melihat persyarikatan ini dijadikan kuda tunggangan para penerusnya. Warga Muhammadiyah pasti masih ingat wasiat Ahmad Dahlan, “hidup-hidupilah Muhammadiyah dan jangan mencari penghidupan di Muhammadiyah.”

Mau dikemas dengan bahasa apapun, politik kekuasaan tetaplah bagian dari strategi mencari “penghidupan”. Mari kita teriakkan SOM : save our Muhammadiyah…!

Solo, 16 Agustus 2008

Advertisements
Humaniora

Paradigma…

Dalam bahasa sederhana paradigma adalah cara pandang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Paradigma adalah kerangka berpikir. Paradigma mirip dengan kacamata yang Anda pakai. Dengan kacamata hitam, maka semua obyek yang Anda lihat akan berwarna hitam. Dengan kacamata kuda, Anda hanya bisa melihat obyek yang ada di depan Anda. Anda tidak akan bisa mengamati wanita cantik yang ada di samping Anda, kecuali dengan menggeser pandangan Anda. Konon, sekarang sudah ada kacamata “tembus pandang” yang bisa mengendus obyek di balik pakaian yang dikenakan orang. Kalau menggunakan kacamata ajaib ini Anda akan bisa melihat obyek di balik obyek yang biasa Anda lihat. Sayangnya saya belum bisa menemukan jenis kacamata ini.

Paradigma akan memengaruhi cara pandang Anda dalam melihat realitas dan bagaimana cara Anda menyikapinya. Ilmuwan sosial Thomas S Kuhn, orang yang kali pertama menggunakan konsep paradigma, melalui buku Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda mengungkapkan paradigma bukan saja bersifat kognitif tapi juga normatif. Paradigma bukan saja memengaruhi cara berpikir kita tentang realitas, tetapi juga mengatur cara mendekati dan bertindak atas realitas. Sewaktu masih hidup ayah saya pernah bercerita. Seorang peternak kambing dilanda kegelisahan yang luar biasa. Musim kemarau panjang mengakibatkan hampir semua daun, rumput-rumput mengering. Si peternak resah dengan nasib kambing-kambingnya karena dia kesulitan mencari rumput dan dedaunan untuk ternaknya. Kambing tak akan mau makan daun dan rumput kering. Dalam situasi kalut si peternak punya ide. Dia pergi ke toko membeli kertas tipis tembus pandang warna hijau.

Kacamata

Kertas-kertas itu kemudian dibuat kacamata dan dipasang di kambing-kambingnya. Dengan kacamata hijau semua obyek yang dilihat kambing menjadi berwarna hijau, termasuk daun dan rumput-rumput kering itu. Kambing yang semula tak mau makan kini dengan lahap makan daun dan rumput yang sebenarnya tidak berwarna hijau lagi. Peternak senang bukan main karena kambing-kambingnya selamat dari ancaman busung lapar. Sebuah ide cerdas sekalipus jahil. Cerdas karena di tengah kesulitan peternak bisa membuat ide cemerlang. Jahil karena ini jelas bentuk pembohongan. Dosakah? Wallahu’alam. Saya tidak tahu membohongi kambing itu dosa atau tidak. Dari cerita ini mengukuhkan betapa dahsyatnya sebuah paradigma karena bisa mengubah realitas di depan Anda.

Jika seorang suami memandang istri sekadar pendamping hidup, maka selama itu pula si suami memperlakukan istri sekadar “pembantu”. Si suami selalu menuntut dilayani. Beda halnya jika suami—atau sebaliknya—memandang istri adalah partner hidup, maka kehidupan dalam posisi sederajat akan tercapai. Jika Anda memandang salat, puasa, dan ibadah lain sebagai kewajiban maka Anda akan merasa terbebani olehnya. Coba ubah pola pikir Anda. Ibadah Anda pandang sebagai sebuah kebutuhan hidup maka semua akan berjalan tanpa beban. Bukankah Allah tidak butuh kita sembah? Bukankah Allah tidak butuh kita agungkan? Tanpa kita agungkan pun Allah tetap maha Agung. Tanpa kita sembah pun Allah akan tetap ada. Kita yang sebenarnya butuh menyembah-Nya. Kita pula yang butuh mengagungkan nama-Nya.

Jika kedudukan, status, jabatan kita pandang sebagai terminal akhir maka ini akan membikin kita tinggi hati. Seolah-olah menduduki jabatan adalah tujuan akhir kehidupan. Coba jabatan Anda pandang sebagai amanah, hanya sebuah alat, maka akan membuat kita rendah hati. Ketika jabtan ada di tangan, justru itu awal perjuangan untuk menebar kebajikan. Kalau Anda memandang pasangan hidup Anda seorang penyelingkuh, maka apapun yang dilakukan pasangan Anda selalu Anda kaitkan dengan perselingkuhan. Menerima SMS, telepon, atau sekadar ngobrol dengan lawan jenis pun akan Anda anggap sebagai bentuk penyelewengan. Padahal bisa jadi hal itu berkaitan urusan kerja dan tidak ada korelasinya dengan perselingkuhan sama sekali. Salah sangka karena Anda menggunakan paradigma yang salah.

Saya yakin kita sering menggunakan paradigma yang keliru dalam memandang realitas. Hal yang menyebabkan kita salah menyikapi dan salah melangkah. Implikasi salah paradigma akan panjang, karena ini menyangkut perilaku hidup kita di dunia ini. Agaknya sebelum bertindak perlu meluruskan cara pandang Anda lebih dulu. Tentu Anda tidak ingin menjadi kambing yang begitu bernafsu makan daun dan rumput kering yang disangkanya daun muda. Sebuah kesalahan cara pandang…

Solo, 25 September 2008.


Humaniora

Ahmadiyah,,,

Hari masih pagi. Jam baru menunjukkan pukul 6.30 WIB. Seperti rutinitas yang saya jalani tiap pagi : bangun tidur, solat subuh, jalan pagi (biar kondisi fisik selalu fit gitu lhoh…) , terus mencari channel berita di TV. Bagi saya, rutinitas nonton berita di TV ini menjadi “menu” wajib harian, guna mengetahui kabar-kabar terkini yang terjadi malam hingga pagi hari. “Siapa tahu ada berita mengejutkan yang bisa saya peroleh pagi ini,” begitu pikir saya saat memencet tombol “on” di remote control TV. Benar saja, pagi itu saya memperoleh kabar yang sangat menyedihkan : “Mesjid Al Furqon, mesjid milik Jemaat Ahmadiyah, di Sukabumi dibakar massa bercadar pada Senin (28/4) dini hari”. Kendati udara di luar masih terasa dingin, saya merasa badan ini tiba-tiba menjadi panas setelah melihat berita itu…

Saya benar-benar terkejut dan tidak bisa mengerti.  Ada sekelompok massa yang tega membakar mesjid, rumah Allah, tempat ibadah yang sangat disucikan ummat Islam. Akal sehat dan nurani saya tidak bisa menangkap sama sekali. Apakah para pembakar mesjid itu masih punya akal sehat? Apakah para perusak rumah ibadah itu masih punya hati nurani? Masih pantaskah para pembakar mesjid itu disebut orang-orang beragama? Apa yang berkecamuk dalam otak mereka saat menghanguskan tempat suci itu? Apakah mereka bangga karena sudah berhasil menghancurkan tempat ibadah orang-orang yang mereka tuduh sesat? Bukankah membakar mesjid hanya pantas dilakukan para setan dan iblis? Ataukah orang-orang itu memang iblis yang sudah berwujud jadi manusia? Wallahu’alam…Naudzubillahi min dzalik…terus terang sampai sekarang saya belum memperoleh jawabannya….

Musibah yang dialami kawan-kawan pengikut Ahmadiyah ini bukan sekali ini terjadi. Sudah puluhan tahun warga aliran Ahmadiyah ini memperoleh perlakukan yang tidak semestinya : dituduh sesat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), dikafirkan, dianggap keluar dari aqidah Islam, dihardik, tidak boleh memasang papan nama Ahmadiyah, diusir dari kampung halamannya, mesjidnya disegel lantas dibakar. Bagi warga Ahmadiyah perlakuan-perlakuan seperti mungkin dianggap hal itu dianggap hal biasa, karena terlalu sering mereka alami. Tapi bagi saya, itu hal sesuatu yang luar biasa…jangankan dengan sesama umat beragama, dengan orang kafir sekalipun Islam melarang menebar permusuhan…mereka perlu diperlakukan sebagai sesama makhluk Tuhan, dan punya hak sama dalam menentukan pilihan hidupnya…

Pemerintah yang semestinya menjadi pengayom masyarakat, tidak bisa berkutik apa-apa. Aparat kepolisian selalu tidak tegas dalam menindak pihak-pihak yang menyerang Ahmadiyah. Jelas, kekerasan adalah tindak kriminal. Pemerintah malah sedang menyiapkan surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri yang—konon—akan melarang aktivitas Ahmadiyah di Indonesia. Rencana penerbitan SKB ini atas rekomendasi Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem) yang menilai Ahmadiyah menyimpang dari Islam dan diminta menghentikan kegiatannya. Apabila pemerintah benar-benar mengeluarkan SKB, maka ini akan menjadi tragedi luar biasa. Pemerintah bisa melarang sebuah keyakinan, sementara tidak ada hukum-hukum negara yang dilanggar Ahmadiyah…

Terus terang saya menjadi sangat bersimpati terhadap “penderitaan” yang dialami kawan-kawan di Ahmadiyah. Meskipun saya sendiri tidak sepaham dengan keyakinan Ahmadiyah,   tapi saya sangat menghargai prinsip-prinsip yang dipegang pengikut Ahmadiyah. Mereka terlihat gigih mempertahankan pendapatnya meski berseberangan dengan pendapat mainstream umat Islam. Ahmadiyah juga dikenal sebagai kelompok yang anti kekerasan. Sejauh yang saya ketahui, keberadan aliran ini belum pernah bikin ulah…Ahmadiyah juga tidak pernah menggunakan simbol-simbol agama untuk menghantam  pihak lain. Coba bandingkan dengan kelompok-kelompok. FPI misalnya, keberadaannya mereka selalu bikin resah. Mereka sering menggunakan simbol-simbol suci agama guna melakukan tindakan yang justru dapat menodai kesucian ajaran agama itu sendiri. Dalam hal ini, boleh-boleh saja kita tidak sependapat dengan ajaran Ahmadiyah, tapi apakah kemudian kita boleh semena-mena dengan mereka? Bagi saya tidak….”Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi kaum yang kamu olok-olok itu lebih baik dari kamu…”

Paling asasi

Bagi saya, keyakinan adalah hal paling asasi dalam diri manusia. Tiap manusia punya kebebasan meyakini sesuatu atau tidak meyakini sesuatu. Hak ini dijamin oleh prinsip-prinsip universal yang diyakini umat manusia. Konstitusi di negara kita (pasal 29 UUD ’45) pun jelas-jelas menjamin adanya kebebasan beragama. Dalam agama Islam yang saya yakini pun, Allah membebaskan umat manusia untuk menentukan pilihan : mau jadi kafir atau beriman. “Barang siapa ingin kafir, silakan kafir. Barang siapa ingin beriman, silakan beriman.”. Dalam surat Alkafirun juga disebutkan, lakum dinukum waliyadin (bagimu agamamu, bagiku agamaku). Dalam Alquran sendiri ada 300 ayat (menurut studi Zuhairi Misrawi) yang membahas tentang toleransi, inklusivime, demokrasi, dan pluralisme. Dari keterangan ayat ini, jelas Allah sangat demokratis dalam memberi pilihan kepada manusia meskipun tiap pilihan (kafir atau beriman) punya konsekuensi di mata Allah. Kalau Allah saja sangat demokratis, tepo seliro, memberi kebebasan pilihan, mengapa diantara kita justru bertindak otoriter? Sok merasa paling benar, sok merasa paling Islam dibanding orang lain? Sok merasa menjadi satu-satunya pemilik surga? Huh…

Yang harus diiingat bahwa salah tidaknya keyakinan ini hanya Tuhan yang berhak meminta pertanggungjawaban. Sebagai sesama, manusia (termasuk MUI, yang katanya warasatul ambiya atau pewaris para nabi itu) tidak berhak meminta pertanggungjawaban—apalagi menghukum—orang yang punya keyakinan berbeda. Apakah sebuah keyakinan itu sesat, salah, melenceng dari garis lurus, hanya akan bisa kita ketahui di akhirat nanti. Dus, jika ada orang memvonis sesat keyakinan orang lain, itu sama artinya mereka telah “merebut” otoritas Tuhan. Ya nggak?….bukankah mereka itu orang-orang sesat dalam arti sebenarnya…?

Mulai sekarang agaknya kita perlu mengembangkan sikap dialogis guna menjembatani perbedaan tafsir atas ajaran agama. Jika satu kelompok memandang kelompok lain punya keyakinan yang tidak pas, seharusnya jalan diskusi, tukar pikiran dengan semangat menghargai perbedaan yang bisa ditempuh. Jika cara-cara dialogis ternyata tidak bisa menyamakan persepsi, maka biarkanlah mereka berjalan sesuai keyakinannya…sekali lagi : lakum dinukum waliyadin…kekerasan, dengan dalih apapun tidak bisa dibenarkan, baik oleh etika, hukum, prinsip-prinsip universal, dan ajaran agama manapun…

Buat kawan-kawanku di Ahmadiyah…teruskan perjuanganmu…aku ada di belakangmu…

Solo, 30 April 2008

Humaniora

Bersenang-Senang

Belakangan ini terjadi perubahan secara radikal pada lanskap ekonomi dan bisnis di Tanah Air. Sektor bisnis konvensional mulai surut, cenderung muram, tapi di sisi lain ada sektor tertentu menunjukkan titik cerah. Sektor ritel disebut-sebut mulai lesu yang ditandai dengan tutupnya beberapa outlet merek yang punya nama besar. Beberapa pihak mengatakan suramnya bisnis retail akibat turunnya daya beli masyarakat.

Tapi di sisi lain fenomena itu terjadi karena perubahan perilaku ekonomi masyarakat. Temuan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan memang terjadi pergeseran (shifting) perilaku dari sebelumnya belanja barang kini berubah ke belanja untuk bersenang-senang (leisure). Menurut Kamus Oxford, leisure maknanya “use of free time for enjoyment” atau menggunakan waktu luang untuk sesuatu yang menggembirakan, seperti berwisata, menonton, kuliner, menginap di hotel, membeli gadget, dan sebagainya.

Pada diskusi Business Review 2017 : Situasi Anomali? yang digelar Harian Solopos, Indonesia Marketing Association (IMA) Chapter Solo dan The Sunan Hotel Solo pada 17 Oktober silam juga mengonfirmasi temuan BPS. Peserta diskusi yang mencakup para pelaku usaha dan akademisi itu mereka bertestimoni terjadinya pergeseran lanskap bisnis di Soloraya khususnya. Para pengelola mal besar mengeluh sepinya pengunjung, dan tentu saja penjualan turun. Sementara pelaku usaha yang melayani aktivitas untuk bersenang-senang seperti pariwisata, penerbangan, kuliner tersenyum sumringah karena penjualan melonjak.

Pada saat mengikuti diskusi tersebut saya sempat ngobrol dengan pakar manajemen dari Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Dr. Anton A. Setyawan tentang fenomena perilaku masyarakat yang mulai menonjolkan ke arah gaya hidup. Dia mengatakan masyarakat cenderung mementingkan aspek gaya hidup itu menunjukkan kebutuhan hidup dasar masyarakat itu sudah “selesai” alias  tercukupi. Meskipun tidak bisa menafikan soal adanya kesenjangan sosial di masyarakat. Ada sekelompok orang yang masih kesulitan sekadar hidup secara layak.

Dalam piramida kebutuhan menusia ala Abraham Maslow, kebutuhan aktualisasi diri berada di puncak piramida. Ini menandakan orang cenderung berpikir eksistensi diri dalam konteks status sosial setelah kebutuhan pokok sandang, papan, pangan dan pendidikan, serta rasa aman  tercukupi. Benarkah? Memang piramida Maslow ini juga tak lepas dari kritik. Secara guyon muncul meme di dunia maya, piramida ala Maslow ini sekarang sudah berubah. Eksistensi diri sekarang menjadi kebutuhan pokok yang mengalahkan kebutuhan lainnya.  

Apakah benar masyarakat kita tengah bergerak menuju the leisure class? Dalam perspektif ekonom sekaligus sosiolog Amerika Thorstein Veblen, teori leisure class adalah teori yang menjelaskan motivasi berkonsumsi,  bagaimana aktivitas sekelompok orang memanfaatkan waktu luang, menghabiskan uang untuk kepuasan diri dengan membangun status sosial di lingkungannya. Teori ini sebagai kritik atas masyarakat kapitalis Amerika yang cenderung tidak peduli dengan masyarakat sekitarnya. Orang hanya mencari uang kemudian menghabiskannnya untuk bersenang-senang. Semakin banyak uang dibelanjakan untuk kesenangan, akan dipandang makin tinggi status sosialnya.

Memanipulasi Diri

Secara sosial, perilaku leisure di masyarakat kita salah satunya dipicu maraknya media sosial (medsos). Medsos menjadi etalase, ruang pamer di mana setiap orang bisa menunjukkan eksistensi dirinya untuk memperoleh pengakuan orang lain. Orang cenderung mendokumentasikan semua aktivitas leisure via dunia maya, baik dalam bentuk tulisan, gambar maupun video untuk memperoleh pengakuan itu. Semakin banyak tanda like akan makin memberi kepuasan diri serta bermakna status sosial bagi yang memercayainya. Perilaku unjuk  diri di media sosial itu akan menular ke orang lain untuk melakukan hal yang sama. Karena, dalam pandangan Veblen, motivasi orang berkonsumsi sangat dipengaruhi perilaku orang lain bila perilaku itu sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dirinya.  Jadilah perilaku pamer secara massal.

Demi eksistensi diri pula sebagian orang memanipulasi diri dengan menunjukkan etalase hidup yang tidak mencerminkan realitas yang sebenarnya. Dalam pandangan teori dramaturgi Erving Goffman, saat berada di media sosial, kita berada di panggung depan (front stage), panggung semu untuk membangun kesan diri atas orang lain. Ia berusaha menampilkan sosok sesuai kesan yang diinginkan. Misalnya kesan kaya, pinter, saleh, dermawan dan bahkan kesan mesra dengan pasangan hidupnya. Padahal boleh jadi kehidupan yang sebenarnya (back stage) tak seperti yang dipertontonkan. Secara bisnis, semakin banyak orang suka bersenang-senang bisa menjadi komoditas yang diperjualbelikan. Dalam diskusi di Business Review itu, salah peserta mengatakan, “Kalau Anda mau berbisnis, masuk saja bisnis gaya hidup. Tidak akan ada matinya…..”.

Tapi secara sosial perilaku leisure bisa kita kritisi. Demi gaya hidup orang rela mengeluarkan banyak uang untuk menaikkan posisi sosial di lingkungannya. Kelompok leisure class  yang berada di kelas menengah ini terkadang oportunis. Mereka tak segan menghabiskan uang demi status sosial, tapi mereka masih meminta sebagian kebutuhan hidupnya disubsidi negara. Kelompok-kelompok ini paling keras protes saat pemerintah mencabut subsidi BBM, subsidi listrik, subsidi gas elpiji bagi mereka. Ya beginilah ironi Indonesia…

Yang memprihatinkan sikap bersenang-senang kini tidak hanya menyangkut perilaku ekonomi dan sosial, tapi makin jauh masuk pada ranah politik. Orang masuk ke jabatan-jabatan publik pun tidak dilandasi untuk mengabdikan diri kepada kepentingan warga. Pejabat publik bermakna status sosial, memiliki daya tawar, bisa membangun rente ekonomi untuk menumpuk kekayaan. Perilaku culas pejabat publik di Indonesia  salah satunya dipicu perilaku gaya hidup yang kelewat batas. Jabatan publik bukan lagi sesuatu yang sakral.

Tidak mengherankan, meski ketua lembaga terhormat di negeri ini jadi tersangka, nyaris tak ada politisi yang mempersoalkan. Sebagian malah membelanya. Maklum, lha wong jadi pejabat publik sekadar untuk mengisi waktu luang, untuk bersenang-senang. Tidak perlu mikir soal marwah wakil rakyat. Alamak…

Solo, 13 November 2017

 

Keterangan : Esai ini pernah dimuat di Harian Solopos edisi 13 November 2017

Humaniora

Rabun…

 Judul esai saya ini saya adopsi dari terminologi Profesor Theodore Levitt tentang marketing myopia atau rabun jauh pemasaran. Levitt menuangkan gagasannya itu dalam artikel yang dimuat di Jurnal Harvard Business Review pada 1960.

Dalam literatur pemasaran, marketing myopia sejatinya menunjuk pada ketidakmampuan seorang pemasar dalam memandang masa depan produk yang dikelolanya. Pemasar yang rabun hanya fokus pada produk yang dikelola saat ini serta mengabaikan perubahan perilaku konsumen pada masa mendatang.

Bisa dipastikan pemasar yang rabun tak akan bertahan lama karena tidak bisa menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan yang sangat cepat. Terus terang saya sangat tergelitik dengan konsep ini.

Istilah ”rabun” itu begitu sarat sindiran, ngenyek, menohok siapa pun yang berpikiran cupet. Ini tidak hanya menyindir para manajer yang takut menatap masa depan, tapi siapa pun yang sibuk dengan urusan jangka pendek yang nir-visi.

Termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang selalu meributkan hal-hal sepele serta mengabaikan persoalan strategis bagi masa depan hidup manusia.  Bukankah kita begitu mudah menemukan model orang seperti ini? Contohnya adalah orang yang selalu ribut mengedepankan kepentingan diri dan kelompoknya.

Orang-orang pragmatis  yang menilai sesuatu bukan atas dasar kebenaran hakiki melainkan berdasar sesuatu yang berimplikasi secara praktis sesuai kepentingan mereka. Dan, orang-orang pragmatis inilah yang selalu ”menghiasi” ruang publik kita secara terus-menerus.

Jadilah ruang publik yang ribut, gaduh, berisi caci maki, menebar kebencian, dan lain-lain. Ruang publik tak lagi seksi sebagai ruang untuk warga berpartisipasi dalam suasana yang dialogis dan mencerahkan.Dalam konteks pendapat Jurgen Habermas, ruang publik mestinya menjadi tempat berdialog, bertemunya gagasan dan pemikiran secara kritis dan rasional serta dibebaskan dari kepentingan politik dan kapitalisme.  Ruang yang bisa memunculkan solidaritas sosial dalam arti yang luas. Ruang publik bertujuan menciptakan masyarakat sipil yang  dapat saling berbagi informasi, minat, keinginan tanpa paksaan guna meraih tujuan bersama.

Saya memberi catatan tentang diskusi di ruang publik untuk tujuan masyarakat bersama. Ini sangat menarik karena interaksi di ruang publik kita nyaris tanpa tujuan yang jelas.

Visi Bersama

 Kalau saya mengacu pakar manajemen Peter F. Drucker tentang management by objectives, bahwa sebuah tata kelola organisasi (apa pun organisasi itu) seharusya ada tujuan yang jelas dan kemudian menggunakan pendekatan sistematis dan  terorganisasi untuk mencapai sasaran yang ditetapkan itu.

Itu artinya kesamaan visi para pemangku kepentingan di negeri ini menjadi sangat penting. Bila sebuah tujuan sudah ditetapkan maka perlu diikuti langkah konsisten di organisasi itu untuk bersama-sama menuju arah  yang sama. Tanpa konsistensi maka upaya untuk mencapai tujuan tidak akan efektif dan efisien.

Banyak kasus yang belakangan ini menjadi bukti bahwa bangsa ini tidak konsisten dalam menyusun strategi untuk tujuan panjang. Penguasa sering membongkar pasang strategi hanya untuk kepentingan pragmatis.

Cara itu bukan hanya menjauhkan visi untuk mencapai sasaran, tapi juga menelan ongkos yang mahal, baik biaya, waktu, tenaga, dan sebagainya.

Pemerintah belum lama ini membentuk Unit Khusus Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila yang bertujuan menyosialiasikan nilai-nilai Pancasila kepada warga negara. Unit ini dibentuk setelah kita terkaget-kaget banyak praktik kehidupan yang makin jauh dari ideologi negara, padahal sebenarnya Indonesia pernah memiliki Ketetapan MPR No. II Tahun 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila  yang kemudian dicabut.  Ini artinya kita harus mulai dari nol lagi untuk menjalankan program ”mem-Pancasila-kan” masyarakat.

Majelis Permusyawaratan Rakyat kembali mewacanakan penyusunan semacam garis-garis besar haluan negara yang dihapus sebagai konsekuensi amendemen UUD 1945.  Ini juga pengakuan kegagalan kita yang telah memotong strategi yang disusun pemerintahan sebelumnya. MPR ingin menghidupkan garis-garis besar haluan negara (meskipun saat ini wacana itu tidak jelas) setelah melihat pembangunan negara berjalan nyaris tanpa pedoman.

Dalam dunia pendidikan, kita acap mendengar keluhan setiap rezim memiliki konsep sendiri tentang arah pendidikan di Indonesia. Tiap menteri pendidkan  ganti maka selalu muncul ide untuk merevisi sistem pendidikan yang  berjalan. Bandingkan dengan Finlandia, negara yang paling bagus sistem pendidikannya di dunia, sejak mencetuskan revolusi pendidikan pada 1963 dan 1979 hingga saat ini negara itu konsisten menerapkannya. Hasilnya? efektif mencetak target yang ditetapkan sehingga diakui dunia.

Di ranah pemberantasan korupsi,  para penguasa saat ini begitu berambisi untuk melumpuhkan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan berbagai cara. KPK dibentuk sebagai strategi untuk mempercepat pemberantasan korupsi.

Kecupetan pola pikir penguasa—khususnya para wakil rakyat di DPR—memunculkan ide mereka untuk mengenyahkan KPK dari peta pemberantasan korupsi. Sementara saat ini tujuan menekan korupsi masih butuh kerja sangat berat karena belum ada tanda-tanda negara kita bebas dari laku culas itu.  Kalau saat ini kita masih meributkan soal strategi, lantas kapan kita sampai pada tujuan? Bukankah strategi cara mencapai tujuan? Saya jadi curiga kita memang berada di tengah masyarakat yang ”rabun” seperti sindiran Theodore Levitt itu.Penguasa rabun, politikus rabun, penegak hukum rabun, dan kita warga yang rabun pula.

Futurolog Ziauddin Sardar pernah mengingatkan bahwa masa depan tergantung saat ini. Sardar lantas mengajak kita untuk melukis sejarah masa depan. Problemnya kalau kita banyak yang rabun, pura-pura rabun, atau merabunkan diri, bagaimana kita bisa menulis sejarah masa depan?…

 

Keterangan : Artikel ini pernah dimuat di Solopos edisi Senin (11/9/2017), dengan sedikit revisi dari edisi cetak.   

 

Politik

Membumikan Politik Profetik

Saya tidak bermaksud berutopia bila dalam esai ini mewacanakan kembali politik profetik. Dalam ranah wacana, politik profetik sejatinya bukan isu baru. Kita bisa banyak menemukan banyak artikel yang membahas tema ini.

Di tengah maraknya praksis politik yang kian kumuh di negeri ini, wacana politik profetik menemukan relevasi untuk terus didorong. Ide tentang politik profetik seperti menebar embun di tengah padang pasir: terasa menyejukkan.

Paling tidak paradigma politik profetik akan menjadi narasi tandingan atau antitesis atas narasi dan praktik politik yang kian kehilangan arah. Ide dasar politik profetik sejatinya mengadopsi gagasan cendekiawan Kuntowijoyo tentang perlunya membangun ilmu sosial profetik.

Melalui karyanya, Paradigma Islam, Interpretasi untuk Aksi (2008), Kuntowijoyo menguraikan perspektifnya tentang ilmu sosial profetik itu.  Ia mengkritik ilmu-ilmu sosial yang hanya berhenti saat menjelaskan fenomena-fenomena sosial.

Tugas  ilmu sosial sejatinya tidak hanya menjelaskan, tapi juga menstransformasikannya ke dalam perubahan. Ilmu sosial profetik yang dia sodorkan untuk membuat perubahan berdasarkan cita-cita etik dan profetik tertentu.

Cita-cita perubahan itu didasarkan pada tiga prinsip: humanisasi, liberasi, dan transendensi. Humanisasi adalah memanusiakan manusia karena proses dehumanisasi di masyarakat industrial terjadi dan menempatkan manusia sebagai bagian dari masyarakat abstrak tanpa wajah kemanusiaan.

Liberasi adalah membebaskan manusia dari belenggu-belenggu yang diciptakan sendiri, seperti kekejaman kemiskinan, keangkuhan teknologi, pemerasan, yang kemudian menyatu dengan mereka yang terpinggirkan di tengah-tengah raksasa ekonomi yang membelenggu.

Sedangkan tujuan transendensi adalah menambahkan dimensi transenden dalam kebudayaan. Transendental sebagai bagian yang sah dari fitrah kemanusiaan. ”Kita ingin merasakan dunia ini sebagai rahmat Tuhan,” kata Kuntowijoyo dalam bukunya itu.

Politik profetik sejatinya sebangun dengan konsep Kuntowijoyo itu. Bahwa paradigma politik bukan sekadar urusan kekuasaan seperti yang selama ini kita pahami, melainkan ada sesuatu yang transendental, terkait nilai-nilai adiluhung kenabian.

Muhammad Nur melalui artikel Rekonstruksi Epistemologi Politik: Dari Humanistik ke Profetik di Jurnal Asy-Syirah (jurnal ilmu syariat dan hukum)  Volume 48 Nomor 1 Tahun 2014 mengemukakan filosofi profetik sejatinya muncul dari kritik atas kecenderungan ilmu sosial yang kian positivistik.

Positivisme muncul saat prosedur-prosedur ilmu alam diadopsi dalam ilmu sosial sehingga fenomena sosial tidak lagi dianggap sebagai produk kegiatan manusia tapi sebagai sesuatu peristiwa alam.  Gejala sosial diterima apa adanya, bebas nilai.

Di artikel itu, Muhammad Nur menulis bahwa politik profetik juga bisa menjadi narasi tandingan terhadap filsafat politik barat yang bercita rasa humanis an sich.  Kerja politik berasal dari manusia, oleh manusia, dan untuk manusia.

Politik profetik mewacanakan konsep lain. Politik tidak sekadar urusan manusia, tapi sebagai perwujudan nilai-nilai ketuhanan. Politik profetik bertumpu pada humanisme yang transenden, politik yang memberi rahmat kepada semua (rahmatan lil alamin).

Formalisme

Dari sisi konsep, politik profetik sungguh indah. Memberi tawaran lain dari praktik politik yang bebas nilai itu. Berpolitik tidak semata-mata urusan perebutan kekuasaan yang diatur oleh mekanisme yang disepakati.

Berpolitik punya misi seperti yang diemban para nabi. Sungguh menyedihkan bila wacana politik profetik ini kian terpinggirkan dalam budaya politik di Indonesia.

Praktis tak ada tokoh politik yang (minimal) mewacanakan kerinduan akan politik yang bermisi ketuhanan, seperti membangun kemaslahatan bersama, kemakmuran, membebaskan diri dari eksploitasi, menebar kasih sayang tanpa mengenal sekat identitas.

Alih-alih membumikan politik yang bermartabat, praktik politik di Indonesia justru diwarnai kian kentalnya politik identitas dan formalisme agama. Menguatnya sentimen politik identitas acap kali muncul dari ekspoitasi sistem keyakinan yang dipaksa masuk dalam ranah politik.

Secara paradigmatik, politik identitas bukan menjadi bagian dari politik profetik. Paradigma profetik bertumpu pada nilai-nilai, bukan pada formalisme (simbol) yang kadang mengaburkan substansi.

Kalau saya meminjam perspektif Bassam Tibi, guru besar politik di Jerman, formalisme agama bukan bagian dari agama, melainkan ”politik  yang diagamaisasikan.” Formalisme agama dalam ranah politik sejatinya justru merendahkan agama.

Agama yang agung itu kemudian jadi sekadar komoditas dalam pemasaran politik (political marketing). Politik identitas bukan pula perwujutan politik yang transenden, tapi sebaliknya, politik yang dekaden (mundur, merosot).

Keringnya praktik politik yang transenden itu bisa kita lihat dalam laku politikus—dan para pengikutnya. Kebenaran dalam politik bukan lagi dilandaskan pada kebenaran hakiki, lahir dari cara berpikir yang sistematis, melainkan kebenaran berdasarkan perspektif kepentingan.

Politikus begitu mudah berubah sikap, mengubah sudut pandang, hanya karena kepentingan yang berubah. Mereka beretorika politik itu dinamis, padahal hakikatnya adalah mencla-mencle .

Demokrasi bukan lagi sebagai mekanisme politik yang menggembirakan, tapi justru membikin stres sebagian warga ini.  Segelintir elite politik, ketua partai politik  yang menjadi penentu kebijakan, seperti berada dalam zona nyaman, menikmati situasi yang boleh jadi menyenangkan bagi mereka.

Situasi itu sejatinya membikin ”mual” mereka yang berhati nurani. Protes keras rakyat atas terbentuknya Panitia Khusus Hak Angket DPR untuk Komisi Pemberantasan Korupsi dianggap angin lalu. Mereka bekerja lepas dari mandat rakyat yang memilih mereka.  Mereka sebenarnya mewakili siapa?

Kondisi itu pula yang menyebabkan praktik dan budaya politik di Indonesia nyaris tanpa kemajuan. Dalam beberapa indikator malah menunjukkan kemunduran. Periodisasi sejarah (dalam perspektif Kuntowijoyo) yang mestinya kita sudah masuk era ilmu, era berkemajuan, tapi kita malah kembali lagi ke era ideologi kekuasaan yang masih berdebat tentang bentuk negara.

Bidang-bidang lain (marketing, misalnya) sangat cepat berubah, makin kreatif mengikuti perubahan lingkungan, perubahan teknologi, dan perubahan perilaku konsumen, sementara praktik dan budaya politik kita justru resisten terhadap ide-ide baru.

Saya masih bimbang, apakah dalam lanskap politik di negeri ini masih menyisakan sedikit ruang bagi lahirnya politik profetik, politik berperadaban, berkeadaban, dan  politik yang menebar rahmat itu. Mari bertanya pada nurani kita masing-masing.

 

Keterangan :

Artikel ini pernah dimuat di Harian Solopos, edisi Senin, 17 Juli 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Humaniora

Solidaritas untuk Ahmadiyah

Hari masih pagi. Jam baru menunjukkan pukul 6.30 WIB. Seperti rutinitas yang saya jalani tiap pagi : bangun tidur, solat subuh, jalan pagi (biar kondisi fisik selalu fit gitu lhoh…) , terus mencari channel berita di TV. Bagi saya, rutinitas nonton berita di TV ini menjadi “menu” wajib harian, guna mengetahui kabar-kabar terkini yang terjadi malam hingga pagi hari. “Siapa tahu ada berita mengejutkan yang bisa saya peroleh pagi ini,” begitu pikir saya saat memencet tombol “on” di remote control TV. Benar saja, pagi itu saya memperoleh kabar yang sangat menyedihkan : “Mesjid Al Furqon, mesjid milik Jemaat Ahmadiyah, di Sukabumi dibakar massa bercadar pada Senin (28/4) dini hari”. Kendati udara di luar masih terasa dingin, saya merasa badan ini tiba-tiba menjadi panas setelah melihat berita itu…

Saya benar-benar terkejut dan tidak bisa mengerti.  Ada sekelompok massa yang tega membakar mesjid, rumah Allah, tempat ibadah yang sangat disucikan ummat Islam. Akal sehat dan nurani saya tidak bisa menangkap sama sekali. Apakah para pembakar mesjid itu masih punya akal sehat? Apakah para perusak rumah ibadah itu masih punya hati nurani? Masih pantaskah para pembakar mesjid itu disebut orang-orang beragama? Apa yang berkecamuk dalam otak mereka saat menghanguskan tempat suci itu? Apakah mereka bangga karena sudah berhasil menghancurkan tempat ibadah orang-orang yang mereka tuduh sesat? Bukankah membakar mesjid hanya pantas dilakukan para setan dan iblis? Ataukah orang-orang itu memang iblis yang sudah berwujud jadi manusia? Wallahu’alam…Naudzubillahi min dzalik…terus terang sampai sekarang saya belum memperoleh jawabannya….

Musibah yang dialami kawan-kawan pengikut Ahmadiyah ini bukan sekali ini terjadi. Sudah puluhan tahun warga aliran Ahmadiyah ini memperoleh perlakukan yang tidak semestinya : dituduh sesat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), dikafirkan, dianggap keluar dari aqidah Islam, dihardik, tidak boleh memasang papan nama Ahmadiyah, diusir dari kampung halamannya, mesjidnya disegel lantas dibakar. Bagi warga Ahmadiyah perlakuan-perlakuan seperti mungkin dianggap hal itu dianggap hal biasa, karena terlalu sering mereka alami. Tapi bagi saya, itu hal sesuatu yang luar biasa…jangankan dengan sesama umat beragama, dengan orang kafir sekalipun Islam melarang menebar permusuhan…mereka perlu diperlakukan sebagai sesama makhluk Tuhan, dan punya hak sama dalam menentukan pilihan hidupnya…

Pemerintah yang semestinya menjadi pengayom masyarakat, tidak bisa berkutik apa-apa. Aparat kepolisian selalu tidak tegas dalam menindak pihak-pihak yang menyerang Ahmadiyah. Jelas, kekerasan adalah tindak kriminal. Pemerintah malah sedang menyiapkan surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri yang—konon—akan melarang aktivitas Ahmadiyah di Indonesia. Rencana penerbitan SKB ini atas rekomendasi Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem) yang menilai Ahmadiyah menyimpang dari Islam dan diminta menghentikan kegiatannya. Apabila pemerintah benar-benar mengeluarkan SKB, maka ini akan menjadi tragedi luar biasa. Pemerintah bisa melarang sebuah keyakinan, sementara tidak ada hukum-hukum negara yang dilanggar Ahmadiyah…

Terus terang saya menjadi sangat bersimpati terhadap “penderitaan” yang dialami kawan-kawan di Ahmadiyah. Meskipun saya sendiri tidak sepaham dengan keyakinan Ahmadiyah,   tapi saya sangat menghargai prinsip-prinsip yang dipegang pengikut Ahmadiyah. Mereka terlihat gigih mempertahankan pendapatnya meski berseberangan dengan pendapat mainstream umat Islam. Ahmadiyah juga dikenal sebagai kelompok yang anti kekerasan. Sejauh yang saya ketahui, keberadan aliran ini belum pernah bikin ulah…Ahmadiyah juga tidak pernah menggunakan simbol-simbol agama untuk menghantam  pihak lain. Coba bandingkan dengan kelompok-kelompok. FPI misalnya, keberadaannya mereka selalu bikin resah. Mereka sering menggunakan simbol-simbol suci agama guna melakukan tindakan yang justru dapat menodai kesucian ajaran agama itu sendiri. Dalam hal ini, boleh-boleh saja kita tidak sependapat dengan ajaran Ahmadiyah, tapi apakah kemudian kita boleh semena-mena dengan mereka? Bagi saya tidak….”Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi kaum yang kamu olok-olok itu lebih baik dari kamu…”

Paling asasi

Bagi saya, keyakinan adalah hal paling asasi dalam diri manusia. Tiap manusia punya kebebasan meyakini sesuatu atau tidak meyakini sesuatu. Hak ini dijamin oleh prinsip-prinsip universal yang diyakini umat manusia. Konstitusi di negara kita (pasal 29 UUD ’45) pun jelas-jelas menjamin adanya kebebasan beragama. Dalam agama Islam yang saya yakini pun, Allah membebaskan umat manusia untuk menentukan pilihan : mau jadi kafir atau beriman. “Barang siapa ingin kafir, silakan kafir. Barang siapa ingin beriman, silakan beriman.”. Dalam surat Alkafirun juga disebutkan, lakum dinukum waliyadin (bagimu agamamu, bagiku agamaku). Dalam Alquran sendiri ada 300 ayat (menurut studi Zuhairi Misrawi) yang membahas tentang toleransi, inklusivime, demokrasi, dan pluralisme. Dari keterangan ayat ini, jelas Allah sangat demokratis dalam memberi pilihan kepada manusia meskipun tiap pilihan (kafir atau beriman) punya konsekuensi di mata Allah. Kalau Allah saja sangat demokratis, tepo seliro, memberi kebebasan pilihan, mengapa diantara kita justru bertindak otoriter? Sok merasa paling benar, sok merasa paling Islam dibanding orang lain? Sok merasa menjadi satu-satunya pemilik surga? Huh…

Yang harus diiingat bahwa salah tidaknya keyakinan ini hanya Tuhan yang berhak meminta pertanggungjawaban. Sebagai sesama, manusia (termasuk MUI, yang katanya warasatul ambiya atau pewaris para nabi itu) tidak berhak meminta pertanggungjawaban—apalagi menghukum—orang yang punya keyakinan berbeda. Apakah sebuah keyakinan itu sesat, salah, melenceng dari garis lurus, hanya akan bisa kita ketahui di akhirat nanti. Dus, jika ada orang memvonis sesat keyakinan orang lain, itu sama artinya mereka telah “merebut” otoritas Tuhan. Ya nggak?….bukankah mereka itu orang-orang sesat dalam arti sebenarnya…?

Mulai sekarang agaknya kita perlu mengembangkan sikap dialogis guna menjembatani perbedaan tafsir atas ajaran agama. Jika satu kelompok memandang kelompok lain punya keyakinan yang tidak pas, seharusnya jalan diskusi, tukar pikiran dengan semangat menghargai perbedaan yang bisa ditempuh. Jika cara-cara dialogis ternyata tidak bisa menyamakan persepsi, maka biarkanlah mereka berjalan sesuai keyakinannya…sekali lagi : lakum dinukum waliyadin…kekerasan, dengan dalih apapun tidak bisa dibenarkan, baik oleh etika, hukum, prinsip-prinsip universal, dan ajaran agama manapun…

Buat kawan-kawanku di Ahmadiyah…teruskan perjuanganmu…aku ada di belakangmu…

Solo, 30 April 2008

Humaniora

Relasi kekuasaan suami-istri

Belum lama ini saya terlibat debat kusir dengan temen perempuan di kantor. Boleh jadi orang akan menertawakan kami karena kami mendebatkan soal relasi suami-istri, sesuatu yang berada di luar pengalaman kami. Namun, bagi saya itu tidak masalah. Meski sama-sama belum berkeluarga, toh tidak ada kaidah yang melarang untuk sekadar berwacana.

Sebenarnya saya tidak bermaksud mencampuri urusan pribadi kawan saya itu ketika dia memimpikan laki-laki ideal yang kelak akan menjadi pendampingnya, serta bentuk relasi antarkeduanya setelah berkeluarga. Apapun pasangan yang dipilih, adalah hak yang meski dihormati.

Hal yang mengusik pikiran saya adalah ketika kawan saya itu mengemukakan bahwa  calon suami yang diinginkan adalah orang yang bisa melindungi, lebih dewasa karena suami adalah kepala keluarga, pengambil keputusan, dan suami adalah sosok yang harus ditaati istri. Suami adalah pemberi nafkah sementara istri adalah penerima nafkah.

Yang sering membikin saya bertanya-tanya, kawan-kawan perempuan saya yang lain jika saya tanya soal yang sama, jawabnya pun relatif seragam. Seolah ada titik temu di alam pikiran kawan-kawan perempuan saya. Rata-rata mereka menginginkan suami yang lebih berumur, lebih dewasa, bisa membimbing, dan secara sosial-ekonomi lebih mampu.

Salahkah? Sejatinya tidak.  Namun penggambaran suami seperti di atas sebenarnya justru tidak menguntungkan kaum perempuan. Bahasa yang digunakan kawan-kawan saya itu adalah bahasa kekuasaan yang tidak tidak egaliter. Dengan kriteria itu jelas menempatkan suami sebagai sosok yang lebih berkuasa.  Suami superordinat dan istri subordinat. Kalau semua wanita menginginkan sosok pasangannya seperti itu, maka selama itu pula wanita tak akan pernah bisa berdaya.  Perempuan dalam posisi tertindas. Bukankah para aktivis perempuan sering menuntut adanya kesetaraan?

Lebih baik

Karena masih belum mengerti, lantas saya bertanya lagi. Bagaimana kalau suami Anda ternyata moralitasnya lebih jelek dari Anda, apakah Anda juga akan tetap mentaatinya? Apakah Anda juga tetap menginginkan Anda bisa dibimbing suami? Bagaimana kalau leadership Anda lebih baik ketimbang suami, apakah Anda tetap menyerahkan kursi kepala keluarga kepada suami?, Bagaimana kalau dalam menyelesaikan masalah keluarga argumentasi Anda lebih bagus, apakah Anda tetap menyerahkan keputusan akhir kepada suami?. Kawan saya itu terlihat agak bingung. Setelah diam sejenak, akhirnya dia menjawab, “ya”. “Adalah naluri perempuan untuk selalu ingin dilindungi,” sambungnya lagi.

Dalam alam pikiran saya, interaksi suami-istri adalah relasi yang setara. Sebagai laki-laki saya tidak pernah merasa dilebihkan Tuhan ketimbang perempuan, dalam hal apapun. Tidak pas kiranya jika sebagai laki-laki menempati strata khusus ketimbang perempuan. Dihadapan Tuhan semua makhluk adalah sama. Hanya ketakwaannyalah yang mengangkat derajat seseorang di mata Sang Kholiq. Bahwa ada peran-peran khusus perempuan seperti hamil dan melahirkan, itu adalah fitrah Tuhan yang tidak bisa dibantah, dan peran itu memang tidak mungkin bisa digantikan laki-laki.

Di luar konteks itu, khususnya dalam ranah sosial, peran suami-istri sebenarnya bisa saling menggantikan, tergantung konteks dan realitas yang sedang dihadapi. Saya tidak sependapat dengan relasi aktif-pasif (“me- dan “di-), misalnya, tugas suami menafkahi  dan istri dinafkahi. Dalam bayangan saya (karena baru bisa membayangkan…) kehidupan suami-istri adalah kehidupan untuk “saling”.  Saling mentaati, saling memahami, saling membimbing, saling mengingatkan, saling menafkahi, saling menguatkan. Relasi kekuasaan sebenarnya tidak diperlukan lagi dalam lingkup keluarga.

Kaidah

Sehingga tuntutan agar istri selalu taat kepada suami juga tidak diperlukan. Bagi saya ketataan, loyalitas, itu sebenarnya bukan kepada “siapa”, melainkan kepada “apa”. Undzur ma qola, wa laa tandzur man qola. “Lihatlah apa yang dibicarakan, jangan melihat siapa yang bicara,” begitu kata Rasulullah. Kalau memang istri lebih benar, suami harus rela taat kepada istrinya. Adalah naif ketataan hanya dilandasi perbedaan jenis kelamin. Bukankah kebenaran bisa datang dari siapa saja?, begitu juga dengan ketidakbeneran?.

Dalam bahasa ekstrim saya katakan kepada kawan saya itu, jangankan kepada istri, dengan anak saya kalau memang anak saya benar, saya rela taat kepada anak saya. Bukankah Siti Khatijah, istri pertama Nabi Muhammad, secara sosial-ekonomi justru lebih kuat dari Muhammad? Saat menikah Siti Khatijah berumur 40 tahun, sementara Muhammad 25 tahun?, Khatijah seorang saudagar kaya raya, sementara Muhammad hanya pemuda biasa?

Kalau mau bicara jujur, potensi perempuan sekarang lebih lebih menonjol ketimbang laki-laki. Rekruitmen karyawan di perusahaan-perusahaan yang memenuhi syarat lolos umumnya kaum hawa. Belum lama ini saya dipercaya menjadi juri kontes da’i cilik di lingkungan kantor saya. Dari 6 orang pemenang, hanya satu orang dari kaum adam, lainnya perempuan. Dalam hal moral perempuan rata-rata bermoral “lebih bagus” daripada laki-laki.

Lihat saja di penjara, umumnya penghuninya laki-laki, sementara jumlah penduduk perempuan jauh lebih banyak. Ini menandakan potensi untuk menjadi orang “brengsek” itu lebih didominasi laki-laki. Lihatlah di ruang-ruang konsultasi psikologi di koran, majalah, televisi. Umumnya didominasi istri yang mengeluhkan kelakuan suaminya ketimbang suami yang mengeluhkan istrinya…Kalau faktanya seperti ini, mengapa logika itu tidak dibalik saja? Suami harus taat kepada istri????…

Sayangnya konstruksi sosial, budaya dan agama sampai saat ini tidak berpihak kepada kaum perempuan. Penafsir-penafsir kitab suci umumnya laki-laki sehingga hasil penafsirannya pun sering bias gender. Realitas sosial, budaya, dan agama ini memang sangat kuat di masyarakat kita. Kontruksi tersebut membentuk pola pikir bahwa perempuan dalam posisi lemah seolah-olah itu sudah  fitrahnya, padahal sebenarnya sekadar mitos,  realitas yang semu. Entah sadar atau tidak, konstruksi itu juga memengaruhi mind set (sebagian) kaum hawa dalam memandang dirinya sendiri…termasuk kawan saya itu…

Solo, 05 September 2008